Bahaudin Marcopolo
MerahPutih Politik - Mahkamah Dewan Kehormatan akhirnya membentuk tim penyelidikan untuk menelusuri dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan pimpinan DPR RI Setya Novanto dan Fadli Zon terkait kunjungannya ke Amerika Serikat untuk menemui bakal calon presiden Amerika Serikat dari Partai Republik Donald Trump. Tim yang dipimpin Sufmi Dasco Ahmad bertugas menyelidiki dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Setya Novanto, Fadli Zon dan beberapa anggota DPR RI.
"MKD sudah membentuk tim penyelidikan," katanya di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/9).
Politikus Partai Gerindra itu menjelaskan MKD sudah menggelar rapat internal pada tanggal 7 September 2015 silam. Dalam rapat internal itu MKD memutuskan bahwa kunjungan yang dilakukan pimpinan DPR RI ke negeri Paman Sam sebagai perkara tanpa aduan.
Sufmi menambahkan kelanjutan perkara yang ditangani pihaknya dapat diakses luas publik. Meski demikian MKD wajib merahasiakan materi perkara, sebab hal tersebut sesuai dengan peraturan DPR RI Nomor 2 tahun 2015. Karena itu ia berharp pengertian publik dan media massa.
"Terkait hal tersebut, MKD tidak dapat memberikan informasi berkaitan dengan materi perkara," Sufmi menambahkan.
Di tepi lain Setya Novanto dalam jumpa persnya di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/9) mengaku siap hadir jika diminta MKD untuk memberikan klarifikasi terkait dugaan pelanggaran kode etik lantara menemui Donald Trumph.
Ketua DPR RI tersebut mengaku akan bersikap kooperatif sesuai dengan Peraturan DPR RI No. 2 Tahun 2015 tengang Tata Cara Beracara Mahkamah Kehormatan DPR RI.
"Saya akan bersikap kooperatif," kata Ketua DPR RI.
Sementara itu Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengaku aneh dengan manuver politik yang dilakukan sejumlah politikus terkait pertemuan dirinya dengan Donald Trumph. Betapa tidak para pelapor yang merupakan politikus yang tergabung dalam poros Koalisi Indonesia Hebat (KIH) lebih memilih mengurus pertemuan pimpinan DPR RI dengan Donald Trumph.
Padahal sambung Fadli ada banyak hal yang harus diurus DPR RI semisal gejolak ekonomi dan kehidupan rakyat yang dinilai semakin sulit.
"Ekonomi sulit dan rakyat semakin susah kenapa itu yang diterikkan," katanya dalam jumpa pers di lokasi sama.
Fadli melanjutkan pertemuan pimpinan DPR RI dengan Donald Trump sebaiknya tidak usah dibesar-besarkan lantara hal tersebut bukan perkara substansial. Ia menilai banyak persoalan krusial lain yang lebih penting dan substansial dan layak dibahas.
"Banyak hal lain seperti jamaah haji dan soal-soal lain jadi kita move on lah," tandasnya.
Diberitakan sebelumnya dalam sepekan pertemuan pimpinan DPR RI dengan Donald Trump menjadi isu hangat yang terus digaungkan sejumlah politikus dari poros Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Bukan hanya kecaman dan tudingan melanggar etika, bahkan wacana kocok ulang pimpinan DPR RI juga sempat terdengar.
Bola liar tersebut semakin panas ketika politikus PDIP Adian Napitupulu menuding kunjungan Setya Novanto dan Fadli Zon ke Amerika Serikat adalah perbuatan melanggar kode etik.
Bekas aktivis pergerakan 1998 itu menilai dalih yang disampaika Setya Novanto dan Fadli Zon terkait lawatannya ke Amerika Serikat untuk menarik investor sama sekali tidak tepat. Sebab tugas anggota DPR RI adalah membuat undang-undang bukan mencari pemodal.
"Ketika Setya Novanto dan Fadli Zon menggunakan alibi bahwa kehadirannya di Kampanye Donald Trump adalah bagian dari upaya menarik Investor, maka apa yg mulanya dianggap sebagai pelanggaran etik, sekarang berubah menjadi pelanggaran konsitusi, terkait hak, kewenangan dan kewajiban DPR," kata Adian beberapa waktu silam.
BACA JUGA:
Bertemu Donal Trump, Fadli Zon Bantah Dimarahi Prabowo
Balik ke DPR, Fadli Zon Sebut Puan Maharani Seperti Zombie
Fadli Zon Benarkan Ada Peran Harry Tanoe di Balik Pertemuan dengan Donald Trump
Fadli Zon Belum Terima Surat Panggilan dari MKD
Pimpinan DPR Klarifikasi Pertemuan Dengan Donald Trump
