DPR RI Jadi Sorotan Politik Sepanjang 2015

Fadhli Fadhli - Rabu, 23 Desember 2015
DPR RI Jadi Sorotan Politik Sepanjang 2015

Ruang sidang DPR RI. (Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih Politik - Situasi politik 2015 cenderung dinamis dan diwarnai banyak kegaduhan. Tak ayal DPR RI menjadi sorotan politik selama 2015, terutama karena dipenuhi dengan persaingan dua koalisi yang berebut kekuasaan, yaitu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah putih (KMP).

Menurut Pengamat politik, Gun Gun Heryanto, yang menjadi sorotan publik adalah kinerja lembaga DPR RI. Dirinya menilai DPR RI tidak memiliki citra baik selama tahun 2015.

"Nyaris di 2015, DPR RI tidak punya citra baik," ujarnya, kepada merahputih.com, Rabu (23/12).

"Konsensus masih menjadi perilaku DPR di hampir seluruh kebijakannya, DPR memainkan pola simetris, tidak jelas mana oposisi dan mana yang bukan," tambah Gun Gun.

Lebih lanjut Gun Gun mengatakan dari sisi kinerja DPR RI sangat buruk. Hal ini terbukti dengan minimnya UU yang dihasilkan lembaga legislatif tersebut.

"Target 59 masuk prolegnas 2015, yang disahkan hanya tiga atau hanya sekira 8 %," ungkapnya.

Belum lagi persoalan dana aspirasi, pembangunan gedung DPR, dan puncaknya kasus persidangan MKD menjadikan DPR RI semakin terpojok.

"Puncaknya, saat sidang MKD, publik semakin kehilangan kepercayaan terhadap DPR RI," tuntasnya. (fdi)

 

BACA JUGA:

  1. Ini Sebab Djan Faridz Laporkan Romahurmuziy ke Polisi
  2. Cak Imin: Gus Dur Selalu Perjuangkan Demokrasi
  3. DKPP Bikin Proses Penyelenggaraan Pemilu Jadi Lebih Baik
  4. Perlukah Lembaga Etik Dibentuk?
  5. Dari 144 Gugatan Pilkada, Papua Terbanyak
#Liputan Khusus #Kinerja DPR #Politik #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.

Berita Terkait

Indonesia
PPP Punya 2 Ketua Umum Hasil Muktamar ke-10 Ancol
Kini ada dua pihak yang menyatakan diri sebagai Ketua Umum PPP periode 2025-2030 berdasarkan keputusan Muktamar ke-10 PPP.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 28 September 2025
PPP Punya 2 Ketua Umum Hasil Muktamar ke-10 Ancol
Indonesia
Mewujudkan Keadilan yang Melekat pada Presiden, Hinca Pandjaitan Desak Reformasi Total KUHAP
Untuk urusan narkoba, Malaysia musuh utama kita
Angga Yudha Pratama - Minggu, 28 September 2025
Mewujudkan Keadilan yang Melekat pada Presiden, Hinca Pandjaitan Desak Reformasi Total KUHAP
Indonesia
Legislator PKS Tegaskan MBG Harus Hadirkan Manfaat Nyata, bukan Timbulkan Kekhawatiran Baru
Keselamatan dan kesehatan siswa tidak boleh dikompromikan dalam kondisi apa pun.
Dwi Astarini - Sabtu, 27 September 2025
Legislator PKS Tegaskan MBG Harus Hadirkan Manfaat Nyata, bukan Timbulkan Kekhawatiran Baru
Indonesia
Presiden Prabowo Berpidato di PBB, Komisi I DPR Sebut Kemerdekaan Palestina Harus segera Terwujud
Presiden Prabowo dinilai mewakili suara hati nurani rakyat Indonesia yang selama istikamah mendukung Palestina,
Dwi Astarini - Sabtu, 27 September 2025
Presiden Prabowo Berpidato di PBB, Komisi I DPR Sebut Kemerdekaan Palestina Harus segera Terwujud
Indonesia
Muktamar X PPP Serukan Pengembalian Muruah Santri
Setelah muktamar, akan diputuskan apakah partai berlambang Kabah ini menuju kepunahan atau sebaliknya menuju kebangkitan.
Dwi Astarini - Jumat, 26 September 2025
Muktamar X PPP Serukan Pengembalian Muruah Santri
Indonesia
Usai Siswa Keracunan, DPR Minta Semua Dapur MBG Wajib Punya Alat Uji Pangan dan Terapkan Tes 'Cium-Cicip-Lihat'
Pemulihan KLB ini jangan dibebankan ke daerah. BGN perlu berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 26 September 2025
Usai Siswa Keracunan, DPR Minta Semua Dapur MBG Wajib Punya Alat Uji Pangan dan Terapkan Tes 'Cium-Cicip-Lihat'
Indonesia
Kasus Keracunan Massal MBG, Wakil Ketua DPR Minta Program Diperkuat Melalui Perpres
Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menanggapi kasus keracunan massal MBG. Ia meminta program ini diperkuat melalui Pepres.
Soffi Amira - Jumat, 26 September 2025
Kasus Keracunan Massal MBG, Wakil Ketua DPR Minta Program Diperkuat Melalui Perpres
Indonesia
PKB Dorong RUU Masyarakat Hukum Adat demi Cegah Konflik Horizontal
Dalam konstitusi, keberadaan masyarakat adat dijamin sebagai warga negara Indonesia.
Dwi Astarini - Jumat, 26 September 2025
PKB Dorong RUU Masyarakat Hukum Adat demi Cegah Konflik Horizontal
Indonesia
DPR RI Minta Aparat Jangan Main Pukul, Desak TNI-Polri Pecat Anggota Arogan
Abdullah memastikan Komisi III DPR akan mengawasi proses hukum kasus-kasus kekerasan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 25 September 2025
DPR RI Minta Aparat Jangan Main Pukul, Desak TNI-Polri Pecat Anggota Arogan
Indonesia
Badan POM Tarik 19 Produk Herbal Ilegal, Komisi IX DPR Minta Sanksi Tegas bagi Produsen Nakal
Merupakan langkah nyata dalam melindungi konsumen dari produk berbahaya.
Dwi Astarini - Kamis, 25 September 2025
Badan POM Tarik 19 Produk Herbal Ilegal, Komisi IX DPR Minta Sanksi Tegas bagi Produsen Nakal
Bagikan