Noer Ardiansjah
MerahPutih Nasional- Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) DPRD DKI Jakarta sudah mencabut dukungan dari kepanitiaan hak angket untuk Gubernur DKI Jakarta. Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana (Lulung) mengatakan, pencabutan dukungan anggota DPRD Fraksi NasDem karena adanya intervensi dari Dewan Pengurus Pusat NasDem (DPP) sendiri.
"NasDem sudah tewas (maksudnya mencabut dukungan hak angket)," kata Abraham Lunggana (Lulung) di kantor DPRD DKI Jakarta, Senin (2/3).
Menurut Lulung, tidak hanya NasDem yang mencabut dukungan dan kepanitiaan hak angket, tapi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) juga akan mengikuti hal serupa. Menurut Lulung, pencabutan dukungan dua fraksi tersebut karena mendapat tekanan dari DPP setelah Ahok melakukan safari politik kepada pimpinan DPP Partai Politik.
"Ahok sudah Road Show minta dukungan ke ketua-ketua partai. Ahok sudah ketemu Wiranto (Ketua Umum DPP Partai Hanura), sudah Ketemu Surya Paloh (Ketua Umum DPP NasDem) dan Ketua DPP PPP, Djan Faridz," katanya. (Baca: Diguyur Hujan, Ribuan Demonstran Dukung Ahok Bongkar Dana Siluman)
Kendati Fraksi NasDem dan akan disusul F-PKB, Lulung menegaskan, bahwa dirinya bersama anggota Fraksi PPP lainnya akan terus melanjutkan dan memperjuangkan hak angket. Sebab, pengajuan hak angket bukan urusan partai politik tapi lebih kepada hak setiap anggota legislator.
Menurut dia, pembentukan hak angket karena adanya suatu kebijakan perundang-undangan yang dilanggar oleh Ahok sebagai Gubernur DKI.
"Kita sudah temukan pelanggaran konstitusi dan UU. UU No 17 tahun 2014, pasal 317 ayat 1 butir B perihal Gubernur dan DPRD membahas anggaran belanja daerah. DPRD dapat menyetujui anggaran belanja atas kesepakatan dengan pihak eksekutif. Tapi sekarang dipalsukan. Bukan hasil kesepakatan (yang dilaporkan ke Mendagri). Jadi dia itu memalsukan dokumen negara," pungkasnya. (hur)
