Catut Nama Presiden, Komisi I DPR Akan Panggil Maroef Sjamsoeddin

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 19 November 2015
Catut Nama Presiden, Komisi I DPR Akan Panggil Maroef Sjamsoeddin

Politisi PDIP Effendi Simbolon dalam diskusi Reshuffle Jilid II (Foto: AntaraFoto/Akbar Nugroho Gumay)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Anggota Komisi I DPR RI, Effendi Simbolon mengungkapkan akan segera memanggil mantan Wakil Kepala BIN yang saat ini menjabat Presdir PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin, terkait soal rekaman pencatutan nama presiden.

Menurut Effendi adanya rekaman percakapan antara para pejabat tinggi negara dan sejumlah pengusaha nasional itu merupakan rekayasa konspirasi apik antara Sudirman Said dengan petinggi PT Freeport.

Oleh sebab itu, Komisi I akan meminta penjelasan dari Maroef Sjamsoeddin terkait hal itu.

"Kita akan panggil, kita akan minta penjelasannya. Untuk apa rekaman itu, dengan apa direkam, intinya kita akan minta penjelasan," kata Effendi kepada awak media, di Komplek DPR RI, Kamis (19/11).

Effendi Simbolon mengatakan jika benar Freeport melakukan perekaman dengan menggunakan perantara BIN maka dapat dipastikan itu adalah pelanggaran.

"Penggunaan BIN untuk melakukan perekaman jelas pelanggaran. Apalagi dilakukan untuk perusahaan asing," tegasnya.

Dia juga mengatakan seandainya ini terbukti komisi I juga akan meminta penjelasan dari kepala BIN saat ini, Sutiyoso.

Namun terkait pemanggilan itu, Effendi Simbolon belum mengungkapkan kapan waktunya.(fdi)

Baca Juga:

  1. Effendi Simbolon: Sudirman Said Catut Nama Presiden
  2. Effendi Simbolon: Sasaran Tembak Sudirman Said itu Riza Chalid
  3. Effendi Simbolon: Soal Pencatutan Nama Presiden by Design
  4. Effendi Simbolon Tuding Pemerintah Tak Transparan Susun APBNP 2015
  5. Lima Serangan Effendi Simbolon Terhadap Jokowi
#Sudirman Said #Setya Novanto #Setya Novanto Catut Nama Presiden #Maroef Sjamsoeddin #Komisi I DPR #Effendi Simbolon
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Resbob Hina Suku Sunda, Komisi I DPR Minta Pelaku Ujaran Kebencian Ditindak Tegas
Komisi I DPR RI menanggapi kasus YouTuber Resbobs, yang menghina suku Sunda. Ia meminta pelaku ujaran kebencian ditindak tegas.
Soffi Amira - Senin, 15 Desember 2025
Resbob Hina Suku Sunda, Komisi I DPR Minta Pelaku Ujaran Kebencian Ditindak Tegas
Indonesia
Soal Viralisasi Bansos, Komisi I DPR: Bantuan Pemerintah Tak Perlu Dibandingkan dengan Gotong Royong Warga
Deng Ical menilai tidak tepat membandingkan bantuan pemerintah dan gotong royong warga. Ia menegaskan pemerintah wajib hadir tanpa menunggu viralisasi atau pencitraan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Desember 2025
Soal Viralisasi Bansos, Komisi I DPR: Bantuan Pemerintah Tak Perlu Dibandingkan dengan Gotong Royong Warga
Indonesia
Bantuan Asing untuk Bencana Sumatra Belum Dibuka, Komisi I DPR: Indonesia Mampu Berdiri di Atas Kaki Sendiri
Pemerintah belum membuka akses bantuan asing untuk bencana Sumatra. Komisi I DPR menyebut bahwa Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Bantuan Asing untuk Bencana Sumatra Belum Dibuka, Komisi I DPR: Indonesia Mampu Berdiri di Atas Kaki Sendiri
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Usut Tuntas Operasional Bandara di Morowali, Dinilai Ancam Kedaulatan Negara
Komisi I DPR RI mendesak pemerintah untuk mengusut operasional bandara di Morowali, Sulawesi Tengah.
Soffi Amira - Selasa, 25 November 2025
DPR Desak Pemerintah Usut Tuntas Operasional Bandara di Morowali, Dinilai Ancam Kedaulatan Negara
Indonesia
Aturan Ketat dan Sertifikat Profensi Influencer di China, DPR: Indonesia Perlu Langkah Serupa untuk Lindungi Publik
Anggota Komisi I DPR RI Taufiq R Abdullah menilai kebijakan China yang mewajibkan influencer bersertifikat profesional patut dicontoh Indonesia untuk menata ekosistem media sosial dan memperkuat literasi digital nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 12 November 2025
Aturan Ketat dan Sertifikat Profensi Influencer di China, DPR: Indonesia Perlu Langkah Serupa untuk Lindungi Publik
Indonesia
Presiden Batasi Game Online untuk Anak-Anak, DPR: Akses ke Medsos Juga Harus Dibatasi
Anggota DPR RI Syamsu Rizal alias Deng Ical dukung rencana Presiden Prabowo membatasi akses game online dan media sosial bagi anak-anak.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 11 November 2025
Presiden Batasi Game Online untuk Anak-Anak, DPR: Akses ke Medsos Juga Harus Dibatasi
Indonesia
Soroti Pemotretan Pelari Tanpa Izin dan Penjualan Foto Komersial, DPR: Langgar Etika dan Privasi
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyoroti kasus fotografer yang menjual foto pelari tanpa izin. Ia menilai tindakan itu melanggar etika dan hak privasi.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 31 Oktober 2025
Soroti Pemotretan Pelari Tanpa Izin dan Penjualan Foto Komersial, DPR: Langgar Etika dan Privasi
Indonesia
Bebas Bersyarat Setya Novanto Digugat ke PTUN, Kuasa Hukum ARUKKI dan LP3HI: Masih Terlibat Kasus TPPU
Setya Novanto diminta kembali ke penjara jika bebas bersyarat dibatalkan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 29 Oktober 2025
Bebas Bersyarat Setya Novanto Digugat ke PTUN, Kuasa Hukum ARUKKI dan LP3HI: Masih Terlibat Kasus TPPU
Indonesia
Banyak WNI yang Jadi Korban Sindikat Online Scam di Kamboja, Komisi I DPR Desak Pemerintah Tindak Tegas
Sejumlah WNI menjadi korban sindikat online scam di Kamboja. Komisi I DPR RI pun mendesak pemerintah untuk menindak tegas hal tersebut.
Soffi Amira - Senin, 27 Oktober 2025
Banyak WNI yang Jadi Korban Sindikat Online Scam di Kamboja, Komisi I DPR Desak Pemerintah Tindak Tegas
Indonesia
Setahun Pemerintahan Prabowo, Komisi I DPR: Diplomasi Indonesia Mengguncang Dunia
Prabowo disebut telah berhasil mengembalikan posisi strategis Indonesia di kancah global.
Dwi Astarini - Selasa, 21 Oktober 2025
Setahun Pemerintahan Prabowo, Komisi I DPR: Diplomasi Indonesia Mengguncang Dunia
Bagikan