Biar Digusur, Warga Kampung Pulo Tetap Akan Rayakan HUT RI

Eddy FloEddy Flo - Sabtu, 15 Agustus 2015
Biar Digusur, Warga Kampung Pulo Tetap Akan Rayakan HUT RI

Biar hendak digusur Warga Kampung Pulo tetap rayakan HUT RI (Foto:ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih Megapolitan - Pemda sudah menyiapkan rusunawa di bilangan Jatinegara, guna merelokasi warga. Sejumlah warga yang tinggal dibantaran Kali Ciliwung harap-harap cemas sambut HUT RI ke 70. Pasalnya, pasca ritual HUT RI, warga diancam akan digusur Pemda demi normalisasi sungai.

Meski begitu, warga tetap merayakan HUT RI, dengan berbagai perlombaan dan karnaval.

"Menyambut HUT RI, tetap ada perlombaan, seperti lomba keagamaan, tarik tambang, lari karung, dan lainnya," kata koordinator Karang Taruna, Kampung Pulo RW 01/RT 12, Rani.

Rani mengatakan, sebagian besar, warga yang berada di RW 01 Kampung Pulo, tetap mengadakan agenda tahunan menyambut 17 Agustus.

"Tetap diadakan tapi sederhana, hanya dilapangan kecil RT," ujarnya.

Sama halnya dengan sejumlah warga yang berada di bantaran kali Ciliwung, Condet Jakarta Timur. Meski ada rencana Pemda untuk menggusur warga, Namun, warga tetap semangat menyambut HUT RI.

"Sama akan digusur, tapi kita tetap menggelar karnaval sepeda hias, olah raga tarik tambang, marathon, dan lainnya," kata ketua RT 09/ RW 06, Rozzana, kepada Merahputih.com, Jumat (14/8). Menyambut HUT RI ke-70, penghuni bantaran Kali Ciliwung mengeluhkan kondisi yang kian sengsara.

Penghuni bantaran Kali Ciliwung, Kampung Pulo, Jakarta Timur, mengaku setelah sering dilanda banjir saat musim hujan, kini warga diancam akan digusur Pemda demi normalisasi kali.

"Kita merasa belum merdeka, kalau dulu nenek moyang kita melawan belanda, saat ini kita melawan bangsa sendiri yang mau merampas hak kami," tegas Ketua Tim Pembela RW 02, Kampung Pulo, kepada merahputih.com, Jumat (14/8).

Serupa dengan pernyataan Ketua RT 09/RW 06, Condet Jakarta Timur, Rozzana. Baginya, kemerdekaan hanya sekedar perayaan belaka.

"Warga merasa belum menikmati kemerdekaan tersebut, jika penggusuran Pemda tanpa diganti rugi," katanya.

Sebelumnya diketahui sejumlah warga yang berada dibantaran kali Ciliwung, bakal digusur pasca 17 Agustus nanti.

Meski, sudah disiapkan tempat relokasi, sebagian warga tetap menolak, lantaran warga menganggap tidak sebanding dengan harga ganti rugi yang disepakati.

"Kalau relokasi, susah beradaptasi lagi, dan tak mungkin seperti suasana yang saat ini."(fdi)

 

Baca Juga:

Warga Kampung Pulo Sebut Gubernur Ahok Preman

Sambut 70 Tahun Indonesia Merdeka, Warga Kampung Pulo Gelar Karnaval Protes

Kado HUT RI, Warga Kampung Pulo Bakal Digusur

Ramai-ramai Cari Ikan di Sungai Cisadane

Sungai Cisadane Kering, Pasokan Air Bersih di Tangerang Tersendat 

#Pemda DKI #70 Tahun Indonesia Merdeka #Warga Kampung Pulo
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Ribuan Aparat Dikerahkan Amankan Aksi Bela Palestina di Kedubes AS
Petugas gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait dikerahakan untuk jaga Aksi Bela Palestina.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 26 Januari 2025
Ribuan Aparat Dikerahkan Amankan Aksi Bela Palestina di Kedubes AS
Indonesia
Tangani Banjir Rob, PSI Jakarta Desak Pemda Benahi Drainase
PSI Jakarta mendesak Pemda untuk membenahi drainase. Tujuannya adalah menangani banjir rob di Jakarta.
Soffi Amira - Selasa, 21 Januari 2025
Tangani Banjir Rob, PSI Jakarta Desak Pemda Benahi Drainase
Indonesia
DPRD Dukung Kebijakan WFH Pemprov DKI saat Terjadi Hujan
Kebijakan WFH dinilai sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat.
Ikhsan Aryo Digdo - Sabtu, 14 Desember 2024
DPRD Dukung Kebijakan WFH Pemprov DKI saat Terjadi Hujan
Indonesia
Dinkes DKI Sebut Sanksi Denda Jentik Nyamuk Rp 50 Juta ada di Perda
Dinkes DKI pastikan sanksi denda jentik nyamuk resmi.
Ikhsan Aryo Digdo - Minggu, 09 Juni 2024
Dinkes DKI Sebut Sanksi Denda Jentik Nyamuk Rp 50 Juta ada di Perda
Indonesia
Pemprov DKI Godok Aturan 1 Alamat Maksimal 3 KK
Kelebihan KK akan dipindah ke rusun.
Dwi Astarini - Senin, 20 Mei 2024
Pemprov DKI Godok Aturan 1 Alamat Maksimal 3 KK
Indonesia
Warga Jaksel Sering Kebanjiran, Pj Heru Keruk Kali Krukut dan Mampang
Upaya Pemerintah DKI Jakarta dalam menanggulangi banjir di Ibu Kota terus dilakukan.
Ikhsan Aryo Digdo - Kamis, 11 Januari 2024
Warga Jaksel Sering Kebanjiran, Pj Heru Keruk Kali Krukut dan Mampang
Indonesia
Berubah Dari DKI ke DKJ, Pemerintah Bakal Cetak Ulang KTP Elektronik Warga
Tahun 2024 Jakarta tidak lagi menyandang status Daerah Khusus Ibu Kota (DKI), melainkan Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 18 September 2023
Berubah Dari DKI ke DKJ, Pemerintah Bakal Cetak Ulang KTP Elektronik Warga
Indonesia
Pemda di Jabodetabek Diinstruksikan Beli Alat Pengukur Polusi Udara
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepala daerah di Jabodetabek membeli alat sensor pengukuran polusi.
Mula Akmal - Rabu, 23 Agustus 2023
Pemda di Jabodetabek Diinstruksikan Beli Alat Pengukur Polusi Udara
Indonesia
Kemendagri Dorong Pemda Gelar Gerakan Pangan Murah Tekan Inflasi Akhir Tahun
Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah memanfaatkan fasilitas penyediaan gerakan pasar maupun gerakan pangan murah (GPM) dari Badan Pangan Nasional untuk menekan laju inflasi terutama menjelang perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.
Mula Akmal - Senin, 12 Desember 2022
Kemendagri Dorong Pemda Gelar Gerakan Pangan Murah Tekan Inflasi Akhir Tahun
Indonesia
Batas Usia 56 Tahun Penyedia Jasa Lainnya Perorangan di DKI Dikritik
Dalam lampiran Kepgub No 1095 Tahun 2022 itu, dicantumkan batas usia PJLP berusia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 56 tahun.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 26 November 2022
Batas Usia 56 Tahun Penyedia Jasa Lainnya Perorangan di DKI Dikritik
Bagikan