Alasan Urus Kabut Asap, Setya Novanto Mangkir ke MKD

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Selasa, 13 Oktober 2015
Alasan Urus Kabut Asap, Setya Novanto Mangkir ke MKD

Ketua DPR Setya Novanto (kanan) dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon saat memberikan keterangan soal pertemuan dengan Donald Trummp, di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (14/9)(ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) telah memanggil Ketua DPR Setya Novanto sebanyak dua kali untuk menjelaskan tentang pertemuannya dengan kandidat calon presiden Amerika Serkiat (AS) Donald Trump, di AS, beberapa waktu lalu. Namun, Setya Novanto tidak menghadiri panggilan dewan etik tersebut.

Pada pemanggilan terakhir, Senin (12/10) kemarin misalnya, politisi Golkar ini beralasan tak memenuhi pemanggilan karena melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinataro Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Panjaitan.

"Saya sudah bilang (tak bisa penuhi panggilan MKD), saya bertemu Pak Luhut," kata Setya Novanto di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (13/10).

Ia menjelaskan, pertemuannya dengan Luhut Panjaitan untuk membahas penanggulangan kabut asap. Tidak hanya itu, dalam pertemuan juga dibahas dampak dari kebakaran hutan yang terjadi di Pulau Sumatera dan Kalimantan.

"Ya bicarakan masalah asap, situasinya kita khawatir karena lama. Kalau kita harapkan hanya penyemprotan-penyemprotan kita khawatir tidak selesai. Kita harapkan ada hujan lebat. Itu kita cari jalan keluar," ujarnya.

Setya sebenarnya telah mengirim surat kepada MKD yang dibuat oleh Kesetjenan DPR. Dalam surat tersebut, ia tak bisa menghadiri sidang MKD karena ada agenda yang sudah terjadwal. (mad)

 

Baca Juga:

  1. Tiga Kali Mangkir, Setya Novanto dan Fadli Zon Akan Disanksi Berat
  2. Setya Novanto Desak MKD Usut Dugaan Penganiayaan PRT oleh Anggota DPR
  3. Setya Novanto Cs Temui Korban Selamat Tragedi Mina Asal Indonesia
  4. Ruhut Benarkan Rencana Penggulingan Setya Novanto
  5. Diduga Kenakan Arloji Mewah Senilai Rp2 Miliar, Setya Novanto Ogah Komentar

 

 

#DPR #Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) #Donald Trump #Setya Novanto
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Tekno
Bantah Donald Trump, Paus Leo Tegaskan Kekhawatiran AI bukan 'Berita Bohong'
Sejumlah raksasa AI, termasuk Anthropic, telah menyerukan perlambatan dalam pengembangan guna memberikan waktu bagi langkah-langkah keselamatan.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
 Bantah Donald Trump, Paus Leo Tegaskan Kekhawatiran AI bukan 'Berita Bohong'
Berita Foto
RDP Ombudsman dan Komisi II DPR Bahas Temuan Lapas Mewah di Cibinong
Ketua Ombudsman Nuzran Joher mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 29 September 2026
RDP Ombudsman dan Komisi II DPR Bahas Temuan Lapas Mewah di Cibinong
Berita Foto
Kalapas Cibinong Nonaktif Wisnu Hadiri RDP dengan Komisi XIII DPR Bahas Temuan Lapas Mewah
Eks Kalapas Cibinong Wisnu Hani Putanto mengikuti RDP dengan Komisi XIII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/9/2026).
Didik Setiawan - Senin, 28 September 2026
Kalapas Cibinong Nonaktif Wisnu Hadiri RDP dengan Komisi XIII DPR Bahas Temuan Lapas Mewah
Indonesia
DIM RUU Perlindungan Ketenagakerjaan Makin Bertambah, Belum Hasilkan Naskah Final
Pembahasan mencakup sejumlah isu ketenagakerjaan, antara lain hubungan kerja, pengupahan, pelindungan pekerja perempuan, dan pemagangan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
DIM RUU Perlindungan Ketenagakerjaan Makin Bertambah, Belum Hasilkan Naskah Final
Indonesia
Apindo Minta Masukan Perluasan Kesempatan Kerja di RUU Pelindungan Ketenagakerjaan
Agar RUU Pelindungan Ketenagakerjaan disempurnakan nomenklatur menjadi RUU Pelindungan Ketenagakerjaan dan Perluasan Kesempatan Kerja.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 September 2026
 Apindo Minta Masukan Perluasan Kesempatan Kerja di RUU Pelindungan Ketenagakerjaan
Indonesia
Insiden Tenggelamnya KMP Virgo Transport 8, DPR Kritik Lemahnya Pengawasan Keselamatan
Kecelakaan yang menimpa kapal dengan ratusan penumpang tersebut harus menjadi momentum untuk membenahi tata kelola keselamatan pelayaran.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Insiden Tenggelamnya KMP Virgo Transport 8, DPR Kritik Lemahnya Pengawasan Keselamatan
Dunia
Trump Tolak Rencana Global Kendalikan Kecerdasan Buatan
Trump menyatakan bahwa Washington akan mulai mengubah sebutan kecerdasan buatan menjadi "kecerdasan super"
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
 Trump Tolak Rencana Global Kendalikan Kecerdasan Buatan
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Setujui RUU Pengaturan Reforma Agraria jadi UU
Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid (kiri) menyerahkan laporan tanggapan pemerintah kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 22 September 2026
Rapat Paripurna DPR Setujui RUU Pengaturan Reforma Agraria jadi UU
Indonesia
RUU Pengaturan Reforma Agraria Diputuskan Di Bawa ke Rapat Paripurna DPR, Terdiri 14 Memuat 53 Pasal
RUU mengamanatkan pembentukan lembaga penyelenggara reforma agraria yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 21 September 2026
RUU Pengaturan Reforma Agraria Diputuskan Di Bawa ke Rapat Paripurna DPR, Terdiri  14 Memuat 53 Pasal
Indonesia
Trump Berikan Ancaman Baru, Iran Siapkan Serangan Balasan
Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar, Syekh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, menyerukan dibentuknya kerangka kerja keamanan regional yang menyatukan negara-negara Teluk dan Iran.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 21 September 2026
Trump Berikan Ancaman Baru, Iran Siapkan Serangan Balasan
Bagikan