Warga Kampung Pulo Sebut Gubernur Ahok Preman

Eddy FloEddy Flo - Sabtu, 15 Agustus 2015
Warga Kampung Pulo Sebut Gubernur Ahok Preman

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berdiskusi dengan PKL di acara Lenggang Jakarta, Jumat (22/5) (Foto Antara/Agung Rajasa)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih Megapolitan - Warga Kampung Pulo, Jakarta Timur, sebut Ahok seperti preman. Pasalnya, Ahok berencana akan menggusur warga bantaran Kali Ciliwung, tanpa ada ganti rugi.

"Gaya Ahok sudah seperti Preman, selama ini kita bayar pajak ke negara, PBB kita bayar," kata Ketua Tim Pembela RW 02, Bahruddin, kepada merahputih.com, Jumat (14/8).

Dia mengatakan warga yang tinggal di bantaran kali sudah hidup puluhan tahun di Kampung Pulo. Bahkan, Warga yang tinggal disini sudah tiga turunan.

"Kok malah ingin digusur, kita punya dokumen tanah turun temurun dari zaman belanda, kita bayar pajak, dan iuran lainnya, tiba-tiba digusur, tanpa ganti rugi yang sesuai, artinya Ahok seperti preman yang hanya menarik pajak," ujarnya.

Sementara itu, kuasa hukum warga, Petra Hutabarat, menegaskan bahwa Ahok seperti preman lantaran tidak mematuhi UU yang mewajibkan pemerintah untuk mengganti rugi lahan dan rumah yang akan digusur.

"Kalau Sosialisasi sudah, Inventarisasi sudah, tahap yang ketiga belum yaitu ganti rugi," ujarnya.

Seperti yang diketahui, pada tanggal 22 Agustus 2015, Pemda DKI berencana akan menggusur sejumlah rumah di bantaran Kali Ciliwung, dengan alasan normalisasi Kali Ciliwung.(fdi)

 

Baca Juga:

Sambut 70 Tahun Indonesia Merdeka, Warga Kampung Pulo Gelar Karnaval Protes

Kado HUT RI, Warga Kampung Pulo Bakal Digusur

Ramai-ramai Cari Ikan di Sungai Cisadane

Sungai Cisadane Kering, Pasokan Air Bersih di Tangerang Tersendat 

Kemarau Panjang, Bupati Tangerang Kunjungi Sungai Cisadane

#Gubernur Ahok #Pemda DKI #Warga Kampung Pulo
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Ribuan Aparat Dikerahkan Amankan Aksi Bela Palestina di Kedubes AS
Petugas gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait dikerahakan untuk jaga Aksi Bela Palestina.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 26 Januari 2025
Ribuan Aparat Dikerahkan Amankan Aksi Bela Palestina di Kedubes AS
Indonesia
Tangani Banjir Rob, PSI Jakarta Desak Pemda Benahi Drainase
PSI Jakarta mendesak Pemda untuk membenahi drainase. Tujuannya adalah menangani banjir rob di Jakarta.
Soffi Amira - Selasa, 21 Januari 2025
Tangani Banjir Rob, PSI Jakarta Desak Pemda Benahi Drainase
Indonesia
DPRD Dukung Kebijakan WFH Pemprov DKI saat Terjadi Hujan
Kebijakan WFH dinilai sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat.
Ikhsan Aryo Digdo - Sabtu, 14 Desember 2024
DPRD Dukung Kebijakan WFH Pemprov DKI saat Terjadi Hujan
Indonesia
Dinkes DKI Sebut Sanksi Denda Jentik Nyamuk Rp 50 Juta ada di Perda
Dinkes DKI pastikan sanksi denda jentik nyamuk resmi.
Ikhsan Aryo Digdo - Minggu, 09 Juni 2024
Dinkes DKI Sebut Sanksi Denda Jentik Nyamuk Rp 50 Juta ada di Perda
Indonesia
Pemprov DKI Godok Aturan 1 Alamat Maksimal 3 KK
Kelebihan KK akan dipindah ke rusun.
Dwi Astarini - Senin, 20 Mei 2024
Pemprov DKI Godok Aturan 1 Alamat Maksimal 3 KK
Indonesia
Ketua DPD Golkar Sumut Ambil Formulir Cagub Dari PDIP
PDI Perjuangan berencana mengusung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai bakal calon gubernur(cagub) di Pilkada Sumatera Utara 2024.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 Mei 2024
Ketua DPD Golkar Sumut Ambil Formulir Cagub Dari PDIP
Indonesia
Warga Jaksel Sering Kebanjiran, Pj Heru Keruk Kali Krukut dan Mampang
Upaya Pemerintah DKI Jakarta dalam menanggulangi banjir di Ibu Kota terus dilakukan.
Ikhsan Aryo Digdo - Kamis, 11 Januari 2024
Warga Jaksel Sering Kebanjiran, Pj Heru Keruk Kali Krukut dan Mampang
Indonesia
Berubah Dari DKI ke DKJ, Pemerintah Bakal Cetak Ulang KTP Elektronik Warga
Tahun 2024 Jakarta tidak lagi menyandang status Daerah Khusus Ibu Kota (DKI), melainkan Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 18 September 2023
Berubah Dari DKI ke DKJ, Pemerintah Bakal Cetak Ulang KTP Elektronik Warga
Indonesia
Pemda di Jabodetabek Diinstruksikan Beli Alat Pengukur Polusi Udara
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepala daerah di Jabodetabek membeli alat sensor pengukuran polusi.
Mula Akmal - Rabu, 23 Agustus 2023
Pemda di Jabodetabek Diinstruksikan Beli Alat Pengukur Polusi Udara
Indonesia
Kemendagri Dorong Pemda Gelar Gerakan Pangan Murah Tekan Inflasi Akhir Tahun
Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah memanfaatkan fasilitas penyediaan gerakan pasar maupun gerakan pangan murah (GPM) dari Badan Pangan Nasional untuk menekan laju inflasi terutama menjelang perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.
Mula Akmal - Senin, 12 Desember 2022
Kemendagri Dorong Pemda Gelar Gerakan Pangan Murah Tekan Inflasi Akhir Tahun
Bagikan