DPRD Cecar Pemprov DKI Jakarta

Fredy WansyahFredy Wansyah - Kamis, 12 Maret 2015
DPRD Cecar Pemprov DKI Jakarta

Suasana rapat Fasilitasi, Mediasi dan Klarifikasi Mengenai Evaluasi RAPERDA/APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (5/3). (Foto: Antara/Muhammad Adimaja)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih Megapolitan - Ketua Komisi D DPRD DKI Muhammad Sanusi mencecar Sekretaris Daerah (Sekda) Saefullah tentang peraturan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah (RAPBD) 2015.

"Artinya kalau bapak mengakui ada pembahasan dan persetujuan, kenapa yang dikirim bukan hasil pembahasan. Sekarang kenapa yang dikirim katanya e-budgeting itu bukan setelah‎ pengesahan hasil pembahasan?" kata Sanusi.

Sanusi menambahkan, Dewan punya hak melakukan pembahasan bersama Gubernur dan dewan. (Baca: Sekda: RAPBD 6.600 Halaman, Dibahas Dua Hari)

Menjawab pertanyaan Sanusi itu, Saefullah mengatakan bahwa RAPBD yang dikirimkaan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) beberapa hari lalu berisi tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Dengan demikian, kata Saefullah, yang menjadi persoalan adalah tentang lampiran belanja yang juga dikirimkan ke Kemendagri.

"Yang jadi persoalan adal lampiran belanja itu yang jadi perbedaan eksekutif dan legislatif. Proses rapat komisi, mungkin karena waktu menjadi sangat tidak maksimal. Saya punya rekaman bagaimana proses terjadinya pembahasan di komisi A, B, C, D, E. Ini sifatnya normatif," katanya.

Sanusi justru kembali menanyakan tetang apa yang dimaksud normatif oleh Saefullah itu. (BacaPemda DKI Diberi Waktu 7 Hari Evaluasi RAPBD)

"Normatif itu apa, Pak? Bansos sekian miliar, pemeliharaan Jalan R Suprapto 50 M, apa itu normatif? Memang itu normatif? Kita bahas sampai jam 10 malam. Semua yang Bapak kasih tidak ada yang detail, semuanya normatif. Tolong, yang bapak bilang normatif seperti apa?," tanya Sanusi.

Saefullah kemudian menjawab dan meminta agar surat tertanggal 3 Januari 2015 dicek kembali. Sebab, kata dia, surat tersebut merupakan surat lampiran keputusan lampiran dewan. "Kalau rinician belanja itu itu kita kirim dalam program exel," katanya.

Sanusi kemudian membatah bahwa kiriman Sekda ke DPRD bukan rincian belanja dalam bentuk exel. "Bapak kirim pertama PDF, (fotmat) exel tidak dikasih. Kemudian kami mmbahas tidak pernah mendelet sheetnya exel. Kami hanya bikin tambah dan kurangnya. Kami enggak pernah hapus. Semuanya exel, semuanya normatif," demikian Sanusi menjawab. (hur)

#Hak Angket Untuk Ahok #DPRD Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Fredy Wansyah

