Akan Disusul Fraksi PKB, Abraham Lunggana: NasDem sudah Tewas

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Senin, 02 Maret 2015
Akan Disusul Fraksi PKB, Abraham Lunggana: NasDem sudah Tewas

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (tengah) bersama Wakil Ketua Abraham Lunggana (kiri), Muhammad Taufik (kedua kiri), Triwisaksana (kedua kanan) dan Ferrial Sofyan (kanan). (Antara Foto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional- Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) DPRD DKI Jakarta sudah mencabut dukungan dari kepanitiaan hak angket untuk Gubernur DKI Jakarta. Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana (Lulung) mengatakan, pencabutan dukungan anggota DPRD Fraksi NasDem karena adanya intervensi dari Dewan Pengurus Pusat NasDem (DPP) sendiri.

"NasDem sudah tewas (maksudnya mencabut dukungan hak angket)," kata Abraham Lunggana (Lulung) di kantor DPRD DKI Jakarta, Senin (2/3).

Menurut Lulung, tidak hanya NasDem yang mencabut dukungan dan kepanitiaan hak angket, tapi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) juga akan mengikuti hal serupa. Menurut Lulung, pencabutan dukungan dua fraksi tersebut karena mendapat tekanan dari DPP setelah Ahok melakukan safari politik kepada pimpinan DPP Partai Politik.

"Ahok sudah Road Show minta dukungan ke ketua-ketua partai. Ahok sudah ketemu Wiranto (Ketua Umum DPP Partai Hanura), sudah Ketemu Surya Paloh (Ketua Umum DPP NasDem) dan Ketua DPP PPP, Djan Faridz," katanya. (Baca: Diguyur Hujan, Ribuan Demonstran Dukung Ahok Bongkar Dana Siluman)

Kendati Fraksi NasDem dan akan disusul F-PKB, Lulung menegaskan, bahwa dirinya bersama anggota Fraksi PPP lainnya akan terus melanjutkan dan memperjuangkan hak angket. Sebab, pengajuan hak angket bukan urusan partai politik tapi lebih kepada hak setiap anggota legislator.

Menurut dia, pembentukan hak angket karena adanya suatu kebijakan perundang-undangan yang dilanggar oleh Ahok sebagai Gubernur DKI.

"Kita sudah temukan pelanggaran konstitusi dan UU. UU No 17 tahun 2014, pasal 317 ayat 1 butir B perihal Gubernur dan DPRD membahas anggaran belanja daerah. DPRD dapat menyetujui anggaran belanja atas kesepakatan dengan pihak eksekutif. Tapi sekarang dipalsukan. Bukan hasil kesepakatan (yang dilaporkan ke Mendagri). Jadi dia itu memalsukan dokumen negara," pungkasnya. (hur)

#PKB #Abraham Lunggana #Hak Angket Untuk Ahok
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, PKB Nilai Program MBG Implementasi Pasal 33 UUD 1945
Disebut bentuk nyata pelaksanaan amanah Pasal 33 UUD 1945 dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dwi Astarini - Senin, 20 Oktober 2025
Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, PKB Nilai Program MBG Implementasi Pasal 33 UUD 1945
Indonesia
PKB Desak Trans7 Sowan Langsung ke Lirboyo, Bagaimana Nasib Alumni Santri yang Sudah Sambangi Kantor Redaksi?
Permintaan maaf ini bukan sekadar formalitas
Angga Yudha Pratama - Selasa, 14 Oktober 2025
PKB Desak Trans7 Sowan Langsung ke Lirboyo, Bagaimana Nasib Alumni Santri yang Sudah Sambangi Kantor Redaksi?
Indonesia
DPR Desak Trans7 Akui Dosa Tayangan Xpose Buntut Kharisma Kiai Jadi Guyonan
Anggia menegaskan bahwa penggambaran semacam itu adalah bentuk pemberitaan yang tidak proporsional dan menyesatkan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 14 Oktober 2025
DPR Desak Trans7 Akui Dosa Tayangan Xpose Buntut Kharisma Kiai Jadi Guyonan
Indonesia
Telisik Dugaan Kasus Korupsi Antam, KPK Jadwalkan Periksa Ayah Eks Menpora Dito Ariotedjo
Selain Arie, KPK juga memanggil tiga saksi lainnya terkait kasus ini
Angga Yudha Pratama - Selasa, 14 Oktober 2025
Telisik Dugaan Kasus Korupsi Antam, KPK Jadwalkan Periksa Ayah Eks Menpora Dito Ariotedjo
Indonesia
Sekjen PKB: Wacana Penutupan Ponpes Al Khoziny Usulan Asbun
Tidak paham peran besar pesantren bagi pendidikan, moral, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia.
Wisnu Cipto - Senin, 13 Oktober 2025
Sekjen PKB: Wacana Penutupan Ponpes Al Khoziny Usulan Asbun
Indonesia
Cak Imin Jadikan Korban Musibah Al-Khoziny Anak Angkat
Cak Imin menegaskan akan menanggung pendidikan mereka hingga perguruan tinggi.
Dwi Astarini - Jumat, 03 Oktober 2025
Cak Imin Jadikan Korban Musibah Al-Khoziny Anak Angkat
Indonesia
Legislator PKB Desak Investigasi Ambruknya Ponpes Al-Khoziny di Sidoarjo
Keselamatan manusia harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan lembaga pendidikan
Wisnu Cipto - Selasa, 30 September 2025
Legislator PKB Desak Investigasi Ambruknya Ponpes Al-Khoziny di Sidoarjo
Indonesia
Cak Imin Instruksikan Kader PKB Bantu Tangani Musibah Musala Roboh di Al-Khoziny
Bantu tenaga maupun kebutuhan mendesak para santri terdampak.
Dwi Astarini - Selasa, 30 September 2025
Cak Imin Instruksikan Kader PKB Bantu Tangani Musibah Musala Roboh di Al-Khoziny
Indonesia
Setuju Revisi UU BUMN Ubah Status Kementerian, F-PKB Beri Sejumlah Catatan Khusus
Fraksi PKB menekankan sejumlah catatan penting yang harus diperhatikan pemerintah agar arah pengelolaan BUMN sejalan dengan amanat konstitusi.
Wisnu Cipto - Sabtu, 27 September 2025
Setuju Revisi UU BUMN Ubah Status Kementerian, F-PKB Beri Sejumlah Catatan Khusus
Indonesia
PKB Dorong RUU Masyarakat Hukum Adat demi Cegah Konflik Horizontal
Dalam konstitusi, keberadaan masyarakat adat dijamin sebagai warga negara Indonesia.
Dwi Astarini - Jumat, 26 September 2025
PKB Dorong RUU Masyarakat Hukum Adat demi Cegah Konflik Horizontal
Bagikan