Jokowi-JK Belum Mampu Bereskan Data Pangan

Fadhli Fadhli - Sabtu, 17 Oktober 2015
Jokowi-JK Belum Mampu Bereskan Data Pangan

Presiden Jokowi menjawab wartawan di sela-sela memantau penangkapan impor tekstil ilegal, di kantor Ditjen Bea Cukai, Jakarta, Jumat (16/10) siang (Foto Setkab.go.id)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih Keuangan - Satu tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) nampaknya masih belum mampu bereskan data pangan. Hal ini terlihat dari masih tidak akuratnya data pangan. Ironisnya, dalam hitungan hari pemerintahan mereka genap satu tahun.

Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia (UI), Berly Martawardaya mengatakan Indonesia sudah terlalu lama menggunakan data pangan yang tidak akurat. "Kalau sekarangkan masih estimasi lahan dikali produktifitas," tuturnya di Jakarta, Jumat, (16/10).

Data tidak akurat inilah yang memicu keributan seperti terjadinya lonjakan harga. Sehingga tak heran jika kebijakan pemerintah untuk membuka keran impor beras dari Vietnam dan impor sapi dari Australia menuai kritik. Sebab keputusan tersebut bertentangan dengan sikap awal pemerintah yang menyatakan tidak akan impor beras dan swasembada sapi.

"Niatnya bagus tapi kurang bisa memperhatikan dengan baik bagaimana psikologi pasar. Pemerintah harus pelan-pelan, enggak bisa kayak gitu, untuk mencapai swasembada pangan kan butuh waktu 2-3 tahun. Butuh irigasi, bibit baru dan lain-lain," tutup staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia itu.

Celakanya lagi, ketidak akuratan data pangan khususnya beras yang berujung pada gejolak harga beras juga di gadang-gadang merupakan salah satu penyebab naiknya angka kemiskinan di Indonesia. Dimana berdasarkan data BPS, angka kemiskinan pada Maret 2015 sebanyak 28,59 juta atau naik 11,22 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Artinya bertambah 860 ribu orang dibandingkan pada September 2014 dengan penduduk miskin sebanyak 27,73 juta jiwa atau 10,96 persen dari total penduduk Indonesia.

"Meningkatnya angka kemiskinan juga salah satunya disebabkan oleh kenaikan harga beras yang mencapai 25 persen," pungaskasnya. (rfd)

 

BACA JUGA:

  1. Keluarga Pembunuhan Ibu dan Anak Ucapkan Terima Kasih
  2. Kronologi Pembunuhan Ibu dan Anak di Cakung
  3. Impor Tekstil Ilegal Senilai Rp14 Miliar Digagalkan
  4. Kronologi Penggagalan Impor Tekstil Ilegal
  5. Hampir Setahun, Pemerintahan Jokowi Perburuk Angka Kemiskinan
#Satu Tahun Jokowi-JK #Ketahanan Pangan #Pemerintahan Jokowi-JK
Bagikan
Ditulis Oleh

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.

Berita Terkait

Indonesia
Gerakan Pangan Murah di Seluruh Indonesia, Polri-Bulog Jual Beras hingga Minyak di Bawah Harga Normal
Kegiatan ini digelar untuk menstabilkan harga pangan, terutama beras, agar tetap terjangkau masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 14 Agustus 2025
Gerakan Pangan Murah di Seluruh Indonesia, Polri-Bulog Jual Beras hingga Minyak di Bawah Harga Normal
Indonesia
BUMD PT BDS Pemkab Bandung Gagal Bayar Proyek Ketahanan Pangan
PT BDS belum membayar vendor atas proyek ketahanan pangan yang dijanjikan sebagai program prioritas Pemkab Bandung.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 04 Agustus 2025
BUMD PT BDS Pemkab Bandung Gagal Bayar Proyek Ketahanan Pangan
Indonesia
TNI Mau Rekrut 24 Ribu Tamtama untuk Pertanian, DPR: Harusnya Diserahkan ke Kementan
TNI berencana untuk merekrut 24 ribu tamtama di pertanian. Komisi I DPR menyebutkan, bahwa hal itu harusnya diserahkan ke Kementerian Pertanian (Kementan).
Soffi Amira - Kamis, 12 Juni 2025
TNI Mau Rekrut 24 Ribu Tamtama untuk Pertanian, DPR: Harusnya Diserahkan ke Kementan
Indonesia
Pemprov DKI Kerja Sama dengan Karawang Terkait Ketahanan Pangan
Pramono sebut langkah ini sekaligus membuka peluang baru bagi para petani di Karawang.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Mei 2025
Pemprov DKI Kerja Sama dengan Karawang Terkait Ketahanan Pangan
Dunia
Harga Beras Terus Melonjak, Filipina Umumkan Status Darurat Ketahanan Pangan
Pemerintah Filipina telah mendeklarasikan keadaan darurat ketahanan pangan untuk menurunkan harga beras di negara itu yang terus melonjak tinggi dalam beberapa waktu terakhir.
Wisnu Cipto - Selasa, 04 Februari 2025
Harga Beras Terus Melonjak, Filipina Umumkan Status Darurat Ketahanan Pangan
Indonesia
Arif Rahman Kritik Menhut Raja Juli: Jangan Serampangan Kelola Lahan 20 Juta Hektar
DPR sebut jangan korbankan hutan untuk swasembada pangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 11 Januari 2025
Arif Rahman Kritik Menhut Raja Juli: Jangan Serampangan Kelola Lahan 20 Juta Hektar
Indonesia
TNI AD Kirim Kapal ke Papua Selatan Buat Dukung Program Ketahanan Pangan
Satangair Pusbekangad berperan dalam pendistribusian perlengkapan perorangan lapangan dan kebutuhan pokok bagi seluruh satuan TNI AD di Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 19 November 2024
TNI AD Kirim Kapal ke Papua Selatan Buat Dukung Program Ketahanan Pangan
Berita Foto
Bersama TNI AD, Jerry Hermawan Lo Bangunkan Lahan Tidur 4 Tahun untuk Wujudkan Program Ketahanan Pangan Prabowo
(kiri ke kanan) Pjs Bupati Bandung Dikky Achmad Sidik dan Kasdam III/Siliwangi Brigjen TNI Aminudin, S.I.P. (kiri) Dandim 0624 Kab Bandung Letkol Tinton Amin Putra S.E. bersama Pendiri Yayasan Merah Putih Kasih (JHL Foundation) Jerry Hermawan Lo (tengah) dan Kepala Kerjari Kabupaten Bandung Donny Haryono Setyawan menunjukkan hasil panen di Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (6/11/2024).
Didik Setiawan - Kamis, 07 November 2024
Bersama TNI AD, Jerry Hermawan Lo Bangunkan Lahan Tidur 4 Tahun untuk Wujudkan Program Ketahanan Pangan Prabowo
Fun
Kampanye Budaya Pangan Berkelanjutan LG
Mempromosikan budaya pangan berkelanjutan dan mendorong konsumsi lebih bertanggung jawab, pengurangan food waste, dan peningkatan kesadaran lingkungan.
Hendaru Tri Hanggoro - Jumat, 08 Maret 2024
Kampanye Budaya Pangan Berkelanjutan LG
Indonesia
DPR Dorong Mentan Amran Jaga Ketahanan Pangan dari Ancaman Krisis
Ketua DPR Puan Maharani menilai, ada banyak pekerjaan rumah yang menanti Amran dalam tugasnya.
Mula Akmal - Kamis, 26 Oktober 2023
DPR Dorong Mentan Amran Jaga Ketahanan Pangan dari Ancaman Krisis
Bagikan