Fahri Hamzah: Pengajuan Hak Angket karena Banyak Kejanggalan


Politikus PKS, Fahri Hamzah (Foto: Fahrihamzahcom)
MerahPutih Politik - Wacana penggunaan hak angket mulai digulirkan para politikus yang tergabung dalam KMP terkait pengesahan Kepengurusan DPP Partai Golkar pimpinan Agung Laksono oleh Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
Beberapa partai politik, di antaranya Golkar kubu Aburizal Bakrie, Partai Gerindra, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan sepakat menggunakan hak angket yang ditujukan kepada politikus PDIP yang kini menjabat sebagai Menkumham, Yasonna H Laoly. (Baca Juga: Terkait Pengesahan Kemenkumham, KMP Bakal Gunakan Hak Angket)
"Pegajuan hak angket ini kita ajukan karena banyaknya kejanggalan," kata politikus senior Fahri Hamzah dalam jumpa persnya di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/3).
Lebih lanjut bekas aktivis pergerakan 1998 menambahkan pengajuan hak angket tersebut adalah sebagai upaya mencari kebenaran atas maraknya isu pemerintah yang diduga kuat melakukan intervensi dalam dualisme kepengurusan partai Golkar.
Fahri juga berharap dengan mengetahui secara detail jawaban Menteri Yasonna, maka dapat menghindarkan presiden Joko Widodo terseret dalam pusaran dan konflik politik dalam. (Baca Juga: Puspol: Agung Miliki Syahwat Politik Besar)
"Tujuannya agar Presiden jangan terseret dalam konflik," tandas Sekretaris Koordinator KMP tersebut. (bhd)
Bagikan
Fredy Wansyah
Berita Terkait
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN

Bahlil Minta Kader Golkar Jaga Ucapan dan Tindakan, Penampilan Harus Menyesuaikan

Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru

Putri Akbar Tanjung Kembali Pimpin Golkar Solo, Targetkan 5 Kursi DPRD

Vakumnya Posisi Menpora dan Menko Polkam, Golkar Prediksi Reshuffle Kabinet Akan Ada Tahap Lanjutan

Golkar Bantah Adanya 'Barter' Posisi Menteri di Reshuffle Kabinet Hari Ini

Golkar Nilai Prabowo Berhasil Redam Eskalasi Demonstrasi dengan Pendekatan Tegas Sekaligus Adil

Jadi Perdebatan Publik, Golkar Tegaskan Anggota DPR Nonaktif tak Terima Gaji dan Tunjangan

Muhammad Sarmuji Minta Kader DPRD Golkar Utamakan Kebijakan Pro Rakyat

Golkar Ingatkan Kritik Terhadap DPR Wajar Tapi Jangan Sampai Berubah Menjadi Kebencian yang Bisa Perlebar Jurang Perpecahan Bangsa
