DPR RI Sambut Baik Penunjukan Budi Gunawan Sebagai KaBIN

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 05 September 2016
DPR RI Sambut Baik Penunjukan Budi Gunawan Sebagai KaBIN

Wakapolri Komjen Budi Gunawan (Foto MerahPutih/Bartolomeus Papu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional- Penunjukan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kepala BIN oleh Presiden RI Joko Widodo, mendapat respon positif dari wakil rakyat di DPR.

Anggota DPR dari Fraksi PKS, Aboebakar Alhabsy, menilai bahwa penunjukan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kepala BIN bisa menjadi bagian dari upaya penyegaran dalam bagian pertahanan negara.

Menurutnya, dari sisi kemampuan personal, Komjen Pol Budi Gunawan sudah tepat bekerja di bidang inteljen. Kemampuannya dalam melakukan analisis yang mendalam terhadap persoalan nasional dan merumuskan rencana strategis merupakan modal dasar yang sangat bagus untuk memimpin BIN.

Profilnya yang tidak banyak mengumbar pernyataan, sudah cocok untuk ditugaskan pada kerja yang perlu silent operation.

“Beliau selama ini cukup irit bicara kepada media, dan bisa menahan diri dalam memberikan pernyataan, tipikal yang seperti ini yang saya kira dibutuhkan oleh BIN ke depan,” ujarnya, baru-baru ini.

Ia berharap, ke depan, Komjen Pol Budi Gunawan bisa lebih mengoptimalkan fungsi BIN. Salah satunya, harus berfungsi secara efektif mengirim informasi penting yang bersifat akurat dan rahasia kepada Presiden sebagai user.

“Jangan sampai presiden terlambat dalam menerima informasi, apalagi untuk hal yang sifatnya strategis,” paparnya.

BACA JUGA:

  1. Presiden Jokowi Usulkan Komjen Budi Gunawan Jadi Kepala BIN
  2. TB Hasanuddin: Budi Gunawan Layak Jadi Kepala BIN
  3. DPR Belum Dapat Surat Pergantian Kepala BIN
  4. TB Hasanuddin: Pemangkasan Anggaran Kemhan dan TNI Pengaruhi Kesiapan Tempur
  5. TB Hasanuddin: Keterlibatan TNI Berantas Teroris Jangan Jadi Polemik
#DPR RI #Komjen Budi Gunawan #Badan Intelijen Negara (BIN)
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Benarkah Prabowo dan Gibran Ambil Alih Pengesahan RUU Perampasan Aset?
Presiden RI, Prabowo Subianto dan Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, dikabarkan mengambil alih pengesahan RUU Perampasan Aset.
Soffi Amira - Selasa, 11 Agustus 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Benarkah Prabowo dan Gibran Ambil Alih Pengesahan RUU Perampasan Aset?
Berita
Prabowo Ajukan Destry Damayanti sebagai Calon Tunggal Gubernur BI ke DPR
Presiden Prabowo mengajukan Destry Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur BI ke DPR. Ini profil dan proses penetapan Gubernur BI definitif.
ImanK - Senin, 10 Agustus 2026
Prabowo Ajukan Destry Damayanti sebagai Calon Tunggal Gubernur BI ke DPR
Indonesia
Temuan Ratusan Senjata di Sekolah, DPR RI Khawatirkan Keselamatan Pelajar
Sekolah merupakan ruang belajar yang harus bebas dari segala bentuk ancaman.
Dwi Astarini - Jumat, 07 Agustus 2026
Temuan Ratusan Senjata di Sekolah, DPR RI Khawatirkan Keselamatan Pelajar
Indonesia
60 Hektare Bromo Hangus, Legislator Desak Kemenhut Perkuat Mitigasi Karhutla
Ancaman fenomena iklim seperti El Nino yang memicu kekeringan ekstrem harus direspons pemerintah melalui sistem kesiapsiagaan nasional.
Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
60 Hektare Bromo Hangus, Legislator Desak Kemenhut Perkuat Mitigasi Karhutla
Indonesia
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Langkah cepat dinilai penting agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran gaji pegawai yang berujung pada terganggunya pelayanan publik. 

Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Indonesia
Waka Komisi IX DPR Minta Nakes yang Diduga Hina Pasien BPJS Diperiksa dan Disanksi
Profesi tenaga kesehatan merupakan profesi mulia yang menuntut standar etik tinggi, termasuk dalam berkomunikasi di ruang digital.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Waka Komisi IX DPR Minta Nakes yang Diduga Hina Pasien BPJS Diperiksa dan Disanksi
Indonesia
Insiden KMP Mutiara Sentosa 2, Komisi V DPR akan Panggil Kemenhub, KNKT, dan Pelindo
Komisi V juga mendesak investigasi menyeluruh agar penyebab kebakaran kapal rute Surabaya-Makassar itu dapat diungkap secara tuntas.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Insiden KMP Mutiara Sentosa 2, Komisi V DPR akan Panggil Kemenhub, KNKT, dan Pelindo
Indonesia
DPR Minta Kreator Konten Tanpa Etika Ditindak Tegas
Mendorong penyusunan regulasi yang mencakup perlindungan privasi, penggunaan identitas, perlindungan anak, hingga tanggung jawab atas dampak publikasi.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
DPR Minta Kreator Konten Tanpa Etika Ditindak Tegas
Indonesia
Kecelakaan Kapal Laut Beruntun, DPR Dorong Modernisasi Keselamatan Kapal
Pembenahan tidak cukup hanya dilakukan setelah terjadi insiden, harus diwujudkan melalui modernisasi pengawasan dan peningkatan standar keselamatan pelayaran.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Kecelakaan Kapal Laut Beruntun, DPR Dorong Modernisasi Keselamatan Kapal
Indonesia
Komisi II DPR Minta Penaikan Gaji Kepala Daerah Dikaji Matang dan Berbasis Kinerja
Kebijakan tersebut harus diiringi dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur sehingga mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dwi Astarini - Selasa, 04 Agustus 2026
Komisi II DPR Minta Penaikan Gaji Kepala Daerah Dikaji Matang dan Berbasis Kinerja
Bagikan