Dana Polisi Parlemen yang Diduga Ratusan Miliar Rupiah Mubazir

Fredy WansyahFredy Wansyah - Senin, 13 April 2015
Dana Polisi Parlemen yang Diduga Ratusan Miliar Rupiah Mubazir

Pengamat Anggaran Politik dan Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi. (Foto: Twitter @Uchok_Sky)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR) tengah mematangkan pembentukan Polisi Parlemen. Dugaan sementara, dana untuk kebutuhan Polisi Parlemen mencapai ratusan miliar. Sesuai alur pengajuannya, dana sebesar itu diajukan oleh Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR. (Baca: DPR Bakal Bentuk Polisi Parlemen, Berikut Kebutuhannya)

Direktur centre for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menjelaskan bahwa dana tersebut tidak diusulkan polisi. "BURT mengusulkan ratusan miliar ke Badan Legilasi untuk dibuatkan aturanya," ujarnya kepada Merahputih.com di Gedung DPR, Jakarta, Senin (13/4).

Uchok memaparkan, dana tersebut untuk 28 item pengadaan peralatan keamanan. Pembelian tameng dallas, kenderaan water canon, dan kawat barrier belum termasuk dari dana sebesar itu. "Ini bisa menghabiskan anggaran sebesar Rp1,8 miliar," lanjut Uchok.

Uchok menyatakan, dana itu mubazir. Sesuai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 MD3, parlemen diamanahkan menjadi parlemen yang mandiri. Tetapi, lanjut Uchok, ide polisi parlemen ini justru berlawanan dengan semangat UU MD3. "Karena DPR sudah mengeluarkan anggaran untuk tenaga pengamanan atau pamdal setiap tahun sebesar Rp18 milyar pertahun," sambungnya. (BacaPamdal Dianggap Kurang Galak, DPR Bentuk Polisi Parlemen)

Sementara itu, landasan hukum pengajuan Polisi Parlemen oleh DPR ialah UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, Keputusan Presiden Nomor 63 tahun 2004 tentang Objek Vital Nasional dan Peraturan Kapolri Nomor 24 tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan atau Instansi/Lembaga Pemerintah. (mad)

#Uchok Sky Khadafi #DPR #Polisi Parlemen
Bagikan
Ditulis Oleh

Fredy Wansyah

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Diminta Tak Hanya Tutup SPPG, Tapi Perluas Pengawasan Mulai Pemilihan Bahan hingga Distribusi dengan Kolaborasi Kemenkes, Dinkes, dan BPOM
Edy menyoroti masalah pengawasan Program MBG
Angga Yudha Pratama - Senin, 29 September 2025
Pemerintah Diminta Tak Hanya Tutup SPPG, Tapi Perluas Pengawasan Mulai Pemilihan Bahan hingga Distribusi dengan Kolaborasi Kemenkes, Dinkes, dan BPOM
Indonesia
Bupati di Jember dan Sidoarjo Konflik dengan Wakilnya, DPR Minta Kemendagri Turun Tangan
Konflik terbuka antara bupati dan wakil bupati tidak hanya mencoreng wajah demokrasi, tetapi juga berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan dan pelayanan publik di daerah.
Wisnu Cipto - Senin, 29 September 2025
Bupati di Jember dan Sidoarjo Konflik dengan Wakilnya, DPR Minta Kemendagri Turun Tangan
Indonesia
Erick Thohir Diharap Ubah Paradigma Olahraga Nasional Agar Tak Lagi Terjebak dalam Pusaran Ego Sektoral
Semangat perbaikan ini sangat mendesak mengingat selama bertahun-tahun dunia olahraga Indonesia diwarnai masalah ego sektoral
Angga Yudha Pratama - Senin, 29 September 2025
Erick Thohir Diharap Ubah Paradigma Olahraga Nasional Agar Tak Lagi Terjebak dalam Pusaran Ego Sektoral
Berita Foto
Raker Perdana Menpora Erick Thohir dengan Komisi X DPR Bahas Program Kerja
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir (kanan) bersalaman dengan Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian (kiri) sebelum mengikuti rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/9/2025).
Didik Setiawan - Senin, 29 September 2025
Raker Perdana Menpora Erick Thohir dengan Komisi X DPR Bahas Program Kerja
Indonesia
Legislator Tegaskan Revisi KUHAP Harus Prioritaskan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum, Wajib Jadikan Pidana Penjara Opsi Paling Akhir
Penjara itu mestinya opsi terakhir. Kalau orang masuk penjara, justru membebani negara
Angga Yudha Pratama - Senin, 29 September 2025
Legislator Tegaskan Revisi KUHAP Harus Prioritaskan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum, Wajib Jadikan Pidana Penjara Opsi Paling Akhir
Indonesia
DPR Soroti Rencana Penutupan 7 Sekolah di Aceh Barat, Khawatir Hak Pendidikan Anak Terancam
Komisi X DPR RI mendesak pemerintah daerah dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mencari solusi
Angga Yudha Pratama - Senin, 29 September 2025
DPR Soroti Rencana Penutupan 7 Sekolah di Aceh Barat, Khawatir Hak Pendidikan Anak Terancam
Indonesia
Mewujudkan Keadilan yang Melekat pada Presiden, Hinca Pandjaitan Desak Reformasi Total KUHAP
Untuk urusan narkoba, Malaysia musuh utama kita
Angga Yudha Pratama - Minggu, 28 September 2025
Mewujudkan Keadilan yang Melekat pada Presiden, Hinca Pandjaitan Desak Reformasi Total KUHAP
Indonesia
Kementerian BUMN Jadi BP BUMN, DPR: Momentum Lebih Profesional Bukan Lagi Alat Politik
Holding yang benar-benar fokus mengelola BUMN sebagai aset negara, bukan sebagai alat politik ataupun birokrasi.
Wisnu Cipto - Sabtu, 27 September 2025
Kementerian BUMN Jadi BP BUMN, DPR: Momentum Lebih Profesional Bukan Lagi Alat Politik
Indonesia
Setuju Revisi UU BUMN Ubah Status Kementerian, F-PKB Beri Sejumlah Catatan Khusus
Fraksi PKB menekankan sejumlah catatan penting yang harus diperhatikan pemerintah agar arah pengelolaan BUMN sejalan dengan amanat konstitusi.
Wisnu Cipto - Sabtu, 27 September 2025
Setuju Revisi UU BUMN Ubah Status Kementerian, F-PKB Beri Sejumlah Catatan Khusus
Indonesia
Usai Siswa Keracunan, DPR Minta Semua Dapur MBG Wajib Punya Alat Uji Pangan dan Terapkan Tes 'Cium-Cicip-Lihat'
Pemulihan KLB ini jangan dibebankan ke daerah. BGN perlu berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 26 September 2025
Usai Siswa Keracunan, DPR Minta Semua Dapur MBG Wajib Punya Alat Uji Pangan dan Terapkan Tes 'Cium-Cicip-Lihat'
Bagikan