Diwajibkan Bayar Rp4,4 Triliun, Yayasan Supersemar Bungkam

Bahaudin MarcopoloBahaudin Marcopolo - Selasa, 18 Agustus 2015
Diwajibkan Bayar Rp4,4 Triliun, Yayasan Supersemar Bungkam

Juru Bicara Mahkamah Agung Suhadi memberikan keterangan pers terkait kasus penyelewengan dana beasiswa Supersemar Jakarta, Selasa (11/8).(ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih Nasional - Pasca keputusan Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan Peninjauan Kembali (PK) Kejaksaan Agung terkait salah ketik jumlah nominal ganti rugi yang harus di tanggung Yayasan Supersemar, sejumlah pimpinan Yayasan enggan berkomentar.

Kondisi ini terpantau saat merahputih.com, menyambangi kantor Yayasan yang terletak digedung Granadi,Kuningan, Jakarta Selatan.

Sejumlah karyawan Yayasan, bahkan tak berani berkomentar. "Nanti ke pak ketua aja," kata Yanti, salah satu staff Humas, Yayasan Supersemar, kepada Merahputih.com, Selasa (18/9).

Ketua Yayasan Supersemar yang dimaksud adalah Subagyo, SH. Sejumlah karyawan hingga kini mengaku sama sekali tidak mengetahui keberadaan ketua Yayasan.

"Kita tidak pernah tahu kapan dan dimana bisa ketemu, hari ini beliau tidak ada dikantor," tandas Yanti.

Sekedar kilas balik Mahkamah Agung (MA) memutuskan bahwa Yayasan Supersemar dan ahli waris Presiden Soeharto wajib membayar denda sebesar Rp4,4 triliun.

Atas keputusan tersebut ahli waris Presiden Soeharto melakukan perlawanan. Hutomo Mandala Putra misalnya mengaitkan keputusan MA dengan pertarungan rezim sebelum Presiden Soeharto memerintah Indonesia selama 32 tahun.

Kemudian Siti Hediati Hariyadi atau lebih dikenal dengan Titiek Soeharto menjelaskan bahwa Menteri Sekretaris negara (Mensesneg) Pratikno adalah salah satu orang yang menerima beasiswa yayasan Supersemar.

Belakangan Juru Bicara MA, Suhadi menjelaskan bahwa pihak yang wajib membayar denda sebesar Rp4,4 triliun adalah yayasan Supersemar saja bukan ahli waris Presiden Soeharto.

"Tidak. Yayasan Supersemar saja (yang dihukum)," tegas Suhadi. (fdi)

BACA JUGA:  

Ahli Waris Soeharto Tak Bisa Lagi Ajukan Proses Hukum Terkait Yayasan Supersemar 

Pemerintah Bidik Lima Yayasan Milik Keluarga Soeharto yang Diduga Bermasalah 

Daftar Yayasan Milik Presiden Soeharto dan Kaum Keluarganya 

 

#Tommy Soeharto # Mahkamah Agung #Yayasan Supersemar
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPK Tahan Pemberi Suap dan Fasilitas Hotel ke Mantan Sekretaris MA Hasbi Hasan
Hasbi Hasan telah divonis 6 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta setelah terbukti menerima suap pengurusan gugatan perkara kepailitan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 25 September 2025
KPK Tahan Pemberi Suap dan Fasilitas Hotel ke Mantan Sekretaris MA Hasbi Hasan
Indonesia
KPK Tangkap Tersangka Penyuap Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan di BSD
KPK menangkap Direktur PT Wahana Adyawarna, Menas Erwin Djohansyah. Ia menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap di Mahkamah Agung.
Soffi Amira - Kamis, 25 September 2025
KPK Tangkap Tersangka Penyuap Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan di BSD
Indonesia
KPK Tangkap Dirut PT Wahana Adyawarna Menas Erwin di BSD Gara-Gara Berkali-kali Mangkir
Menas merupakan tersangka dugaan pemberi suap kepada eks Sekretaris Mahkamah Agung (Sekma) Hasbi Hasan
Wisnu Cipto - Kamis, 25 September 2025
KPK Tangkap Dirut PT Wahana Adyawarna Menas Erwin di BSD Gara-Gara Berkali-kali Mangkir
Indonesia
Setujui 10 Hakim Agung dan Ad Hoc HAM, Komisi III DPR: Kembalikan Marwah MA!
Anggota Komisi III DPR menekankan, para hakim yang terpilih diharapkan bekerja profesional, menjaga independensi, dan mengembalikan marwah MA.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 16 September 2025
Setujui 10 Hakim Agung dan Ad Hoc HAM, Komisi III DPR: Kembalikan Marwah MA!
Indonesia
DPR Restui 9 Hakim Agung dan 1 Hakim HAM Baru di Mahkamah Agung
Para hakim agung yang ditetapkan berasal dari kamar pidana, perdata, hingga militer.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 16 September 2025
DPR Restui 9 Hakim Agung dan 1 Hakim HAM Baru di Mahkamah Agung
Indonesia
DPR RI Buka Kesempatan Publik Berikan Masukan dan Pandangan Terhadap Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc HAM MA
Setelah menerima masukan dari masyarakat, Komisi III akan melanjutkan proses selanjutnya
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPR RI Buka Kesempatan Publik Berikan Masukan dan Pandangan Terhadap Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc HAM MA
Indonesia
Mahkamah Agung Punya Pelat Nomor Kendaraan Khusus, Ketua MA Sunarto Bukan Lagi RI 8
Pelat nomor khusus itu diberikan Polri dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 MA RI.
Wisnu Cipto - Selasa, 19 Agustus 2025
Mahkamah Agung Punya Pelat Nomor Kendaraan Khusus, Ketua MA Sunarto Bukan Lagi RI 8
Indonesia
Profil Setya Novanto, Mantan Sales hingga Ketua DPR yang Baru Bebas dari Penjara Pasca Terlibat Korupsi e-KTP
Setelah 14 tahun berkarir di dunia bisnis, ia pun tertarik memasuki dunia politik
Angga Yudha Pratama - Minggu, 17 Agustus 2025
Profil Setya Novanto, Mantan Sales hingga Ketua DPR yang Baru Bebas dari Penjara Pasca Terlibat Korupsi e-KTP
Indonesia
Sehari Sebelum Peringatan HUT RI, Mantan Ketua DPR Setya Novanto Bebas Bersyarat Setelah Hukuman Dipotong MA
Mahkamah Agung (MA) sebelumnya mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) Mantan Ketum Partao Golkar itu.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 17 Agustus 2025
Sehari Sebelum Peringatan HUT RI, Mantan Ketua DPR Setya Novanto Bebas Bersyarat Setelah Hukuman Dipotong MA
Indonesia
MA Buka Suara! Tiga Hakim Tom Lembong Ternyata Punya Sertifikat Tipikor Sah
Menurut kuasa hukum Tom Lembong, Zaid Mushafi, laporan ini diajukan agar ada evaluasi dan koreksi terhadap proses penegakan hukum di Indonesia
Angga Yudha Pratama - Rabu, 06 Agustus 2025
MA Buka Suara! Tiga Hakim Tom Lembong Ternyata Punya Sertifikat Tipikor Sah
Bagikan