Adinda Nurrizki
MerahPutih Keuangan - Pemerintah akhirnya memutuskan untuk melakukan impor beras sebanyak 1,5 juta ton dari Thailand dan Vietnam.
Hal tersebut cukup mengejutkan publik. Pasalnya, berdasarkan data BPS tahun ini Indonesia diprediksi mampu memproduksi gabah kering giling (GKG) sebanyak 75 juta ton atau setara dengan 43,940 juta ton beras.
Memang angka ini kemudian direvisi kembali oleh BPS menjadi 74,99 juta ton akibat El-nino. Namun angka itu ternyata tetap melebihi proyeksi konsumsi beras nasional tahun ini yang berdasarkan data dari Kementerian Pertanian (Kementan) hanya butuh 33,368 juta ton.
Melihat kejadian tersebut akhirnya banyak pihak yang berspekulasi bahwa data yang dikeluarkan BPS tidak valid. Hal tersebut pun diakui oleh Kepala BPS Suryamin. Suryamin mengakui data produksi maupun kebutuhan beras di Tanah Air saat ini tidak valid dengan kondisi di lapangan.
"Memang, tapi jangan digeneralisir. Karena satu ini terus yang lain yang namanya Sensus Nasional (Senas), yang namanya kita kerjakan sendiri tidak ada orang lain campur tangan. Itu kami lakukan sendiri dan kami jamin," ujar Suryamin di Kantornya, Jakarta Pusat, Rabu, (25/11).
Jika dicermati, keputusan pemerintah untuk mengimpor beras selalu bermula dengan kenaikan harga dan kemunduran masa tanam. Selanjutnya beberapa pihak menyebutkan data BPS yang menjadi pedoman tidak akurat.
Untuk itu, guna mencegah kembali terjadinya hal tersebut, BPS berencana merubah metode perhitungan khusus untuk beras.
"Yah mungkin dari beberapa, hanya satu saja yaitu data produksi padi yang itu sedang kami perbaiki bersama-sama dengan Kementerian Pertanian," pungkasnya. (rfd)
BACA JUGA:
