Fadhli 
MerahPutih Keuangan - Satu tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) nampaknya masih belum mampu bereskan data pangan. Hal ini terlihat dari masih tidak akuratnya data pangan. Ironisnya, dalam hitungan hari pemerintahan mereka genap satu tahun.
Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia (UI), Berly Martawardaya mengatakan Indonesia sudah terlalu lama menggunakan data pangan yang tidak akurat. "Kalau sekarangkan masih estimasi lahan dikali produktifitas," tuturnya di Jakarta, Jumat, (16/10).
Data tidak akurat inilah yang memicu keributan seperti terjadinya lonjakan harga. Sehingga tak heran jika kebijakan pemerintah untuk membuka keran impor beras dari Vietnam dan impor sapi dari Australia menuai kritik. Sebab keputusan tersebut bertentangan dengan sikap awal pemerintah yang menyatakan tidak akan impor beras dan swasembada sapi.
"Niatnya bagus tapi kurang bisa memperhatikan dengan baik bagaimana psikologi pasar. Pemerintah harus pelan-pelan, enggak bisa kayak gitu, untuk mencapai swasembada pangan kan butuh waktu 2-3 tahun. Butuh irigasi, bibit baru dan lain-lain," tutup staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia itu.
Celakanya lagi, ketidak akuratan data pangan khususnya beras yang berujung pada gejolak harga beras juga di gadang-gadang merupakan salah satu penyebab naiknya angka kemiskinan di Indonesia. Dimana berdasarkan data BPS, angka kemiskinan pada Maret 2015 sebanyak 28,59 juta atau naik 11,22 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Artinya bertambah 860 ribu orang dibandingkan pada September 2014 dengan penduduk miskin sebanyak 27,73 juta jiwa atau 10,96 persen dari total penduduk Indonesia.
"Meningkatnya angka kemiskinan juga salah satunya disebabkan oleh kenaikan harga beras yang mencapai 25 persen," pungaskasnya. (rfd)
BACA JUGA:
