Faisal Basri Luruskan Pernyataan Rizal Ramli Soal Mafia Listrik

MerahPutih, Bisnis-Pengamat ekonomi Universitas Indonesia Faisal Basri menilai Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli salah paham mengenai tudingan adanya mafia dalam transaksi pulsa listrik. Faisal menyayangkan Dirjen Kelistrikan PLN yang duduk di sebelah Menko Maritim Rizal tidak mengoreksi kekeliruan itu. 

"Saya terkaget-kaget membaca berita Rizal Ramli Sebut Ada Provider Setengah Mafia di Pulsa Listrik. Ini ucapan Pak Menko yang diduga keliru: 'Mereka membeli pulsa Rp100.000, ternyata listriknya hanya Rp73.000. Kejam sekali, 27 persen kesedot oleh provider yang setengah mafia,' entah dari mana angka Rp73.000 itu," katanya seperti dikutip dari blog pribadinya, Selasa (8/9).

Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas itu kemudian menjabarkan bagaimana perhitungan pulsa token listrik yang selama ini berlaku di masyarakat.

"Mari kita telusuri, tarif listrik 1.300 VA untuk golongan R1-1.300 VA Rp 1.352 per kWh. Jika pelanggan golongan R1-1.300 VA membeli token (prabayar) Rp100.000, berapa kWh yang didapat?" kata Faisal.

Faisal menjabarkan, tarif listrik VA untuk golongan R1-1.300 VA adalah Rp1.352 per kWh. Jika pelanggan golongan R1 1.300 VA membeli pulsa token Rp100.000 maka ada sejumlah biaya yang harus dikeluarkan dan itu dipotong dari pulsa yang dibeli oleh pelanggan karena pelanggan harus membayar ongkos administrasi bank. Di mana kalau menggunakan Bank BCA besarnya kisaran Rp3.009, sehingga sisa uang untuk membeli litrik Rp97.000, karena transaksi di bawah Rp300.000 tidak dikenakan bea materai.

Selain itu, sambung Faisal, pelanggan juga harus membayar pajak penerangan jalan (PPJ) sebesar 2,4 persen (untuk Jakarta) dari jumlah kWh yang dibayar. Jadi PLN hanya menerima Rp97.000/1.024 = Rp94.726. Artinya jumlah kWh yang didapat pelanggan sebesar Rp94.726 dibagi Rp1.352 yakni 70 kWh.

"Jadi uang pelangan hanya susut 5,3 persen untuk biaya administrasi bank dan PPJ, bukan 27 persen seperti yang ditengarai oleh Pak Menko (Rizal Ramli) disedot mafia," jelasnya.

Berdasarkan ilustrasi yang dibuatnya, sepertinya tidak ada pihak lain yang menikmati uang pelanggan prabayar. Hanya saja dia menyayangkan kenapa Dirjen Kelistrikan, Jarman dan Direktur Utama PLN (Persero) Sofyan Basir yang ikut hadir dalam rapat dan mendengar statement Rizal Ramli diam saja.

"Anehnya, mengapa Dirjen Kelistrikan dan Dirut PLN yang hadir pada pertemuan dengan Pak Menko diam saja?" ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli menuding ada mafia dalam transaksi listrik pulsa. Hal tersebut terlihat dari banyaknya laporan masyarakat yang membeli token pulsa namun terpotong banyak.

"Banyak yang mengadu (masyarakat) masih ada yang belajar jam 8, tapi tiba-tiba listriknya mati. Itu karena apa? Karena tersedot provider. Mereka beli pulsa 100.000 tapi yang tertera hanya 73.000," kata Rizal di kantornya, kemarin siang. (rfd)

Baca Juga: 

Pemotongan Pulsa Listrik Terlalu Besar, Menteri Angkat Suara

Rizal Ramli: Proyek Pembangunan Listrik 35.000 MW Tidak Realistis

Menko Maritim Rizal Ramli Ingin Pungli di Pelabuhan Jadi Pungutan Resmi