Sekda: RAPBD 6.600 Halaman, Dibahas Dua Hari


Foto Ilustrasi.(Antara Foto)
MerahPutih Megapolitan- Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah (RAPBD) 2015, DKI Jakarta penyebab perseteruan DPRD dan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Keduanya, sama-sama pertahankan argumentasi kebenarannya tentang RAPBD yang dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang hingga kini belum disahkan itu.
Sekretaris Daerah DKI, Saefullah mengatakan, pihaknya telah menyampaikan RAPBD dalam print out untuk dilakukan pembahasan. Ketika RAPBD itu dibahas oleh komisi-Komisi DPRD dan eksekutif tidak berjalan maksimal. Akibat tenggang waktu yang tidak mencukupi, hanya dua hari untuk bahas 6.600 halaman. (Baca: Pemprov DKI Bahas Hasil Evaluasi Kemendagri)
Saefullah mengatakan, Ahok sebagai Kepala Daerah selalu memberikan arahan kepada perangkat-perangkat daerah. Yang ditekankan Ahok, kata Saefullah, tentang transparansi, keterbukaan dan akuntabilitas.
"Kita akan menyongsong ke sana. Ini yang kita lakukan saat TAPD menghadap. Dan, yang (RAPBD ke Kemendagri) dikirim itu sudah dibahas oleh komisi-komisi," pungkasnya. (hur)
Bagikan
Berita Terkait
Jakarta Jadi Daerah Khusus, Kursi DPRD Diusulkan Ditambah atau Minimal Tetap 106

Dana Bagi Hasil Jakarta Dipangkas Pusat Rp 15 T, DPRD Soroti Daftar Anggaran Boros Pemprov

Transfer Pusat Dipotong Rp 11 Triliun Bikin APBD Jakarta Turun, DPRD Pusing

DPRD DKI Janji Siap Kawal Tuntutan Massa Demo soal Anggaran dan Transparansi BUMD Dharma Jaya

DPRD Kritik Pagar Tinggi dan Jalan Sempit di Stasiun Cikini Jakarta Beri Kesan Tidak Ramah Pejalan Kaki

Ketua DPRD DKI Bocorkan Penggunaan Dana Rp95,3 Triliun APBD 2026, Pembangunan Jakarta Bakal Lebih Gila-gilaan?

DPRD Minta Pemprov Sosialisasi Lowongan Damkar Jakarta Nantinya Tidak Jadi PNS, Biar Tidak PHP

Cek Kesehatan Gratis Jadi Data Base, DPRD Instruksikan Dinkes Jakarta Langsung Tangani Penyakit Siswa

Fraksi PDIP Tolak Usulan Program Kartu Janda Jakarta dari Gerindra

Ratusan Keluarga Masih Buang Air Sembarangan di Jakarta, DPRD Minta Dibangun Kamar Mandi Komunal
