Astaga, Menteri Kabinet Kerja Ini Lupa HUT DKI Jakarta

Fredy WansyahFredy Wansyah - Senin, 22 Juni 2015
Astaga, Menteri Kabinet Kerja Ini Lupa HUT DKI Jakarta

Mendagri Tjahjo Kumolo (kiri) bersama Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menghadiri Rapat Paripurna Istimewa di Gedung DPRD Provinsi Jakarta, Senin (22/6). (Foto: Antara/Akbar)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Megapolitan - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, hari ini, Senin (22/6), menyampaikan pidatonya dalam rapat paripurna istimewa DPRD DKI Jakarta, di Gedung DPRD, Jakarta. Namun, dalam pidatonya, ia sempat terdiam sejenak ketika menyinggung HUT DKI.

"HUT Jakarta Ke...(terdiam sejenak)," kata Tjahjo saat berpidato.

Sontak saja Menteri Kabinet Kerja itu disoraki peserta yang hadir. Namun, tak berapa lama, ia menyebut bahwa HUT DKI Jakarta memasuki usia ke-488.

Berdasarkan pantauan Merahputih.com, poltikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut langsung melanjutkan sambutannya dengan mimik wajah yang sedikit malu.

Pria kelahiran asal solo ini berharap di HUT ke-488 DKI Jakarta seluruh tim dan aparat bisa terus melakukan tugas dan perannya dengan lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, DKI Jakarta merupakan tolak ukur dari pembangunan seluruh kota yang ada di Indonesia. (rfd)

Baca Juga:

"Doa" Wagub Djarot untuk HUT Ke-488 DKI Jakarta

HUT Jakarta, #JKT488 Jadi Trending Topic

Harapan Member JKT48 di HUT Jakarta

#Rapat Paripurna #DPRD #Mendagri #Tjahjo Kumolo
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - Rabu, 11 November 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Indonesia
Masyarakat Berpenghasilan Rendah bakal Dibebaskan BPHTB dan IMB
Sekitar 30 juta keluarga belum memiliki rumah atau masih tinggal di hunian yang tidak layak.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
Masyarakat Berpenghasilan Rendah bakal Dibebaskan BPHTB dan IMB
Indonesia
Mendagri Tito Desak Daerah Segera Gunakan Dana Rp 1,24 Triliun untuk Atasi Karhutla
Dukungan anggaran dari pemerintah pusat tidak boleh berhenti pada penyaluran dana, tetapi harus segera diwujudkan dalam langkah operasional di lapangan.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Mendagri Tito Desak Daerah Segera Gunakan Dana Rp 1,24 Triliun untuk Atasi Karhutla
Indonesia
Mendagri Perintahkan Operasi Pasar Jelang Akhir Tahun Buat Kendalikan Harga
Selain operasi pasar, Mendagri mendorong penyaluran bantuan sosial tunai, bantuan non tunai, serta bantuan pangan untuk menjaga daya beli masyarakat
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 26 Oktober 2026
Mendagri Perintahkan Operasi Pasar Jelang Akhir Tahun Buat Kendalikan Harga
Indonesia
821 Ribu Rumah di Jakarta Tak Layak Huni, Tito Karnavian Singgung Anggaran DKI
Tito Karnavian meminta Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran bedah rumah. BPS mencatat 821.840 rumah di Jakarta tidak layak huni pada 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 26 Oktober 2026
821 Ribu Rumah di Jakarta Tak Layak Huni, Tito Karnavian Singgung Anggaran DKI
Indonesia
Potensi Kebocoran Parkir di Jakarta Capai Rp 1,4 Triliun Per Tahun
Seluruh transaksi parkir on-street wajib menggunakan kanal pembayaran resmi yang terintegrasi dan terverifikasi, bukan rekening pribadi juru parkir.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Oktober 2026
Potensi Kebocoran Parkir di Jakarta Capai Rp 1,4 Triliun Per Tahun
Indonesia
Presiden Prabowo Subianto Bakal Hadiri Rapat Paripurna DPR
Dalam rapat itu, ada dua agenda utama, yakni penetapan mitra kerja Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 30 September 2026
Presiden Prabowo Subianto Bakal Hadiri Rapat Paripurna DPR
Indonesia
Rapat Paripurna Selasa (28/9) Bakal Sahkan RUU Satu Data
Dalam pembahasan Baleg DPR RI juga akan melibatkan sejumlah lembaga, termasuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 September 2026
Rapat Paripurna Selasa (28/9) Bakal Sahkan RUU Satu Data
Indonesia
Pemerintah Pastikan Transfer ke Daerah Rp 18,9 Triliun Buat Gaji PPPK
Kebijakan hubungan keuangan pusat dan daerah juga mendorong pemerintah daerah menjaga porsi belanja pegawai agar tidak terlalu mendominasi APBD.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 19 September 2026
Pemerintah Pastikan Transfer ke Daerah Rp 18,9 Triliun Buat Gaji PPPK
Indonesia
Mendagri Janji Tidak Ada PPPK Yang Dirumahkan, 3 Skema Anggaran Disiapkan
Khusus terkait tenaga pendidik dan guru, pemerintah pusat dapat mengambil langkah untuk menangani persoalan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 Agustus 2026
Mendagri Janji Tidak Ada PPPK Yang Dirumahkan, 3 Skema Anggaran Disiapkan
Bagikan