Anggaran Pilkada Serentak Belum Turun, KPU Terima Aduan dari 68 Kepala Daerah


Ketua KPU Husni Kamil Manik didampingi anggota KPU Juri Ardiantoro, Arief Budiman dan Ida Budhiati memimpin uji publik di Jakarta, Rabu (11/3). (Foto: Antara)
MerahPutih Nasional - Sejumlah kepala daerah sudah menyampaikan laporannya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat terkait kendala pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 2015 ini.
Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan laporan yang disampaikan Kepala Derah kepada KPU itu adalah tidak turunnya anggaran Pilkada 100 persen. Agar pelaksanaan Pilkada serentak berjalan lancar dan sesuai jadwal, Husni mengaku sudah menanyakan langsung informasi itu kepada kepala daerah. (Baca: Perludem Minta Proses Sengketa Pilkada Dipersingkat)
"Ada beberapa kepala derahnya langsung menyampaikan kepada kami bahwa anggaran belum 100 persen," kata Husni saat menjadi pembicara diskusi di restoran Gado-Gado Boplo, Jakarta Pusat, Sabtu (28/3).
Husni menyebutkan, ada sekitar 68 daerah, terutama kepala daerah yang habis masa jabatannya 2016, yang anggarannya belum 100 persen turun. Sementara, APBD 2015 sendiri, kata Husni, anggaran Pilkada serentak tidak tersedia.
"Tidak semuanya memang tapi kebanyakan belum tersedia dan ini perlu diperiksa lagi," pungkasnya. (Baca: Juri Ardiantoro: KPU Kerap Dituding Tidak Netral)
Dengan demikian, Husni berharap agar kementerian dalam negeri bisa memfasilitasi bagi daerah-daerah untuk menyediakan anggaran dalam rangka menyukseskan pesta demokrasi lokal lima tahunan serentak itu.
"Apakah itu memang anggaran APBD mereka yang direvisi atau ada perbantuan dari APBN," katanya. (hur)