Dana Polisi Parlemen yang Diduga Ratusan Miliar Rupiah Mubazir


Pengamat Anggaran Politik dan Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi. (Foto: Twitter @Uchok_Sky)
MerahPutih Nasional - Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR) tengah mematangkan pembentukan Polisi Parlemen. Dugaan sementara, dana untuk kebutuhan Polisi Parlemen mencapai ratusan miliar. Sesuai alur pengajuannya, dana sebesar itu diajukan oleh Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR. (Baca: DPR Bakal Bentuk Polisi Parlemen, Berikut Kebutuhannya)
Direktur centre for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menjelaskan bahwa dana tersebut tidak diusulkan polisi. "BURT mengusulkan ratusan miliar ke Badan Legilasi untuk dibuatkan aturanya," ujarnya kepada Merahputih.com di Gedung DPR, Jakarta, Senin (13/4).
Uchok memaparkan, dana tersebut untuk 28 item pengadaan peralatan keamanan. Pembelian tameng dallas, kenderaan water canon, dan kawat barrier belum termasuk dari dana sebesar itu. "Ini bisa menghabiskan anggaran sebesar Rp1,8 miliar," lanjut Uchok.
Uchok menyatakan, dana itu mubazir. Sesuai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 MD3, parlemen diamanahkan menjadi parlemen yang mandiri. Tetapi, lanjut Uchok, ide polisi parlemen ini justru berlawanan dengan semangat UU MD3. "Karena DPR sudah mengeluarkan anggaran untuk tenaga pengamanan atau pamdal setiap tahun sebesar Rp18 milyar pertahun," sambungnya. (Baca: Pamdal Dianggap Kurang Galak, DPR Bentuk Polisi Parlemen)
Sementara itu, landasan hukum pengajuan Polisi Parlemen oleh DPR ialah UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, Keputusan Presiden Nomor 63 tahun 2004 tentang Objek Vital Nasional dan Peraturan Kapolri Nomor 24 tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan atau Instansi/Lembaga Pemerintah. (mad)
Bagikan
Fredy Wansyah
Berita Terkait
Pemerintah Diminta Tak Hanya Tutup SPPG, Tapi Perluas Pengawasan Mulai Pemilihan Bahan hingga Distribusi dengan Kolaborasi Kemenkes, Dinkes, dan BPOM

Bupati di Jember dan Sidoarjo Konflik dengan Wakilnya, DPR Minta Kemendagri Turun Tangan

Erick Thohir Diharap Ubah Paradigma Olahraga Nasional Agar Tak Lagi Terjebak dalam Pusaran Ego Sektoral

Raker Perdana Menpora Erick Thohir dengan Komisi X DPR Bahas Program Kerja

Legislator Tegaskan Revisi KUHAP Harus Prioritaskan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum, Wajib Jadikan Pidana Penjara Opsi Paling Akhir

DPR Soroti Rencana Penutupan 7 Sekolah di Aceh Barat, Khawatir Hak Pendidikan Anak Terancam

Mewujudkan Keadilan yang Melekat pada Presiden, Hinca Pandjaitan Desak Reformasi Total KUHAP

Kementerian BUMN Jadi BP BUMN, DPR: Momentum Lebih Profesional Bukan Lagi Alat Politik

Setuju Revisi UU BUMN Ubah Status Kementerian, F-PKB Beri Sejumlah Catatan Khusus

Usai Siswa Keracunan, DPR Minta Semua Dapur MBG Wajib Punya Alat Uji Pangan dan Terapkan Tes 'Cium-Cicip-Lihat'
