DPR RI Jadi Sorotan Politik Sepanjang 2015

Fadhli Fadhli - Rabu, 23 Desember 2015
DPR RI Jadi Sorotan Politik Sepanjang 2015

Ruang sidang DPR RI. (Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih Politik - Situasi politik 2015 cenderung dinamis dan diwarnai banyak kegaduhan. Tak ayal DPR RI menjadi sorotan politik selama 2015, terutama karena dipenuhi dengan persaingan dua koalisi yang berebut kekuasaan, yaitu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah putih (KMP).

Menurut Pengamat politik, Gun Gun Heryanto, yang menjadi sorotan publik adalah kinerja lembaga DPR RI. Dirinya menilai DPR RI tidak memiliki citra baik selama tahun 2015.

"Nyaris di 2015, DPR RI tidak punya citra baik," ujarnya, kepada merahputih.com, Rabu (23/12).

"Konsensus masih menjadi perilaku DPR di hampir seluruh kebijakannya, DPR memainkan pola simetris, tidak jelas mana oposisi dan mana yang bukan," tambah Gun Gun.

Lebih lanjut Gun Gun mengatakan dari sisi kinerja DPR RI sangat buruk. Hal ini terbukti dengan minimnya UU yang dihasilkan lembaga legislatif tersebut.

"Target 59 masuk prolegnas 2015, yang disahkan hanya tiga atau hanya sekira 8 %," ungkapnya.

Belum lagi persoalan dana aspirasi, pembangunan gedung DPR, dan puncaknya kasus persidangan MKD menjadikan DPR RI semakin terpojok.

"Puncaknya, saat sidang MKD, publik semakin kehilangan kepercayaan terhadap DPR RI," tuntasnya. (fdi)

 

BACA JUGA:

  1. Ini Sebab Djan Faridz Laporkan Romahurmuziy ke Polisi
  2. Cak Imin: Gus Dur Selalu Perjuangkan Demokrasi
  3. DKPP Bikin Proses Penyelenggaraan Pemilu Jadi Lebih Baik
  4. Perlukah Lembaga Etik Dibentuk?
  5. Dari 144 Gugatan Pilkada, Papua Terbanyak
#Liputan Khusus #Kinerja DPR #Politik #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.

Berita Terkait

Indonesia
Ratusan Kepala Sekolah Mundur Usai Temuan BPK, DPR Minta Evaluasi Menyeluruh Tata Kelola BOS
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan (Disdik Sulsel) mengungkap latar belakang di balik mundurnya ratusan kepala sekolah dari jabatannya secara massal.
Frengky Aruan - Senin, 15 Juni 2026
Ratusan Kepala Sekolah Mundur Usai Temuan BPK, DPR Minta Evaluasi Menyeluruh Tata Kelola BOS
Indonesia
Iran-Amerika Sepakat Akhiri Perang, Komisi I DPR: Israel jangan Rusak Perjanjian Damai
Seluruh pihak harus mendukung penuh kesepakatan penghentian perang tersebut demi menjaga stabilitas dan perdamaian dunia.
Dwi Astarini - Senin, 15 Juni 2026
Iran-Amerika Sepakat Akhiri Perang, Komisi I DPR: Israel jangan Rusak Perjanjian Damai
Indonesia
Legislator Ingatkan Proyek Sekolah Rakyat Harus Perhatikan Keselamatan Anak
Sekolah Rakyat merupakan program strategis pemerintah yang harus dibangun dengan perencanaan matang agar mampu menjadi sarana pendidikan yang aman dan nyaman bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Dwi Astarini - Senin, 15 Juni 2026
Legislator Ingatkan Proyek Sekolah Rakyat Harus Perhatikan Keselamatan Anak
Indonesia
Komisi I DPR Nilai Pengerahan Komcad saat Demo Mahasiswa Berpotensi Picu Konflik Horizontal
Komcad bukanlah aparat yang memiliki tugas utama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 15 Juni 2026
Komisi I DPR Nilai Pengerahan Komcad saat Demo Mahasiswa Berpotensi Picu Konflik Horizontal
Indonesia
Penetapan Harga Acuan Baru, DPR Minta Peternak Berani Laporkan Mafia Telur
Kebijakan ini menjadi krusial setelah para peternak mengeluhkan anjloknya harga telur hingga menyentuh Rp 24.000 per kilogram.
Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
Penetapan Harga Acuan Baru, DPR Minta Peternak Berani Laporkan Mafia Telur
Indonesia
Harga Pertamax Naik 32 Persen, DPR Minta ESDM Transparan soal Dasar Perhitungannya
Anggota Komisi XII DPR RI mendesak Kementerian ESDM dan Pertamina menjelaskan secara transparan dasar kenaikan harga Pertamax yang disebut mencapai 32 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 Juni 2026
Harga Pertamax Naik 32 Persen, DPR Minta ESDM Transparan soal Dasar Perhitungannya
Indonesia
BPJS Kesehatan Defisit Rp 2 Triliun Tiap Bulan, DPR Minta Evaluasi Total
Persoalan defisit tidak boleh dipandang sebagai masalah rutin yang cukup diatasi melalui suntikan dana jangka pendek. 

Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
BPJS Kesehatan Defisit Rp 2 Triliun Tiap Bulan, DPR Minta Evaluasi Total
Indonesia
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Kelompok masyarakat pengguna produk PSO merupakan prioritas utama perlindungan ekonomi dari hantaman inflasi global
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Indonesia
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Kementerian HAM sejatinya mengajukan kebutuhan total sebesar Rp3,982 triliun, namun otoritas fiskal hanya menyetujui pagu indikatif sebesar Rp728,1 miliar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Indonesia
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Aturan terkini turut merombak total struktur Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Bagikan