Dicopot dari Jubir Demokrat, Ini Tanggapan Ruhut Sitompul

Ana AmaliaAna Amalia - Senin, 22 Agustus 2016
Dicopot dari Jubir Demokrat, Ini Tanggapan Ruhut Sitompul

Twitter Ruhut Sitompul terkait pemecatannya sebagai Jubir Demokrat (Foto : Twitter Ruhut Sitompul)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Pencopotan Politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompul sebagai Juru Bicara Partai memang menjadi perbincangan hangat. Pria yang juga anggota dewan DPR RI Komisi III ini dianggap tidak mengikuti kebijakan partai, terutama instruksi Ketua Umum.

Selang beberapa waktu setelah pemecatan, kicauan pun dilontarkan Ruhut di akun twitter pribadinya @ruhutsitompul. Ruhut mengatakan ada kader partai Demokrat yang memang menginginkan pemecatannya.

"Ha ha ha orang2 stresssssssss yg ketakutan melihat Aku di Partai Demokrat maunya Aku dipecat dari PD, ka'cian deh apa Pak SBY berani PECAT," tulis Ruhut.

Kicauan Ruhut tersebut langsung direspon oleh para netizen. Berbagai dukungan diberikan kepada pria lulusan Universitas Padjadjaran, Bandung ini.

"@ruhutsitompul sy suka dgn bang ruhut maju terus bela yg benar," tulis akun @Maulana556.

"@ruhutsitompul salut bang....! bisa jadi pribadi yg punya loyalitas 100% ke partai....! tanpa kehilangan pendapat sendiri 100%...!," kata akun @rajawalingepret.

Seperti yang diketahui, Ruhut Sitompul telah dicopot sebagai Juru Bicara Partai. Saat ini posisi jabatan tersebut langsung diambil alih oleh Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). (yni)

 

BACA JUGA :

  1. Ruhut Sitompul 'Dipecat' SBY Lewat SMS
  2. Ruhut: Penggeledahan KPK Sudah Sesuai Prosedur
  3. Setya Novanto Mundur, Ruhut Sindir KMP
  4. Ruhut Sebut Setya Novanto "Muka Badak"
  5. Ruhut: Nyanyikan Indonesia Raya Gunakan Masker Tidak Etis
#Komisi III DPR #Partai Demokrat #Ruhut Sitompul
Bagikan
Ditulis Oleh

Ana Amalia

Happy life happy me

Berita Terkait

Indonesia
DPR Ngaku Maksimalkan Partisipasi Publik dalam Bahas UU Polri
DPR turut mengundang sejumlah ahli, kelompok masyarakat, dan organisasi mahasiswa.
Dwi Astarini - Selasa, 09 Juni 2026
DPR Ngaku Maksimalkan Partisipasi Publik dalam Bahas UU Polri
Indonesia
Batas Usia Pensiun Polri Resmi Berubah, DPR Sebut 60 Tahun Masih Prima
Usia pensiun Polri kini diperpanjang hingga 60 tahun. Komisi III DPR menegaskan, bahwa usia 60 tahun masih produktif.
Soffi Amira - Selasa, 09 Juni 2026
Batas Usia Pensiun Polri Resmi Berubah, DPR Sebut 60 Tahun Masih Prima
Indonesia
Revisi UU Polri, Anggota DPR Dukung Batas Usia Pensiun Naik Jadi 60 Tahun
Anggota Komisi III DPR RI Hasbiallah Ilyas mendukung usulan perpanjangan masa pensiun anggota Polri hingga 60 tahun dalam pembahasan revisi UU Polri.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Juni 2026
Revisi UU Polri, Anggota DPR Dukung Batas Usia Pensiun Naik Jadi 60 Tahun
Indonesia
Pakar Ingatkan Risiko 'Bottleneck Karier' jika Usia Pensiun Polri Ditambah
Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan angka harapan hidup masyarakat Indonesia pada 2025 mencapai 74,47 tahun.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Juni 2026
Pakar Ingatkan Risiko 'Bottleneck Karier' jika Usia Pensiun Polri Ditambah
Indonesia
Pakar Hukum Dorong Pendidikan HAM dan Demokrasi Diperkuat dalam RUU Polri
Pemahaman mengenai HAM perlu menjadi bagian integral dalam proses pembentukan, pelatihan, promosi jabatan, evaluasi kinerja, hingga etika profesi anggota kepolisian.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Juni 2026
Pakar Hukum Dorong Pendidikan HAM dan Demokrasi Diperkuat dalam RUU Polri
Indonesia
Bahas RUU Polri, Sahroni Minta Polisi Punya Hak Koreksi Komnas HAM
Kepolisian juga perlu diberikan kesempatan untuk menyampaikan koreksi apabila terdapat penilaian yang dinilai tidak sesuai dengan fakta.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Juni 2026
Bahas RUU Polri, Sahroni Minta Polisi Punya Hak Koreksi Komnas HAM
Indonesia
Komisi III DPR Minta Woodyrman Pembunuh WN Brunei Segera Dideportasi dan Dicekal Masuk Indonesia
Menurut Sahroni, proses deportasi perlu segera dilakukan agar pelaku dapat diproses hukum di negara asalnya.
Frengky Aruan - Jumat, 29 Mei 2026
Komisi III DPR Minta Woodyrman Pembunuh WN Brunei Segera Dideportasi dan Dicekal Masuk Indonesia
Indonesia
Komisi III DPR Tegaskan Pengadaan 1.098 Sapi Kurban Prabowo melalui APBN tak Langgar Hukum
Program bantuan masyarakat dari Presiden memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem keuangan negara. Hal itu diatur dalam Pasal 3 Ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Dwi Astarini - Jumat, 29 Mei 2026
Komisi III DPR Tegaskan Pengadaan 1.098 Sapi Kurban Prabowo melalui APBN tak Langgar Hukum
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi III DPR Bentuk Panja RUU Polri, Habiburokhman Jadi Ketua
Komisi III DPR resmi membentuk Panja RUU Polri. Revisi beleid tersebut akan membahas pengawasan Polri, usia pensiun anggota, hingga penguatan Kompolnas.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 25 Mei 2026
Komisi III DPR Bentuk Panja RUU Polri, Habiburokhman Jadi Ketua
Bagikan