Anggaran Transfer Daerah Perlu Dinaikan

Fadhli Fadhli - Kamis, 15 Oktober 2015
Anggaran Transfer Daerah Perlu Dinaikan

Presiden Jokowi. (Foto: Istimewa)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih Peristiwa - Pemerintahan era Joko Widodo - Jusuf Kalla menargetkan agar anggaran transfer daerah perlu dinaikan. Hal ini dilakukan oleh mereka guna mendorong perekonomian nasional terutama di bidang infrastruktur.

Anggota Komisi XI DPR, Banggar sekaligus Ketua DPP PPP Amir Uskara mengatakan di dalam nota keuangan tercatat sekitar Rp782 triliun yang bakal ditransfer kepada rekening daerah, sedangkan untuk dana Lembaga Kementerian sekitar Rp780 triliun.

"Nilai anggara tersebut baru masuk di dalam nota keuangan sifatnya pengajuan anggaran, jumlah tersebut bisa saja berubah berdasarkan kesepakatan bersama antara anggota DPR dengan pihak kementerian. Kami akan terus menjaga dana dearah lebih besar dan kita akan terus menjaga itu," ujar Amir saat dihubungi Merahputih.com, Rabu (14/10). 

Amir menambahkan, nantinya pemerintah pusat akan memberikan wewenang besar kepada Kepala Daerah dalam menggunakan tersebut untuk membangun infrastruktur di bidang pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. 

"Fokus utama pemerintah dalam membangun infrastruktur, perbaikan dan penambahan infrastruktur yang masih dikira masih kurang," tuturnya. (Abi)

 

Baca juga:

  1. Arwah Bocah PNF Rasuki Tubuh Neneknya
  2. Kejadian Mistis di Area Pemakaman Bocah PNF
  3. Arwah Bocah PNF Juga Datangi Kakaknya
  4. Sarungan, Menteri Darmin Susun Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi-JK
  5. Jelang Setahun Jokowi-JK, Nwa Cipta Belum Maksimal
#Jusuf Kalla #Presiden Jokowi #Anggaran Daerah
Bagikan
Ditulis Oleh

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.

Berita Terkait

Indonesia
Jusuf Kalla soal Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Ada Kekurangan, tapi Jasanya Lebih Banyak
Jusuf Kalla bicara soal pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto. Menurutnya, jasa Soeharto lebih banyak dibanding kekurangannya.
Soffi Amira - Senin, 10 November 2025
Jusuf Kalla soal Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Ada Kekurangan, tapi Jasanya Lebih Banyak
Indonesia
Komisi II DPR Minta Pemerintah Tindak Tegas Mafia Tanah dalam Kasus Lahan Jusuf Kalla
Komisi II DPR meminta pemerintah untuk menindak tegas mafia tanah di kasus lahan Jusuf Kalla.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
Komisi II DPR Minta Pemerintah Tindak Tegas Mafia Tanah dalam Kasus Lahan Jusuf Kalla
Indonesia
Eks Wapres JK Murka Gara-Gara Mafia Tanah, Ini Duduk Perkaranya Versi Kepala BPN
Nusron Wahid buka suara terkait sengketa tanah seluas 16,4 hektare di Makassar, Sulawesi Selatan, yang memicu amarah mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Wisnu Cipto - Jumat, 07 November 2025
Eks Wapres JK Murka Gara-Gara Mafia Tanah, Ini Duduk Perkaranya Versi Kepala BPN
Indonesia
Eks Wapres JK Geram, Tanahnya di Makassar Jadi Korban Mafia Tanah
JK menegaskan klaim kepemilikan lahan seluas 16,5 hektare miliknya oleh pihak lain merupakan kebohongan dan rekayasa.
Wisnu Cipto - Kamis, 06 November 2025
Eks Wapres JK Geram, Tanahnya di Makassar Jadi Korban Mafia Tanah
Indonesia
Jusuf Kalla, Nasaruddin Umar dan Arsjad Rasjid Serukan Perdamaian Dunia di Roma
Ketiganya membawa perspektif berbeda, tetapi saling melengkapi soal politik, spiritualitas, dan ekonomi.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 02 November 2025
Jusuf Kalla, Nasaruddin Umar dan Arsjad Rasjid Serukan Perdamaian Dunia di Roma
Indonesia
Soal Uang Pemprov DKI Rp 14,6 Triliun Ngendap di Bank, Pramono: 1.000 Persen Betul
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, membenarkan bahwa uang Pemprov DKI senilai Rp 14,6 triliun mengendap di bank.
Soffi Amira - Rabu, 22 Oktober 2025
Soal Uang Pemprov DKI Rp 14,6 Triliun Ngendap di Bank, Pramono: 1.000 Persen Betul
Indonesia
Masih Dibangun, Jokowi Belum Tempati Rumah Hadiah Negara Setelah 1 Tahun Lengser
Mantan Wali Kota Solo ini mendapatkan rumah pensiun hadiah dari negara di bangun di atas lahan seluas 12.000 meter persegi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Oktober 2025
Masih Dibangun, Jokowi Belum Tempati Rumah Hadiah Negara Setelah 1 Tahun Lengser
Indonesia
Cari Silfester Matutina Tak Ketemu, Jaksa Minta Tolong Pengacara Serahkan Jika Benar di Jakarta
Jaksa eksekutor Kejari Jaksel masih mengalami kendala dalam menemukan keberadaan terpidana Silfester Matutina.
Wisnu Cipto - Minggu, 12 Oktober 2025
Cari Silfester Matutina Tak Ketemu, Jaksa Minta Tolong Pengacara Serahkan Jika Benar di Jakarta
Indonesia
Pramono tak Ikut Protes ke Menkeu Purbaya soal Pemangkasan APBD 2026, ini Alasannya
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, tak ikut protes ke Menkeu, Purbaya Yudhi Sadewa, soal pemangkasan APBD 2026.
Soffi Amira - Kamis, 09 Oktober 2025
Pramono tak Ikut Protes ke Menkeu Purbaya soal Pemangkasan APBD 2026, ini Alasannya
Indonesia
Menkeu Purbaya Siap Kucurkan Dana ke Pemda, Bank Jakarta Kebagian Puluhan Triliun
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, akan mengucurkan dana ke Pemda DKI. Nantinya, Bank Jakarta kebagian puluhan triliun.
Soffi Amira - Selasa, 07 Oktober 2025
Menkeu Purbaya Siap Kucurkan Dana ke Pemda, Bank Jakarta Kebagian Puluhan Triliun
Bagikan