Catut Nama Presiden, Komisi I DPR Akan Panggil Maroef Sjamsoeddin

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 19 November 2015
Catut Nama Presiden, Komisi I DPR Akan Panggil Maroef Sjamsoeddin

Politisi PDIP Effendi Simbolon dalam diskusi Reshuffle Jilid II (Foto: AntaraFoto/Akbar Nugroho Gumay)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih Politik - Anggota Komisi I DPR RI, Effendi Simbolon mengungkapkan akan segera memanggil mantan Wakil Kepala BIN yang saat ini menjabat Presdir PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin, terkait soal rekaman pencatutan nama presiden.

Menurut Effendi adanya rekaman percakapan antara para pejabat tinggi negara dan sejumlah pengusaha nasional itu merupakan rekayasa konspirasi apik antara Sudirman Said dengan petinggi PT Freeport.

Oleh sebab itu, Komisi I akan meminta penjelasan dari Maroef Sjamsoeddin terkait hal itu.

"Kita akan panggil, kita akan minta penjelasannya. Untuk apa rekaman itu, dengan apa direkam, intinya kita akan minta penjelasan," kata Effendi kepada awak media, di Komplek DPR RI, Kamis (19/11).

Effendi Simbolon mengatakan jika benar Freeport melakukan perekaman dengan menggunakan perantara BIN maka dapat dipastikan itu adalah pelanggaran.

"Penggunaan BIN untuk melakukan perekaman jelas pelanggaran. Apalagi dilakukan untuk perusahaan asing," tegasnya.

Dia juga mengatakan seandainya ini terbukti komisi I juga akan meminta penjelasan dari kepala BIN saat ini, Sutiyoso.

Namun terkait pemanggilan itu, Effendi Simbolon belum mengungkapkan kapan waktunya.(fdi)

Baca Juga:

  1. Effendi Simbolon: Sudirman Said Catut Nama Presiden
  2. Effendi Simbolon: Sasaran Tembak Sudirman Said itu Riza Chalid
  3. Effendi Simbolon: Soal Pencatutan Nama Presiden by Design
  4. Effendi Simbolon Tuding Pemerintah Tak Transparan Susun APBNP 2015
  5. Lima Serangan Effendi Simbolon Terhadap Jokowi
#Sudirman Said #Setya Novanto #Setya Novanto Catut Nama Presiden #Maroef Sjamsoeddin #Komisi I DPR #Effendi Simbolon
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Komisi I DPR dan Wakil Panglima TNI Bantah Isu Darurat Militer
Wakil Panglima TNI tegaskan, TNI tidak memiliki niat maupun rencana untuk mengambil alih keadaan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 September 2025
Komisi I DPR dan Wakil Panglima TNI Bantah Isu Darurat Militer
Indonesia
Konflik Perbatasan Indonesia - Timor Leste, Komisi I DPR Desak Pemerintah Pusat Tempuh Jalur Diplomasi
Persoalan perbatasan Indonesia dengan Timor Leste sudah berulang kali menimbulkan ketegangan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 27 Agustus 2025
Konflik Perbatasan Indonesia - Timor Leste, Komisi I DPR Desak Pemerintah Pusat Tempuh Jalur Diplomasi
Indonesia
8 Wartawan Dikeroyok saat Meliput Sidak, Komisi I DPR Minta Pelaku Ditindak Tegas
Aparat penegak hukum dan institusi kepolisian harus memberikan sanksi tegas tanpa pandang bulu.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 22 Agustus 2025
8 Wartawan Dikeroyok saat Meliput Sidak, Komisi I DPR Minta Pelaku Ditindak Tegas
Indonesia
Setya Novanto Bebas Lebih Cepat, Sebut Kader Setia yang Telah Selesai Jalani Hukuman
Menurutnya, semua prosedur dan peraturan perundang-undangan telah dipenuhi dengan benar
Angga Yudha Pratama - Selasa, 19 Agustus 2025
Setya Novanto Bebas Lebih Cepat, Sebut Kader Setia yang Telah Selesai Jalani Hukuman
Indonesia
Golkar Siapkan Posisi Jika Setnov Mau Aktif Lagi di Kepengurusan Partai
Golkar juga tidak pernah menolak kader yang ingin kembali aktif dalam kepengurusan partai.
Wisnu Cipto - Selasa, 19 Agustus 2025
Golkar Siapkan Posisi Jika Setnov Mau Aktif Lagi di Kepengurusan Partai
Indonesia
Golkar Tegaskan Setnov Tidak Pernah Dipecat, Statusnya Masih Kader Beringin
Golkar tidak pernah mengeluarkan surat pemecatan terhadap Setnov sejak berstatus tersangka pada 2017 silam hingga saat ini.
Wisnu Cipto - Selasa, 19 Agustus 2025
Golkar Tegaskan Setnov Tidak Pernah Dipecat, Statusnya Masih Kader Beringin
Indonesia
Terpaksa Manut, Ketua KPK Akui Pembebasan Bersyarat Setnov Terasa Tidak Adil
Pemberlakuan bebas bersyarat merupakan bagian dari sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia.
Wisnu Cipto - Selasa, 19 Agustus 2025
Terpaksa Manut, Ketua KPK Akui Pembebasan Bersyarat Setnov Terasa Tidak Adil
Indonesia
MAKI Desak Menteri Imipas Batalkan Bebas Bersyarat Setya Novanto dan Ancam Gugat ke PTUN
MAKI juga mengirimkan surat keberatan atas remisi yang diberikan kepada Setnov ke Dirjen Pemasyarakatan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 19 Agustus 2025
MAKI Desak Menteri Imipas Batalkan Bebas Bersyarat Setya Novanto dan Ancam Gugat ke PTUN
Indonesia
Ahmad Doli Kurnia Sebut Setya Novanto Masih Kader Golkar, Belum Pernah Diberhentikan
Wakil Ketua Umum Golkar sebut Setnov masih bertatus kader partai.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 19 Agustus 2025
Ahmad Doli Kurnia Sebut Setya Novanto Masih Kader Golkar, Belum Pernah Diberhentikan
Indonesia
Menteri Hukum Tegaskan Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Murni Wewenang Pengadilan
Menteri Hukum, Suparatman Andi Agtas menegaskan, bahwa pembebeasan bersyarat Setya Novanto murni wewenang pengadilan.
Soffi Amira - Selasa, 19 Agustus 2025
Menteri Hukum Tegaskan Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Murni Wewenang Pengadilan
Bagikan