Lima Serangan Effendi Simbolon Terhadap Jokowi

MerahPutih Politik - Politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Effendi Simbolon menjadi tokoh politik yang paling keras dan lantang mengkritisi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-Kalla). Effendi Simbolon sendiri bukanlah orang baru di partai banteng dengan moncong putih tersebut. Effendi Simbolon juga dikenal dekat dengan Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri dan mendiang Taufiq Kiemas.

Lantas mengapa anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) DKI III Jakarta begitu keras mengkritik pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla ? Kritikan yang dilontarkan anggota DPR RI asal daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta III dipicu dari struktur pemerintahan Jokowi-Kalla yang diisi banyak orang penganut ideologi Neo Liberal yang jauh dari ideologi PDIP.

Setidaknya ada lima kritik pedas yang diucapkan Effendi Simbolon, baik kepada Presiden Joko Widodo, kabinet kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla dan orang-orang sekitar Presiden Joko Widodo yang dianggap sebagai pembisik. Berikut lima kritik Effendi Simbolon yang menuai kontroversi

1. Jokowi Tidak Sampai Dua Tahun Pimpin Indonesia

Dalam sebuah diskusi bertajuk "Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK" di kawasan SCBD, Sudirman pada Senin (26/1), Effendi Simbolon menegaskan selama 100 hari menjadi pemimpin Indonesia, baik Joko Widodo dan Jusuf Kalla dinilai belum mampu membawa perubahan Indonesia menuju arah lebih baik.

Bukan hanya itu, Effendi juga menuding bahwa Presiden Joko Widodo tidak tegas dalam menentukan keputusan terkait kekisruhan yang terjadi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri. Atas dasar itulah Effendi menilai bahwa rezim Jokowi-Kalla tidak akan bertahan lama.

"Saya kira (Jokowi) tidak sampai dua tahun, paling hitungan bulan lagi lengser," kata Effendi.

Bukan hanya itu Effendi juga mengaku takut bahwa proses penggulingan terhadap Presiden Joko Widodo bakal terjadi, sama seperti dengan kasus turunnya Presiden Abdurrahman Wahid. Ketakutan tersebut dipicu dari banyaknya kekecewaan publik dan potensi tidak disetujuinya Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P).

"Kalau ada yang mau menjatuhkan Jokowi, saatnya sekarang. Karena banyak celahnya," tandas Effendi.

2. Sebut Jokowi Sebagai Presiden Prematur

Selain memprediksi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak bertahan lama, Effendi Simbolon juga menilai Joko Widodo sebagai Presiden prematur. Joko Widodo dinilai belum siap menjadi pucuk pimpinan di tanah air.

"Presidennya juga prematur," kata Effendi dalam sebuah diskusi publik bertajuk 'Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK' di kawasan SCBD, Sudirman pada Senin (26/1) lalu.

Bekas kandidat calon Gubernur Sumatera Utara itu bukan hanya mengkritisi Presiden Joko Widodo, melainkan juga para pembantu Joko Widodo yang dianggap tidak kompeten menjalankan roda pemerintahan.

Salah satu persoalan yang dikritisi Effendi adalah persoalan kisruh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri. Untuk menyelesaikan problematika ini seharusnya Presiden Joko Widodo meminta masukan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) bukan malah membentuk tim lain diluar Wantimpres.

"Yang atur anak kecil, yang diatur prematur, inkubator jadinya. Ketika Presiden selesaikan masalah KPK-Polisi yang dipanggil Wantimpres dong, ring dalam dong dimanfaatkan. Tetapi, ini malah dipanggil orang di luar sistem," tandasnya.

3. Effendi Simbolon Tuding Surya Paloh Pengruhi Jokowi

Ketua DPP PDIP Effendi Simbolon menuding Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh punya andil dalam mempengaruhi setiap kebijakan Presiden Joko Widodo. Bahkan Effendi menuding pengaruh Surya Paloh dan partai NasDem lebih besar ketimbang PDIP.

"Bukan cengkeraman PDIP. Lebih banyak Paloh. Cuma suara 6%, tapi andilnya segitu," ucap Effendi kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1).

Untuk diketahui, Partai NasDem adalah partai politik baru yang ikut dalam pemilu presiden (pilpres) 2014. Partai NasDem menjadi sekutu utama PDIP dalam mengusung duet Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam pilpres 2014 silam.

Dalam kabinet kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla, Partai NasDem juga berhasil menempatkan beberapa kadernya untuk duduk sebagai Menteri, diantaranya : Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdjianto, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan. Selain itu Jaksa Agung HM. Prasetyo juga berasal dari Partai NasDem.

4. Sebut Andi Widjojanto Sebagai Pengkhianat

Effendi Simbolon menyebut Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto sebagai pengkhianat. Hal tersebut dipicu dari saran-saran yang diberikan Andi kepada Presiden Joko Widodo seringkali tidak solutif dan tidak tepat.

Bukan hanya itu, Effendi juga menuding bekas deputi tim transisi Joko Widodo sebagai orang baru dalam politik, masih hijau dan tidak mempunyai pengalaman panjang dalam dunia politik dan pemerintahan.

"Itu pengkhianat, nggak tahu diri, anak baru kemarin tapi sudah sok atur republik ini," kata Effendi di Universitas Paramadina, Jakarta, Senin (26/1).

5. Sebut Tiga Menteri Jokowi Berhaluan Neolib

Anggota DPR RI fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Effendi Simbolon menuding Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM, Sudirman Said dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil sebagai Menteri-Menteri yang mempunyai haluan politik Neoliberal dan bertentangan dengan prinsip Politik PDIP.

Effendi Simbolon mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera memecat ketiga Menteri dalam kabinet kerja tersebut. Pemecatan harus segera dilakukan, sebab ketiganya berpotensi kuat merusak pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dan sama sekali tidak mencerminkanm ideologi Trisakti PDIP.

"Siapa Sudirman Said? Siapa Rini Soemarno? Siapa itu Sofyan Djalil? Apa mereka ini yang membawa garis liberal ekonomi (neolib)?" ujar Effendi di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 4 November 2014 silam dalam kapasitasnya menanggapi rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi oleh pemerintah.

Effendi juga berpendapat orang-orang tersebut hendak menguasai tujuh bidang energi di Indonesia.

"Gerak gerik dia yang mengendalikan seven energies. Di situ dia Meneg BUMN, Menteri ESDM. kemudian Dirut Pertamina, dirut PGN (perusahaan gas negara), SKK Migas, PLN dan dikendalikan semua ya habislah. Ibarat dia yang jaga lumbung padi habis semua. Saya kira Rini dan kroni-kroninya harus dikeluarkan dari kabinet," tandasnya. (BHD)