DPR Dukung Pemerintah Cabut Izin Konsesi Lahan Terbakar
Lokasi lahan gambut yang dibakar di kawasan Nyaru Menteng, Kelurahan Tumbang Tahai, Kecamatan Bukit Batu, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Rabu (28/10). ( ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang)
MerahPutih Politik - Wakil Ketua Komisi IV Siti Hediati Hariyadi atau biasa dipanggil Titiek Soeharto mengapresiasi langkah pemerintah mencabut izin konsesi lahan yang sudah terbakar milik perusahaan kehutanan atau perkebunan. Dengan demikian, perusahaan akan berpikir tidak akan membakar hutan maupun lahan gambut lagi.
"Kalau dia bakar lagi akan berpikir lahannya berkurang," kata Titiek Soeharto kepada merahputih.com, di gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/10).
Menurut Titiek, hal itu juga menjadi tujuan utama panitia khusus (pansus) asap dibentuk. Pansus mendorong agar kebakaran hutan tidak terulang lagi.
"Kemudian pembakaran hutan yang katanya dilakukan sebagian oleh perusahaan yang sudah mendapatkan konsesi dari pemerintah juga supaya ditangkap, dikasih sanksi," sambung Titiek.
Putri Presiden Indonesia kedua Soeharto itu menambahkan, saat ini sudah banyak yang mendukung pembentukan pansus asap.
"Mudah-mudahan besok di paripurna bisa disahkan," tandasnya. (mad)
Baca Juga:
- Indonesia Masih Kekurangan Ribuan Polisi Hutan
- Perusahaan Sawit Tanpa HGU Berada di Balik Pembakaran Hutan
- 1.000 Prajurit TNI Diterjunkan Padamkan Kebakaran Hutan
- GAPKI: Tidak Ada Kaitannya Kebakaran Hutan dengan Proyek Listrik
- Walhi Minta Kasus Kebakaran Hutan Dituntaskan
Bagikan
Berita Terkait
Satgas PKH Identifikasi 12 Korporasi Penyebab Banjir Sumatera, Sanksi Berat Menanti
Prabowo Tegaskan Penertiban Kawasan Hutan: Kita Lawan Penyimpangan Puluhan Tahun!
Satgas PKH Rebut 4 Juta Hektare Hutan, 20 Perusahaan Sawit dan 1 Tambang Ditagih Denda Rp 2,3 Triliun
Kemenhut Beri 'Lampu Hijau' Warga Aceh Hingga Sumbar Manfaatkan Kayu yang Hanyut Terbawa Banjir
Pemerintah Matangkan Penetapan Hutan Adat demi Kesejahteraan Masyarakat Pedalaman
Hutan di Sumbar Kian Menyusut, DPR Desak Rehabilitasi Hutan Bukit Barisan
Prabowo Perintahkan Menhut Cabut Izin Perusahaan Perusak Hutan
Perusahaan Diduga Langgar Tata Kelola, DPR:Konsesi HTI Harus Dievaluasi Total
Ramai Seruan ‘Beli Hutan’, DPR: Bentuk Keputusasaan Rakyat Atas Kerusakan Lingkungan
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Tolak Usul Patungan Beli Hutan Indonesia, Sebut Rimba bukan untuk Dijual