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Janji Siap Kawal Tuntutan Massa Demo soal Anggaran dan Transparansi BUMD Dharma Jaya
DPRD DKI Jakarta berterima kasih atas kontrol sosial yang diberikan para mahasiswa.
Dwi Astarini - Kamis, 04 September 2025
DPRD DKI Janji Siap Kawal Tuntutan Massa Demo soal Anggaran dan Transparansi BUMD Dharma Jaya
Indonesia
DPRD Kritik Pagar Tinggi dan Jalan Sempit di Stasiun Cikini Jakarta Beri Kesan Tidak Ramah Pejalan Kaki
Bahkan, politisi Partai NasDem itu juga mengusulan pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) atau underpass.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 14 Agustus 2025
DPRD Kritik Pagar Tinggi dan Jalan Sempit di Stasiun Cikini Jakarta Beri Kesan Tidak Ramah Pejalan Kaki
Indonesia
Ketua DPRD DKI Bocorkan Penggunaan Dana Rp95,3 Triliun APBD 2026, Pembangunan Jakarta Bakal Lebih Gila-gilaan?
Untuk bidang pembangunan, prioritas utama adalah penanganan banjir, termasuk alokasi anggaran untuk proyek-proyek seperti normalisasi Kali Ciliwung
Angga Yudha Pratama - Rabu, 13 Agustus 2025
Ketua DPRD DKI Bocorkan Penggunaan Dana Rp95,3 Triliun APBD 2026, Pembangunan Jakarta Bakal Lebih Gila-gilaan?
Indonesia
DPRD Minta Pemprov Sosialisasi Lowongan Damkar Jakarta Nantinya Tidak Jadi PNS, Biar Tidak PHP
Para petugas damkar itu nantinya akan berstatus sebagai penyedia jasa layanan perorangan (PJLP) Pemprov DKI.
Wisnu Cipto - Selasa, 12 Agustus 2025
DPRD Minta Pemprov Sosialisasi Lowongan Damkar Jakarta Nantinya Tidak Jadi PNS, Biar Tidak PHP
Indonesia
Cek Kesehatan Gratis Jadi Data Base, DPRD Instruksikan Dinkes Jakarta Langsung Tangani Penyakit Siswa
CKG Sekolah dapat menjadi sumber data kesehatan yang penting bagi pemerintah
Wisnu Cipto - Selasa, 12 Agustus 2025
Cek Kesehatan Gratis Jadi Data Base, DPRD Instruksikan Dinkes Jakarta Langsung Tangani Penyakit Siswa
Indonesia
Fraksi PDIP Tolak Usulan Program Kartu Janda Jakarta dari Gerindra
Gerindra mengusulkan sasaran penerima kartu janda merupakan ibu-ibu yang tak lagi memiliki suami dengan rentang usia produktif, yakni antara 45 sampai 59 tahun.
Wisnu Cipto - Senin, 04 Agustus 2025
Fraksi PDIP Tolak Usulan Program Kartu Janda Jakarta dari Gerindra
Indonesia
Ratusan Keluarga Masih Buang Air Sembarangan di Jakarta, DPRD Minta Dibangun Kamar Mandi Komunal
Pemprov DKI memberikan penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Paljaya dalam rangka membantu pembangun septic tank yang dibutuhkan di beberapa tempat itu.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 Juli 2025
Ratusan Keluarga Masih Buang Air Sembarangan di Jakarta, DPRD Minta Dibangun Kamar Mandi Komunal
Indonesia
DPRD Tolak Rencana Tarif Parkir di Jakarta Naik, Rp 5.000 Sudah Tertinggi di Indonesia
Tarif parkir di Jakarta saat ini sudah terbilang tinggi, yakni Rp 5.000 per jam. Kenaikan tarif justru berisiko menimbulkan ketimpangan dan tidak serta-merta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 26 Juni 2025
DPRD Tolak Rencana Tarif Parkir di Jakarta Naik, Rp 5.000 Sudah Tertinggi di Indonesia
Indonesia
DPRD Gelar Paripurna Hari Minggu, Gubernur Pramono Bilang Begini di Forum
Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Khoirudin
Wisnu Cipto - Minggu, 22 Juni 2025
DPRD Gelar Paripurna Hari Minggu, Gubernur Pramono Bilang Begini di Forum
Indonesia
Anggota DPRD Ingatkan Pramono Soal Pungli Rumah Susun, Sirukim Harus Jadi Solusi
Aplikasi Sirukim yang baru diluncurkan ulang itu bisa mengentaskan masalah pungutan liar (pungli) bagi warga ketika ingin mencari tempat tinggal.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 29 Mei 2025
Anggota DPRD Ingatkan Pramono Soal Pungli Rumah Susun, Sirukim Harus Jadi Solusi
Bagikan