APBI: PHK Buruh Sektor Pertambangan Terjadi Tiga Tahun Terakhir

Luhung SaptoLuhung Sapto - Rabu, 29 Juli 2015
APBI: PHK Buruh Sektor Pertambangan Terjadi Tiga Tahun Terakhir

Sejumlah buruh dari Federasi Serikat Buruh Migas Kasbi melakukan konvoi dan berorasi di Indramayu, Jawa Barat, Selasa (28/4). (Foto Antara)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih, Bisnis-Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) menyatakan telah terjadi peningkatan angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) setiap tahunnya di sektor pertambangan. Hal itu disebabkan terjadinya perlambatan ekonomi pada semester I tahun 2015. 

"Dengan harga batubara yang terus tergerus turun sejak tahun 2013 tentu akan ada pertimbangan khusus dari para pengusaha yang bergerak di sektor pertambangan. Caranya dengan memangkas biaya, yakni melakukan PHK terhadap para pekerja," ujar Wakil Direktur Eksekutif APBI, Hendra Sinadia kepada merahputih.com, di Jakarta, Rabu (29/7).

PHK di sektor pertambangan sudah terjadi sejak tiga tahun terakhir, hanya saja kondisi yang semakin parah membuat PHK besar-besaran terjadi pada tahun ini dan diprediksi akan terus meningkat hingga tahun berikutnya. Hingga saat ini sudah berkurang setengahnya dari total pekerja yang mencapai sekitar 1 juta orang di hampir seluruh sektor pertambangan yang ada di Indonesia.

"PHK sudah dilakukan sejak tiga tahun terakhir, terutama ketika Pemerintah mengeluarkan larangan ekspor mineral," sambungnya.

Hendra menambahkan, PHK di industri pertambangan banyak terjadi pada perusahaan pertambangan kecil di Kalimantan Timur, Jambi, dan lain-lainnya. Sementara itu, untuk perusahaan pertambangan yang tergolong besar masih dapat bertahan karena mereka masih bisa menekan angka kerugian.

"Paling banyak (PHK) di Kalimantan Timur (Kaltim) dan di Jambi juga. Bagi yang besar-besar mungkin mereka masih bisa menekan angka kerugian dengan hal lain untuk tidak melakulan PHK. Tapi kalau yang kecil-kecil paling cepat yah itu PHK," katanya.

Oleh sebab itu, APBI terus mendesak pemerintah untuk bisa mengeluarkan insentif dan berbagai kebijakan lainnya bahi pengusaha tambang agar bisa bertahan.

"Kami berharap pemerintah bisa melakukan sesuatu," pungkasnya. (rfd)

Baca Juga:

Ekonomi Melambat, PHK Massal Jadi Ancaman Serius

Ribuan Buruh di Tangerang dan Cikarang Terancam Nganggur

PHK Karyawan Jelang Ramadan Marak 

#Hendra Sinadia #Asosiasi Pengusaha Batubara Indonesia #Ancaman PHK Massal
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
Airlangga Hartarto: PHK Bertentangan dengan Semangat Tidar
Sebagai contoh, satu perusahaan saja bisa membutuhkan hingga 10.000 tenaga kerja hanya untuk melabeli AI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Airlangga Hartarto: PHK Bertentangan dengan Semangat Tidar
Dunia
Donald Trump Tetapkan Tarif Impor 32 Persen, Gelombang PHK di Indonesia Diprediksi Naik
Presiden AS, Donald Trump, menetapkan kenaikan tarif impor sebesar 32 persen. Hal ini pun memicu gelombang PHK di Indonesia.
Soffi Amira - Selasa, 08 Juli 2025
Donald Trump Tetapkan Tarif Impor 32 Persen, Gelombang PHK di Indonesia Diprediksi Naik
Indonesia
DPR Serius Antisipasi PHK Massal, Desak Pemerintah Ambil Langkah Konkret
Kita harus bisa mencarikan solusinya agar apa yang disampaikan itu tidak terjadi
Angga Yudha Pratama - Jumat, 27 Juni 2025
DPR Serius Antisipasi PHK Massal, Desak Pemerintah Ambil Langkah Konkret
Indonesia
DPR Soroti Bencana 'Bekasi Pasti Kerja': Saat 25.000 Harapan Bertemu 3.000 Lowongan
Nurhadi juga meminta pemerintah mengevaluasi ketersediaan dan kesesuaian lapangan kerja dengan keterampilan pencari kerja
Angga Yudha Pratama - Selasa, 03 Juni 2025
DPR Soroti Bencana 'Bekasi Pasti Kerja': Saat 25.000 Harapan Bertemu 3.000 Lowongan
Indonesia
Nasib Pekerja Jakarta di Tengah Badai PHK, DPRD DKI Desak Langkah Konkret Pemprov
Jakarta harus menjadi kota yang tangguh, inklusif, dan mampu melindungi tenaga kerjanya dari ketidakpastian ekonomi global.
Angga Yudha Pratama - Kamis, 08 Mei 2025
Nasib Pekerja Jakarta di Tengah Badai PHK, DPRD DKI Desak Langkah Konkret Pemprov
Indonesia
Angka PHK Tembus 24 Ribu, Puan Minta Pemerintah Siapkan Ekosistem Usaha bagi Pekerja Terdampak
Kita perlu sistem yang komprehensif, mulai dari pendampingan hingga integrasi dengan pasar
Angga Yudha Pratama - Selasa, 06 Mei 2025
Angka PHK Tembus 24 Ribu, Puan Minta Pemerintah Siapkan Ekosistem Usaha bagi Pekerja Terdampak
Indonesia
Legislator Minta Pemerintah Lindungi Perusahaan Nasional dari Tekanan Global Demi Hindari PHK Massal
Karena tidak ada regulasi yang mengawasi kualitas barang impor
Angga Yudha Pratama - Rabu, 16 April 2025
Legislator Minta Pemerintah Lindungi Perusahaan Nasional dari Tekanan Global Demi Hindari PHK Massal
Indonesia
Gelombang PHK Massal: Ribuan Pekerja Terancam, Industri Padat Karya Minta Perlindungan
Perlindungan terhadap industri padat karya adalah langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional
Angga Yudha Pratama - Selasa, 15 April 2025
Gelombang PHK Massal: Ribuan Pekerja Terancam, Industri Padat Karya Minta Perlindungan
Indonesia
Antisipasi PHK Massal, Prabowo Gandeng Serikat Buruh Bentuk Satgas
Langkah ini merupakan respons terhadap ancaman PHK yang diperkirakan timbul akibat kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat
Angga Yudha Pratama - Selasa, 08 April 2025
Antisipasi PHK Massal, Prabowo Gandeng Serikat Buruh Bentuk Satgas
Indonesia
PHK Massal Sritex Momentum Percepatan RUU Sandang untuk Lindungi Industri TPT Nasional
Andhika mendesak percepatan pembahasan RUU Sandang dan meminta pemerintah untuk mendukung rencana tersebut
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 Maret 2025
PHK Massal Sritex Momentum Percepatan RUU Sandang untuk Lindungi Industri TPT Nasional
Bagikan