Ahok Sebut BPK Ngaco, Ini Komentar Ahmad Dhani

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 13 April 2016
Ahok Sebut BPK Ngaco, Ini Komentar Ahmad Dhani

Ilustrasi Ahmad Dhani vs Ahok (Ilustrasi: MerahPutih/Alfi Rahmadhani, Foto: MerahPutih/Venansius Fortunatus)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih Artis - Heboh kisruh kasus RS Sumber Waras yang melibatkan BPK dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengundang musisi sekaligus bakal calon Gubernur Ahmad Dhani angkat suara.

Ahmad Dhani menyatakan pendapatnya melaui akun twitternya @AHMADDHANIPRAST. Dalam tiga cuitannya, Dhani menyayangkan pernyataan Ahok yang menuding BPK ngaco.

Sebelumnya saat menjalani pemeriksaan sebagai saksi di KPK, Selasa (12/4) sebelum masuk gedung KPK, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Ahok sempat menyatakan bahwa hasil audit BPK terkait pembelian lahan RS Sumber Waras "ngaco". Bukan hanya itu, Ahok juga menyebutkan bahwa BPK menyembunyikan kebenaran.

"...Pak Joko...Kalo BPK "Ngaco" sperti kata Ahok...bubarkan saja...atau bubarkan saja mulut Ahok...antara itu deh..."cuit Ahmad Dhani lewat akun @AHMADDHANIPRAST, Rabu (13/4). Dhani sepertinya tidak sepakat dengan pernyataan Ahok dianggapnya melecehkan BPK.

Musisi yang mengklaim mendapat dukungan dari PKB untuk maju dalam Pilgub DKI 2017 itu kemudian melanjutkan kicauannya berupa pertanyaan kepada presiden.

"...So Mr President...mana yg mau di bubarkan BPK Ngaco Nipu(seperti kata ahok)...apa mulutnya ahok yg di bubarkan???... lanjut Ahmad Dhani.

Screenshot cuitan Ahmad Dhani terkait kisruh BPK vs Ahok terkait hasil audit pembelian lahan RS Sumber Waras (Foto: Twitter @AHMADDHANIPRAST)

Ahmad Dhani mendesak presiden Jokowi untuk memberikan sanksi kepada Ahok sebab jika tidak, menurut Dhani ada kongkalikong antara presiden dan Ahok.

"...Kalo tdk ada sanksi Presiden kpd Ahok...kita patut curiga Presiden yang mantan gubernur ada kongkalikong dgn Ahok...AhmadDhani..tutup Dhani.

Tuitan Ahmad Dhani ini seirama dengan pernyataan BPK melalui Bachtiar Arif, yang mengaku bahwa hasil audit BPK terhadap pembelian lahan RS Sumber Waras sudah clear, artinya proses auditnya benar. Dalam jumpa pers di gedung BPK, Jakarta Pusat, Rabu (13/4) Bactiar menyatakan jika Ahok merasa benar silakan buktikan di pengadilan.

Berdasarkan pantuan merahputih.com, tuitan Ahmad Dhani mendapat banyak tanggapan atau mention dari netizen. Pada umumnya netizen mempertanyakan kapasitas Dhani dalam mengomentari kisruh Ahok kontra BPK.

BACA JUGA:

  1. BPK Beberkan Enam Penyimpangan dalam Kasus RS Sumber Waras
  2. Gubernur Ahok akan Bangun Kawasan Kuliner Murah
  3. Jelang Pilgub DKI 2017, Ahok Tetap Akan Lakukan Relokasi
  4. Hasnaeni alias Wanita Emas: Kalo Ahok Dipenjara, Saya Tak Ada Saingan
  5. Pemeriksaan Ahok di KPK Diwarnai Aksi Tolak Ahok
#Kasus RS Sumber Waras #BPK
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Berita Foto
Sidang Paripurna DPR Bahas Penyampaian LKPP dan IHPS II Tahun 2024
Ketua DPR Puan Maharani (keempat kanan) menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2024 dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun (ketiga kanan) pada Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024/2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 27 Mei 2025
Sidang Paripurna DPR Bahas Penyampaian LKPP dan IHPS II Tahun 2024
Indonesia
Pemprov DKI Raih Opini WTP 8 Kali Beruntun, tapi Dapat Catatan Penting dari BPK
Menjadi pendorong bagi seluruh jajaran Pemprov DKI untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Dwi Astarini - Senin, 26 Mei 2025
Pemprov DKI Raih Opini WTP 8 Kali Beruntun, tapi Dapat Catatan Penting dari BPK
Indonesia
Bekas Napi Korupsi Achsanul Qosasi Bebas Bersyarat
Qosasi bebas sejak 10 April 2025
Angga Yudha Pratama - Rabu, 30 April 2025
Bekas Napi Korupsi Achsanul Qosasi Bebas Bersyarat
Indonesia
Wagub Rano Serahkan Laporan Keuangan Tahun 2024 ke BPK
Pemprov DKI telah menyelesaikan LKPD Tahun Anggaran 2024 tepat waktu dan telah melalui tahapan review oleh Inspektorat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 26 Maret 2025
Wagub Rano Serahkan Laporan Keuangan Tahun 2024 ke BPK
Berita Foto
Dekopin Sambangi BPK Ajukan Audit Investigasi Aset dan Hibah
Ketua Umum Dekopin Bambang Haryadi (dua kanan) didampingi Pengurus Dekopin berjabat tangan dengan Wakil Ketua BPK Bapak Budi Prijono (dua kiri) usai pertemuan di Kantor BPK RI, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 06 Februari 2025
Dekopin Sambangi BPK Ajukan Audit Investigasi Aset dan Hibah
Indonesia
BPK Temukan 147 Aset Senilai Rp 3,32 Triliun Dicaplok, Komisi VI DPR Bakal Panggil Bos ID Food
Anggota Komisi VI DPR RI mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut temuan BPK ini.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 06 Januari 2025
BPK Temukan 147 Aset Senilai Rp 3,32 Triliun Dicaplok, Komisi VI DPR Bakal Panggil Bos ID Food
Indonesia
BPK Dipercaya Jadi Auditor Eksternal Organisasi Penghapusan Senjata Kimia Dunia
Prestasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kian diakui dunia internasional.
Wisnu Cipto - Kamis, 05 Desember 2024
BPK Dipercaya Jadi Auditor Eksternal Organisasi Penghapusan Senjata Kimia Dunia
Berita
Uang Negara Terselamatkan di Semester I 2024 Capai Rp 13,66 Triliun
Hasil pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dari tahun 2005 hingga Semester I Tahun 2024 menunjukkan sebanyak 78 persen rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 Oktober 2024
Uang Negara Terselamatkan di Semester I 2024 Capai Rp 13,66 Triliun
Berita Foto
BPK Serahkan IHPS I Tahun 2024 dalam Rapat Paripurna DPR
Ketua DPR Puan Maharani (keempat kiri) bersama Wakil Ketua DPR Adies Kadir (ketiga kiri), Wakil Ketua DPR Saan Mustopa (kedua kiri), Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad (kiri) menerima laporan dari Ketua BPK Isma Yatun (tengah) didampingi anggota BPK saat Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/10/2024).
Didik Setiawan - Selasa, 22 Oktober 2024
BPK Serahkan IHPS I Tahun 2024 dalam Rapat Paripurna DPR
Indonesia
DPR Setujui 5 Calon Anggota BPK
Komisi XI DPR telah memverifikasi berkas pendaftar 75 calon Anggota BPK dan telah memilih lima Anggota BPK periode 2024-2029.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 September 2024
DPR Setujui 5 Calon Anggota BPK
Bagikan