DPR RI Jadi Sorotan Politik Sepanjang 2015

Fadhli Fadhli - Rabu, 23 Desember 2015
DPR RI Jadi Sorotan Politik Sepanjang 2015

Ruang sidang DPR RI. (Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih Politik - Situasi politik 2015 cenderung dinamis dan diwarnai banyak kegaduhan. Tak ayal DPR RI menjadi sorotan politik selama 2015, terutama karena dipenuhi dengan persaingan dua koalisi yang berebut kekuasaan, yaitu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah putih (KMP).

Menurut Pengamat politik, Gun Gun Heryanto, yang menjadi sorotan publik adalah kinerja lembaga DPR RI. Dirinya menilai DPR RI tidak memiliki citra baik selama tahun 2015.

"Nyaris di 2015, DPR RI tidak punya citra baik," ujarnya, kepada merahputih.com, Rabu (23/12).

"Konsensus masih menjadi perilaku DPR di hampir seluruh kebijakannya, DPR memainkan pola simetris, tidak jelas mana oposisi dan mana yang bukan," tambah Gun Gun.

Lebih lanjut Gun Gun mengatakan dari sisi kinerja DPR RI sangat buruk. Hal ini terbukti dengan minimnya UU yang dihasilkan lembaga legislatif tersebut.

"Target 59 masuk prolegnas 2015, yang disahkan hanya tiga atau hanya sekira 8 %," ungkapnya.

Belum lagi persoalan dana aspirasi, pembangunan gedung DPR, dan puncaknya kasus persidangan MKD menjadikan DPR RI semakin terpojok.

"Puncaknya, saat sidang MKD, publik semakin kehilangan kepercayaan terhadap DPR RI," tuntasnya. (fdi)

 

BACA JUGA:

  1. Ini Sebab Djan Faridz Laporkan Romahurmuziy ke Polisi
  2. Cak Imin: Gus Dur Selalu Perjuangkan Demokrasi
  3. DKPP Bikin Proses Penyelenggaraan Pemilu Jadi Lebih Baik
  4. Perlukah Lembaga Etik Dibentuk?
  5. Dari 144 Gugatan Pilkada, Papua Terbanyak
#Liputan Khusus #Kinerja DPR #Politik #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.

Berita Terkait

Indonesia
Ini nih Isi RUU Perampasan Aset yang Terdiri dari 8 Bab 62 Pasal
RUU tersebut disusun dalam delapan bab dengan total 62 pasal yang mengatur secara komprehensif mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Januari 2026
Ini nih Isi RUU Perampasan Aset yang Terdiri dari 8 Bab 62 Pasal
Indonesia
Gaji Hakim Ad Hoc Mau Disulap Setara Hakim Karier, DPR: Tunjangan Harus Naik, Kalau Perlu Seribu Persen
Yang jelas, tunjangan dan hak keuangannya harus sama karena tugasnya juga sama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
Gaji Hakim Ad Hoc Mau Disulap Setara Hakim Karier, DPR: Tunjangan Harus Naik, Kalau Perlu Seribu Persen
Indonesia
DPR Mulai Kejar Harta Haram Koruptor Lewat RUU Perampasan Aset
Selain RUU Perampasan Aset, Komisi III juga berencana memulai pembahasan RUU Hukum Acara Perdata (Haper) secara terpisah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
DPR Mulai Kejar Harta Haram Koruptor Lewat RUU Perampasan Aset
Indonesia
166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan
Daerah-daerah yang masih tertinggal, seperti sebagian wilayah di Pulau Sumbawa, harus menjadi perhatian utama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan
Indonesia
Baleg DPR Dorong Konsideran UU Pemerintahan Aceh tak Dihapus dalam Revisi
Konsideran menimbang memiliki fungsi penting sebagai dasar dan rujukan dalam pengelolaan pemerintahan di Aceh.
Dwi Astarini - Rabu, 14 Januari 2026
Baleg DPR Dorong Konsideran UU Pemerintahan Aceh tak Dihapus dalam Revisi
Indonesia
Baleg DPR Sepakat Masukkan MoU Helsinki dalam Konsideran Revisi UU Pemerintahan Aceh
Mengusulkan agar substansi MoU Helsinki dimasukkan ke poin B konsideran menimbang, khususnya yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus Aceh.
Dwi Astarini - Rabu, 14 Januari 2026
Baleg DPR Sepakat Masukkan MoU Helsinki dalam Konsideran Revisi UU Pemerintahan Aceh
Indonesia
DPR Ingatkan Kebijakan Strategis Pangan Hingga Industri Pemerintah Tak Boleh Tereduksi Kepentingan Kelompok
Azis optimis Indonesia mampu tumbuh menjadi negara besar dan bermartabat selama pemerintah konsisten menjaga keadilan dan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 14 Januari 2026
DPR Ingatkan Kebijakan Strategis Pangan Hingga Industri Pemerintah Tak Boleh Tereduksi Kepentingan Kelompok
Indonesia
DPR Anggap Kritik KUHP Baru Sebagai Bagian Penting Demokrasi, Persilakan Publik Uji Materi ke MK
Kritik itu bukan untuk ditutup, tetapi untuk diuji secara objektif sesuai aturan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 13 Januari 2026
DPR Anggap Kritik KUHP Baru Sebagai Bagian Penting Demokrasi, Persilakan Publik Uji Materi ke MK
Indonesia
Wacana Pilkada Tidak Langsung Masih 'Jauh Panggang dari Api', DPR Pilih Fokus UU Pemilu
Pada saat itu, pembentuk UUD tidak menemukan kata sepakat untuk satu model pemilihan kepala daerah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 13 Januari 2026
Wacana Pilkada Tidak Langsung Masih 'Jauh Panggang dari Api', DPR Pilih Fokus UU Pemilu
Indonesia
Jangan Asal Angkut! Kayu Sisa Banjir Sumatra Ternyata Masuk Kategori Sampah Spesifik
Ia menekankan bahwa mekanisme resmi sangat krusial guna mencegah penyalahgunaan oleh oknum tertentu
Angga Yudha Pratama - Selasa, 13 Januari 2026
Jangan Asal Angkut! Kayu Sisa Banjir Sumatra Ternyata Masuk Kategori Sampah Spesifik
Bagikan