DPR RI Sambut Baik Penunjukan Budi Gunawan Sebagai KaBIN

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 05 September 2016
DPR RI Sambut Baik Penunjukan Budi Gunawan Sebagai KaBIN

Wakapolri Komjen Budi Gunawan (Foto MerahPutih/Bartolomeus Papu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional- Penunjukan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kepala BIN oleh Presiden RI Joko Widodo, mendapat respon positif dari wakil rakyat di DPR.

Anggota DPR dari Fraksi PKS, Aboebakar Alhabsy, menilai bahwa penunjukan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kepala BIN bisa menjadi bagian dari upaya penyegaran dalam bagian pertahanan negara.

Menurutnya, dari sisi kemampuan personal, Komjen Pol Budi Gunawan sudah tepat bekerja di bidang inteljen. Kemampuannya dalam melakukan analisis yang mendalam terhadap persoalan nasional dan merumuskan rencana strategis merupakan modal dasar yang sangat bagus untuk memimpin BIN.

Profilnya yang tidak banyak mengumbar pernyataan, sudah cocok untuk ditugaskan pada kerja yang perlu silent operation.

“Beliau selama ini cukup irit bicara kepada media, dan bisa menahan diri dalam memberikan pernyataan, tipikal yang seperti ini yang saya kira dibutuhkan oleh BIN ke depan,” ujarnya, baru-baru ini.

Ia berharap, ke depan, Komjen Pol Budi Gunawan bisa lebih mengoptimalkan fungsi BIN. Salah satunya, harus berfungsi secara efektif mengirim informasi penting yang bersifat akurat dan rahasia kepada Presiden sebagai user.

“Jangan sampai presiden terlambat dalam menerima informasi, apalagi untuk hal yang sifatnya strategis,” paparnya.

BACA JUGA:

  1. Presiden Jokowi Usulkan Komjen Budi Gunawan Jadi Kepala BIN
  2. TB Hasanuddin: Budi Gunawan Layak Jadi Kepala BIN
  3. DPR Belum Dapat Surat Pergantian Kepala BIN
  4. TB Hasanuddin: Pemangkasan Anggaran Kemhan dan TNI Pengaruhi Kesiapan Tempur
  5. TB Hasanuddin: Keterlibatan TNI Berantas Teroris Jangan Jadi Polemik
#DPR RI #Komjen Budi Gunawan #Badan Intelijen Negara (BIN)
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
DPR Soroti Pemadaman Listrik di Jawa, Sebut PLN Seharusnya tak Kekurangan Batu Bara
Komisi XII DPR menyoroti pemadaman listrik di Jawa. PLN seharusnya tidak kekurangan batu bara.
Soffi Amira - Senin, 22 Juni 2026
DPR Soroti Pemadaman Listrik di Jawa, Sebut PLN Seharusnya tak Kekurangan Batu Bara
Indonesia
DPR Endus Bau Amis Mark Up Motor Listrik BGN, Sepakat Dihibahkan ke Guru Honorer
Yahya menyatakan aset bernilai ekonomis hasil pembiayaan uang rakyat harus mendatangkan manfaat optimal
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
DPR Endus Bau Amis Mark Up Motor Listrik BGN, Sepakat Dihibahkan ke Guru Honorer
Indonesia
DPR Skakmat Sistem Mitigasi Bobrok PLN Buntut Kebijakan Pemadaman Bergilir
Gus Rivqy menilai setiap pemadaman listrik dapat dipastikan menimbulkan kerugian yang bersifat sistemik
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
DPR Skakmat Sistem Mitigasi Bobrok PLN Buntut Kebijakan Pemadaman Bergilir
Indonesia
KPK Tegas, akan Tarik kembali Hibah yang tak Dirawat
Langkah pengawasan ini dilakukan guna memastikan setiap aset yang berhasil kembali dari para koruptor bermanfaat optimal bagi negara dan pelayanan publik.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Juni 2026
KPK Tegas, akan Tarik kembali Hibah yang tak Dirawat
Indonesia
DPR Minta Mobil Rantis Dipasangi CCTV, Cegah Objek di Sekitar Jadi Korban
Apabila benar kendaraan tersebut belum dilengkapi sensor pendeteksi objek di sekitar kendaraan, Polri perlu segera melakukan pembenahan.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Juni 2026
DPR Minta Mobil Rantis Dipasangi CCTV, Cegah Objek di Sekitar Jadi Korban
Indonesia
Israel Caplok Masjid Ibrahimi di Tepi Barat, Komisi I DPR Serukan Penolakan
Mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil sikap tegas dan menyuarakan penolakan terhadap keputusan Israel tersebut di berbagai forum internasional.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Juni 2026
Israel Caplok Masjid Ibrahimi di Tepi Barat, Komisi I DPR Serukan Penolakan
Indonesia
PPATK Minta Tambahan Anggaran Rp 516,4 Miliar, Fokus Berantas Judol hingga Pencucian Uang
Kebutuhan anggaran PPATK pada 2027 mencapai Rp 769,8 miliar.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Juni 2026
PPATK Minta Tambahan Anggaran Rp 516,4 Miliar, Fokus Berantas Judol hingga Pencucian Uang
Indonesia
Ratusan Kepala Sekolah Mundur Usai Temuan BPK, DPR Minta Evaluasi Menyeluruh Tata Kelola BOS
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan (Disdik Sulsel) mengungkap latar belakang di balik mundurnya ratusan kepala sekolah dari jabatannya secara massal.
Frengky Aruan - Senin, 15 Juni 2026
Ratusan Kepala Sekolah Mundur Usai Temuan BPK, DPR Minta Evaluasi Menyeluruh Tata Kelola BOS
Indonesia
Iran-Amerika Sepakat Akhiri Perang, Komisi I DPR: Israel jangan Rusak Perjanjian Damai
Seluruh pihak harus mendukung penuh kesepakatan penghentian perang tersebut demi menjaga stabilitas dan perdamaian dunia.
Dwi Astarini - Senin, 15 Juni 2026
Iran-Amerika Sepakat Akhiri Perang, Komisi I DPR: Israel jangan Rusak Perjanjian Damai
Indonesia
Legislator Ingatkan Proyek Sekolah Rakyat Harus Perhatikan Keselamatan Anak
Sekolah Rakyat merupakan program strategis pemerintah yang harus dibangun dengan perencanaan matang agar mampu menjadi sarana pendidikan yang aman dan nyaman bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Dwi Astarini - Senin, 15 Juni 2026
Legislator Ingatkan Proyek Sekolah Rakyat Harus Perhatikan Keselamatan Anak
Bagikan