DPR Gelar "Fit and Proper Test" Tito Karnavian Rabu Pekan Depan
Kepala BNPT Komjen Pol Tito Karnavian (Foto BNPT)
MerahPutih Nasional - Presiden Joko Widodo telah mengajukan nama Komisaris Jenderal Pol Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri kepada DPR. Selanjutnya, Komisi III DPR akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan pada Rabu pekan depan.
Seperti diketahui, Tito yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), diusulkan sebagai calon tunggal Kepala Polri menggantikan Jenderal Badrodin Haiti yang akan pensiun.
Surat penunjukkan Tito sebagai calon Kapolri diantar Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada Ketua DPR Ade Komarudin, tadi siang sekira pukul 11:00 WIB.
"Saya sudah berkomunikasi dengan pimpinan Komisi III Pak Bambang Soesatyo. Beliau Insya Allah, jika dijadwalkan oleh Badan Musyawarah atau rapat konsultasi Bamus akan menyelenggarakanfit and proper test pada Rabu tanggal 22 Juni," kata Ketua DPR Ade Komarudin di di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (15/6).
Menurut rencana, DPR akan mengadakan rapat konsultasi dengan pimpinan fraksi pada Kamis (16/6) besok. Kemudian DPR juga akan menggelar rapat paripurna untuk mengumumkan pencalonan Tito sebagai calon tunggal Kapolri.
BACA JUGA:
Bagikan
Berita Terkait
Ada Puluhan Poin Bermasalah, Komisi III DPR Bedah Lagi Draf RUU KUHAP
Rumah Hakim yang Tangani Kasus Korupsi Proyek Jalan di Sumut Terbakar, DPR Minta Diusut Sampai Tuntas
Ikhtiar Komisi III, Berharap Revisi KUHAP Tuntas Sebelum 1 Januari 2026
Kecam Aksi Kekerasan Wakil Bupati Pidie Jaya terhadap Kepala SPPG, DPR Minta Pelaku Diproses Hukum
DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Tak Tergeser, KUHAP Jadi Fokus Awal Pembahasan
Teror Bom di Sekolah, DPR: Serangan terhadap Institusi Pendidikan dan Rasa Aman
Saan Mustopa Pastikan Rusdi Masse masih Kader NasDem, tak Gabung ke PSI
Libatkan KemenHAM dan Komnas HAM, Komisi III DPR Genjot Partisipasi Publik untuk Revisi KUHAP
Penggunaan Sirine-Strobo di Jalan Jadi Sorotan Tajam, Komisi III DPR: Bisa Lahirkan Budaya Arogansi
Sudah Dibatasi, DPR Dapat Laporan Sirine dan Strobo Pengawalan Pejabat Ganggu Banyak Orang