Buang Badan, KPU Serahkan Anggaran Pengamanan Pilkada ke Polisi


Mendagri Tjahjo Kumolo (kiri) Ketua KPU Husni Kamil Malik (kanan) menghadiri penyerahan Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) Jakarta, Jumat (17/4). (antara foto)
MerahPutih Nasional - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik tak tahu menahu soal anggaran keamanan untuk pemilihan kepala daerah.
"Sistem pengamanan di mereka (Polri)," ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik, kepada MerahPutih.com, di kantor KPU, Jakarta, Jumat (5/6).
Memang, kata Husni, sistem keamanan memerlukan koordinasi dengan KPU. Sebab, KPU tahu persis daerah mana saja yang melakukan pemungutan suara dan rawan konflik.
"Biasanya dibutuhkan informasi dari KPU, bagaimana tahapan berjalan dan dijalankan, proses selebihnya Kapolri," katanya.
Ditambahkan Komisioner KPU, Arief Budiman, KPU pusat tidak melakukan sejumlah langkah-langkah seperti penandatanganan nota kesepahaman, baik dengan TNI maupun Polri untuk pengamanan Pilkada.
"Itu langsung ke daerah, karena mereka yang melaksanakan Pilkada," katanya. (mad)
BACA JUGA:
Ditanya Anggaran Pilkada Serentak Membengkak, Ketua KPU Bingung
Hasil Audit BPK, KPU Rugikan Negara Rp300 Miliar
BPK Temukan Penyelewengan di KPU Rp 34,3 Miliar