DPR Belum Terima Surat Resmi Pencalonan Badrodin Haiti

Politikus Partai Demokrat Benny K Harman (Foto: Bennyharmannet)
MerahPutih Nasional - Wakil Ketua Komisi III Benny K Harman menyatakan bahwa Komisi III belum menerima surat resmi pengajuan calon kepala Polisi RI (Kapolri) Badrodin Haiti (BH). "Kalau memang ada, suratnya di mana?" kata Benny di Gedung DPR, Jakarta, Senin (23/3). (Baca: Harapan Sosiolog UI, Badrodin Haiti Stop Kriminalisasi Pimpinan KPK)
Menurut dia, saat ini Budi Gunawan (BG) masih resmi calon kapolri. Politikus Partai Demokrat ini mempertanyakan kebijakan Presiden Jokowi belum melantik Budi Gunawan. Menurutnya, sudah seharusnya BG dilantik. "Statusnya (BH) belum tahu, Wakapolri kan?" ujar dia. (Baca: Badrodin Haiti di Antara Rekening Gendut dan Dugaan Pelanggaran HAM)
Seperti diketahui, setelah terjadi perdebatan panjang mengenai pengusulan Bugi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri lantaran tersandung permasalahan hukum, kemudian Presiden menunjuk Badrotin Haiti sebagai pelaksana tugas Kapolri. (mad)
Bagikan
Fredy Wansyah
Berita Terkait
Panja RUU PPRT Cari Mekanisme Ideal untuk Jaminan Sosial PRT, Antara Tanggung Jawab Pemberi Kerja atau Burden Sharing

Perlindungan Hukum Pekerja Online Mendesak, DPR Bakal Dorong Pemerintah Segera Terbitkan Payung Hukum Jaminan Sosial

DPR RI Genjot Pembahasan RUU Pengelolaan Ruang Udara, Fokus Pada Sinkronisasi Kewenangan dan Implikasi Kerjasama Internasional

Pekerja Gudang Garam Terancam PHK Massal, Pemerintah Diminta Bereskan Masalah Rokok Ilegal dan Cukai Tinggi

DPR RI Tetapkan RUU Perampasan Aset sebagai Prolegnas Prioritas 2025, Ini Daftar RUU Lain yang Juga Diusulkan untuk Pembahasan

DPR Tekankan Pentingnya Kenaikan Tunjangan Dosen Non-ASN Sebagai Syarat Utama Menuju Indonesia Emas 2045

PKB Harap Purbaya Yudhi Sadewa Mampu Wujudkan Pertumbuhan 8 Persen dan Ekonomi Berdikari Tanpa Banyak Utang

Baleg DPR RI Resmi Usulkan RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas Prioritas 2025

Stok Gula Nasional Menumpuk dan Mafia Pangan Bergentayangan, Pemerintah Didesak Setop Impor Rafinasi Hingga Prioritaskan Petani Tebu Lokal

Pemerintah Diharap Prioritaskan Kembali Program Pembangunan Rusun Pesantren di RAPBN 2026
