Ceplas-Ceplos dan Berseberangan dengan Partai, Ruhut Dicopot SBY

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 22 Agustus 2016
Ceplas-Ceplos dan Berseberangan dengan Partai, Ruhut Dicopot SBY

Ruhut Sitompul saat ditemui di gedung parlemen, Jakarta, Jumat (30/10). (Foto: MerahPutih/Fachruddin Chalik)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional- Politisi Demokrat Ruhut Sitompul dicopot dari posisinya sebagai juru bicara (Jubir) Partai Demokrat. Hal ini mengemuka setelah beredar SMS teguran Ketum Partai Demokrat Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) di dunia maya.

Ruhut pun mengakui pencopotan dirinya dari posisi tersebut. Meski begitu, ia tidak sepenuhnya dicopot dari partai berlambang bintang merci.

Menyikapi isu pencopotan itu, sejumlah dugaan muncul terkait alasan Partai Demokrat mengganti posisi Ruhut.

Politisi PD, Agus Hermanto mengatakan ada keterkaitan pencopotan Ruhut dengan beragam komentar Ruhut yang kerap ceplas-ceplos dan tidak sejalan dengan kebijakan partai.

Contoh, soal pencalonan Cagub DKI Jakarta, sikap Ruhut adalah selalu mendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Padahal menurut Agus, partainya belum menetapkan calon gubernur atau calon wakil gubernur DKI Jakarta.

"Sampai saat ini keputusan calon gubernur dari Demokrat belum diputuskan. Nanti yang eksekusi DPD, dari Majelis Tinggi pun belum. Masih continue untuk tentukan rapat," kata Agus di Gedung DPR, Jakarta, Senin (22/8).

Posisi Ruhut yang cukup vital di PD membuat kesan bahwa pernyataan Ruhut seakan-akan menjadi keputusan PD. Padahal, bukan seperti itu.

Ceplas-ceplos Ruhut yang tersanter adalah saat ia memplintir kepanjangan HAM menjadi 'Hak Asasi Monyet' akibatnya, Ruhut harus berurusan dengan MKD DPR RI. Ruhut disidang dan dijatuhi hukuman ringan berupa teguran.

BACA JUGA:

  1. Dicopot dari Jubir Demokrat, Ini Tanggapan Ruhut Sitompul
  2. Ruhut Sitompul 'Dipecat' SBY Lewat SMS
  3. Ruhut: Penggeledahan KPK Sudah Sesuai Prosedur
  4. Setya Novanto Mundur, Ruhut Sindir KMP
  5. Ruhut Sebut Setya Novanto "Muka Badak"

 

 

 

#Komisi III DPR #SBY #Ruhut Sitompul
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Berita
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi kasus penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Indonesia
DPR Desak Polri Bongkar Bandar Besar Narkoba Kampung Bahari hingga Aliran Dana
Penangkapan harus menjadi pintu masuk untuk membongkar bandar, pemasok, pengendali, hingga pihak yang diduga memberikan perlindungan terhadap jaringan narkoba.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
DPR Desak Polri Bongkar Bandar Besar Narkoba Kampung Bahari hingga Aliran Dana
Lifestyle
Dari Istana ke Dunia Sastra, SBY Rilis Novel Perdana 'Diana Memang Manja'
Proses penulisan novel ini berlangsung di tengah berbagai kesibukan dan perjalanan SBY ke sejumlah negara.
Dwi Astarini - Jumat, 30 Oktober 2026
Dari Istana ke Dunia Sastra, SBY Rilis Novel Perdana 'Diana Memang Manja'
Indonesia
RUU Perampasan Aset Disiapkan untuk Kembalikan Uang Korban Investasi Bodong
Aset hasil tindak pidana investasi bodong diharapkan dapat dirampas dan dikembalikan kepada korban, bukan justru masuk ke kas negara.
Dwi Astarini - Jumat, 30 Oktober 2026
RUU Perampasan Aset Disiapkan untuk Kembalikan Uang Korban Investasi Bodong
Indonesia
Investor Asing dan Lokal Dijadikan Tersangka Karhutla, DPR Tegas Minta Usut Tuntas
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni memuji penegakan hukum yang dilakukan Polri.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
Investor Asing dan Lokal Dijadikan Tersangka Karhutla, DPR Tegas Minta Usut Tuntas
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Indonesia
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Salah satu langkah yang ditempuh yakni memajukan jadwal rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan dari masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Indonesia
Tak Cukup Tangkap Pengedar, Pemberantasan Narkoba Harus Putus Jaringan Produksi
Keterlibatan langsung pemimpin Polri menjadi bentuk komitmen dalam melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari ancaman penyalahgunaan narkotika.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Tak Cukup Tangkap Pengedar, Pemberantasan Narkoba Harus Putus Jaringan Produksi
Indonesia
Wacana Larangan Total Vape di Indonesia, DPR Soroti Bahaya Narkoba Cair
Komisi III DPR mendukung usulan Kapolri untuk melarang total vape di Indonesia. Hal itu terkait temuan narkoba dalam liquid vape.
Soffi Amira - Sabtu, 24 Oktober 2026
Wacana Larangan Total Vape di Indonesia, DPR Soroti Bahaya Narkoba Cair
Bagikan