Catut Nama Presiden, Komisi I DPR Akan Panggil Maroef Sjamsoeddin
Politisi PDIP Effendi Simbolon dalam diskusi Reshuffle Jilid II (Foto: AntaraFoto/Akbar Nugroho Gumay)
MerahPutih Politik - Anggota Komisi I DPR RI, Effendi Simbolon mengungkapkan akan segera memanggil mantan Wakil Kepala BIN yang saat ini menjabat Presdir PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin, terkait soal rekaman pencatutan nama presiden.
Menurut Effendi adanya rekaman percakapan antara para pejabat tinggi negara dan sejumlah pengusaha nasional itu merupakan rekayasa konspirasi apik antara Sudirman Said dengan petinggi PT Freeport.
Oleh sebab itu, Komisi I akan meminta penjelasan dari Maroef Sjamsoeddin terkait hal itu.
"Kita akan panggil, kita akan minta penjelasannya. Untuk apa rekaman itu, dengan apa direkam, intinya kita akan minta penjelasan," kata Effendi kepada awak media, di Komplek DPR RI, Kamis (19/11).
Effendi Simbolon mengatakan jika benar Freeport melakukan perekaman dengan menggunakan perantara BIN maka dapat dipastikan itu adalah pelanggaran.
"Penggunaan BIN untuk melakukan perekaman jelas pelanggaran. Apalagi dilakukan untuk perusahaan asing," tegasnya.
Dia juga mengatakan seandainya ini terbukti komisi I juga akan meminta penjelasan dari kepala BIN saat ini, Sutiyoso.
Namun terkait pemanggilan itu, Effendi Simbolon belum mengungkapkan kapan waktunya.(fdi)
Baca Juga:
Bagikan
Berita Terkait
Manipulasi Gambar Jadi Konten Porno, DPR Dukung Komdigi Blokir Grok AI
Komisi I DPR Soroti Serangan AS ke Venezuela, Hukum Internasional Kian Diabaikan
Pesawat CN-235 Buatan Indonesia Dipakai AS di Operasi Maduro, DPR: Perkuat Alutsista Nasional
Penangkapan Presiden Venezuela Rusak Tatanan Dunia, DPR Minta RI Desak PBB Gelar Sidang Darurat
Diusulkan Jadi Presiden Dewan HAM PBB, DPR: Kepercayaan Dunia terhadap Indonesia akan Meningkat
Resbob Hina Suku Sunda, Komisi I DPR Minta Pelaku Ujaran Kebencian Ditindak Tegas
Soal Viralisasi Bansos, Komisi I DPR: Bantuan Pemerintah Tak Perlu Dibandingkan dengan Gotong Royong Warga
Bantuan Asing untuk Bencana Sumatra Belum Dibuka, Komisi I DPR: Indonesia Mampu Berdiri di Atas Kaki Sendiri
DPR Desak Pemerintah Usut Tuntas Operasional Bandara di Morowali, Dinilai Ancam Kedaulatan Negara
Aturan Ketat dan Sertifikat Profensi Influencer di China, DPR: Indonesia Perlu Langkah Serupa untuk Lindungi Publik