Fredy Wansyah
MerahPutih Politik - Wacana penggunaan hak angket mulai digulirkan para politikus yang tergabung dalam KMP terkait pengesahan Kepengurusan DPP Partai Golkar pimpinan Agung Laksono oleh Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
Beberapa partai politik, di antaranya Golkar kubu Aburizal Bakrie, Partai Gerindra, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan sepakat menggunakan hak angket yang ditujukan kepada politikus PDIP yang kini menjabat sebagai Menkumham, Yasonna H Laoly. (Baca Juga: Terkait Pengesahan Kemenkumham, KMP Bakal Gunakan Hak Angket)
"Pegajuan hak angket ini kita ajukan karena banyaknya kejanggalan," kata politikus senior Fahri Hamzah dalam jumpa persnya di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/3).
Lebih lanjut bekas aktivis pergerakan 1998 menambahkan pengajuan hak angket tersebut adalah sebagai upaya mencari kebenaran atas maraknya isu pemerintah yang diduga kuat melakukan intervensi dalam dualisme kepengurusan partai Golkar.
Fahri juga berharap dengan mengetahui secara detail jawaban Menteri Yasonna, maka dapat menghindarkan presiden Joko Widodo terseret dalam pusaran dan konflik politik dalam. (Baca Juga: Puspol: Agung Miliki Syahwat Politik Besar)
"Tujuannya agar Presiden jangan terseret dalam konflik," tandas Sekretaris Koordinator KMP tersebut. (bhd)
