DPR RI Sambut Baik Penunjukan Budi Gunawan Sebagai KaBIN

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 05 September 2016
DPR RI Sambut Baik Penunjukan Budi Gunawan Sebagai KaBIN

Wakapolri Komjen Budi Gunawan (Foto MerahPutih/Bartolomeus Papu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional- Penunjukan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kepala BIN oleh Presiden RI Joko Widodo, mendapat respon positif dari wakil rakyat di DPR.

Anggota DPR dari Fraksi PKS, Aboebakar Alhabsy, menilai bahwa penunjukan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kepala BIN bisa menjadi bagian dari upaya penyegaran dalam bagian pertahanan negara.

Menurutnya, dari sisi kemampuan personal, Komjen Pol Budi Gunawan sudah tepat bekerja di bidang inteljen. Kemampuannya dalam melakukan analisis yang mendalam terhadap persoalan nasional dan merumuskan rencana strategis merupakan modal dasar yang sangat bagus untuk memimpin BIN.

Profilnya yang tidak banyak mengumbar pernyataan, sudah cocok untuk ditugaskan pada kerja yang perlu silent operation.

“Beliau selama ini cukup irit bicara kepada media, dan bisa menahan diri dalam memberikan pernyataan, tipikal yang seperti ini yang saya kira dibutuhkan oleh BIN ke depan,” ujarnya, baru-baru ini.

Ia berharap, ke depan, Komjen Pol Budi Gunawan bisa lebih mengoptimalkan fungsi BIN. Salah satunya, harus berfungsi secara efektif mengirim informasi penting yang bersifat akurat dan rahasia kepada Presiden sebagai user.

“Jangan sampai presiden terlambat dalam menerima informasi, apalagi untuk hal yang sifatnya strategis,” paparnya.

BACA JUGA:

  1. Presiden Jokowi Usulkan Komjen Budi Gunawan Jadi Kepala BIN
  2. TB Hasanuddin: Budi Gunawan Layak Jadi Kepala BIN
  3. DPR Belum Dapat Surat Pergantian Kepala BIN
  4. TB Hasanuddin: Pemangkasan Anggaran Kemhan dan TNI Pengaruhi Kesiapan Tempur
  5. TB Hasanuddin: Keterlibatan TNI Berantas Teroris Jangan Jadi Polemik
#DPR RI #Komjen Budi Gunawan #Badan Intelijen Negara (BIN)
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Sekolah Dapat Bantuan Smart TV, DPR Minta Guru Diberi Pelatihan dan Diawasi agar tak Ada Penyalahgunaan
Memastikan adanya mekanisme pengawasan, agar perangkat yang disediakan negara, benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
Dwi Astarini - 26 menit lalu
Sekolah Dapat Bantuan Smart TV, DPR Minta Guru Diberi Pelatihan dan Diawasi agar tak Ada Penyalahgunaan
Indonesia
Pengawasan Diperketat Pasca Kasus Keracunan, DPR Soroti Peran Ahli Gizi Program MBG
DPR berjanji akan terus mengawal transparansi proses sertifikasi, meminta laporan berkala, dan memastikan setiap anak menerima makanan bergizi yang aman dan higienis
Angga Yudha Pratama - 42 menit lalu
Pengawasan Diperketat Pasca Kasus Keracunan, DPR Soroti Peran Ahli Gizi Program MBG
Indonesia
Ambruknya Musala Ponpes Al-Khoziny Renggut Tiga Nyawa, Puan Maharani Minta Negara Tidak Abai
Negara harus hadir memastikan setiap proses pembangunan
Angga Yudha Pratama - 1 jam, 55 menit lalu
Ambruknya Musala Ponpes Al-Khoziny Renggut Tiga Nyawa, Puan Maharani Minta Negara Tidak Abai
Indonesia
Rempah Kebanggaan Indonesia Diduga Terkontaminasi Radioaktif Cesium-137, Program Astacita Prabowo Terancam?
Hasil investigasi Bapeten ini, walaupun pahit, harus dipublikasikan ke publik
Angga Yudha Pratama - Rabu, 01 Oktober 2025
Rempah Kebanggaan Indonesia Diduga Terkontaminasi Radioaktif Cesium-137, Program Astacita Prabowo Terancam?
Indonesia
Kasus Pencabutan ID Liputan Istana, DPR Tegaskan Kualitas Demokrasi Dipertaruhkan Saat Akses Jurnalis Dihalangi
Semua pejabat publik tetap perlu kritik untuk perbaikan dan pertanggungjawaban program
Angga Yudha Pratama - Rabu, 01 Oktober 2025
Kasus Pencabutan ID Liputan Istana, DPR Tegaskan Kualitas Demokrasi Dipertaruhkan Saat Akses Jurnalis Dihalangi
Indonesia
Advokat Probono Curhat Sulitnya Berjuang Melawan APH Berwenang Besar, RUU KUHAP Diminta Fokus Pembinaan dan Reintegrasi
APH menggunakan kewenangan yang begitu besar, bahkan mereka kadang menyampaikan tidak usah pakai advokat
Angga Yudha Pratama - Selasa, 30 September 2025
Advokat Probono Curhat Sulitnya Berjuang Melawan APH Berwenang Besar, RUU KUHAP Diminta Fokus Pembinaan dan Reintegrasi
Indonesia
MK Batalkan UU Tapera, Pimpinan Komisi V DPR Minta Kementerian PKP Kreatif Cari Pendanaan Program 3 Juta Rumah
MK menilai mekanisme di dalamnya mengandung unsur pemaksaan dan bertentangan dengan konstitusi.
Dwi Astarini - Selasa, 30 September 2025
MK Batalkan UU Tapera, Pimpinan Komisi V DPR Minta Kementerian PKP Kreatif Cari Pendanaan Program 3 Juta Rumah
Indonesia
Komisi XIII DPR RI Desak Kasus Kematian Arya Daru Dibuka Lagi, Kesimpulan Bunuh Diri Disebut Tidak Masuk Akal Sehat
Meta mengaku setuju sepenuhnya dengan rencana ekshumasi dan investigasi lanjutan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 30 September 2025
Komisi XIII DPR RI Desak Kasus Kematian Arya Daru Dibuka Lagi, Kesimpulan Bunuh Diri Disebut Tidak Masuk Akal Sehat
Indonesia
Pemerintah Diminta Tak Hanya Tutup SPPG, Tapi Perluas Pengawasan Mulai Pemilihan Bahan hingga Distribusi dengan Kolaborasi Kemenkes, Dinkes, dan BPOM
Edy menyoroti masalah pengawasan Program MBG
Angga Yudha Pratama - Senin, 29 September 2025
Pemerintah Diminta Tak Hanya Tutup SPPG, Tapi Perluas Pengawasan Mulai Pemilihan Bahan hingga Distribusi dengan Kolaborasi Kemenkes, Dinkes, dan BPOM
Indonesia
Erick Thohir Diharap Ubah Paradigma Olahraga Nasional Agar Tak Lagi Terjebak dalam Pusaran Ego Sektoral
Semangat perbaikan ini sangat mendesak mengingat selama bertahun-tahun dunia olahraga Indonesia diwarnai masalah ego sektoral
Angga Yudha Pratama - Senin, 29 September 2025
Erick Thohir Diharap Ubah Paradigma Olahraga Nasional Agar Tak Lagi Terjebak dalam Pusaran Ego Sektoral
Bagikan