Ahok Puji Jokowi-JK

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 20 Oktober 2015
Ahok Puji Jokowi-JK

Pertemuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta yang akan tetap dilaksanakan dengan menggunakan sistem e-budgeting. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih Peristiwa - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok menilai satu hari kinerja Presiden Joko Widodo-Jusuf kalla (Jokowi-JK) sudah berjalan baik.

Menurut Ahok, dalam satu tahun Jokowi telah menghasilkan beberapa kebijakan yang strategis.

"Menurut saya, beliau sudah lumayan lho kerjanya. Beliau cepat bisa memegang kondisi keadaan walaupun masih satu tahun. Saya lihat banyak sekali kebijakan dikeluarkan, termasuk izin-izin itu yang saya kira sudah cukup baik," kata Ahok, di Balai Kota, Senin (19/10)

Dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, kebijakan yang menguntungkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI adalah Keputusan Presiden (Keppres) untuk pemerintahan membeli kembali infrastruktur yang telah dibangun oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Tidak hanya itu, percepatan pembangunan proyek light rail transit (LRT) di Jakarta, serta kemudahan pengalihan aset kemayoran milik Sekretariat Negara kepada Pemprov.

Adapun harapan Ahok terhadap Presiden Jokowi yakni dapat lebih keras dan bersikap tegas untuk memangkas anggaran-anggaran yang ada.

"Harapan saya memang soal budgeting, mesti lebih ketat aja. Saya juga berharap beliau berani memotong anggaran dan beliau sudah bilang akan potong (anggaran)," kata Basuki.

Ahok juga meminta kepada Presiden Jokowi bisa merealisasikan kebijakan pembuktian harta terbalik bagi para pejabat. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Ratifikasi PBB Melawan Korupsi.

Peraturan tersebut menjelaskan, jika harta seorang pejabat publik tidak sesuai dengan biaya hidup dan pajak yang dibayar, hartanya akan disita negara dan dia dinyatakan sebagai seorang koruptor.

Nantinya, harta yang sudah dilaporkan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) akan dicocokkan dengan gaya hidup pejabat.

"Makanya, kok kita bisa membiarkan negara seperti itu selama ini. Nah, beliau bilang akan ubah secara bertahap," kata Ahok.

Baca Juga:

  1. Setahun Jokowi-JK, Pengusaha Logistik Tagih Janji Tol Laut
  2. Setahun Jokowi-JK, #365HariJokowiJKGagal Jadi Trending Topic
  3. Setahun Jokowi-JK, Rapor Menteri Susi Merah
  4. Setahun Jokowi-JK, Pembangunan Infrastruktur Berjalan Tanpa Arah
  5. Setahun Jokowi-JK, Pengamat: Belum Bisa Wujudkan Nawa Cita 

 

#Basuki Tjahaja Purnama #Gubernur DKI Jakarta #Setahun Jokowi-JK #Satu Tahun Jokowi-JK
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Viral Denda Rp 500 Ribu karena Ganjil Genap di Tol, Simak Penjelasan Pramono
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan tidak ada aturan baru ganjil genap di jalan tol. Ketentuan tersebut sudah berlaku sejak 2019.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 26 Juni 2026
Viral Denda Rp 500 Ribu karena Ganjil Genap di Tol, Simak Penjelasan Pramono
Indonesia
LRT Velodrome-Manggarai Diresmikan Agustus, Gubernur Pramono: Nilai Investasi Mencapai Rp 12,5 Triliun
Rute LRT Velodrome-Manggarai ini akan diperpanjang hingga Dukuh Atas.
Frengky Aruan - Minggu, 21 Juni 2026
LRT Velodrome-Manggarai Diresmikan Agustus, Gubernur Pramono: Nilai Investasi Mencapai Rp 12,5 Triliun
Indonesia
Gubernur Pramono Resmikan Penataan Jalan Rasuna Said, Kini Memiliki Wajah Baru yang Nyaman
Jalan Rasuna Said kini menjadi ikon baru yang lebih rapi dan tertata, nyaman bagi kendaraan, pengguna transportasi umum, pejalan kaki, hingga penyandang disabilitas.
Frengky Aruan - Minggu, 21 Juni 2026
Gubernur Pramono Resmikan Penataan Jalan Rasuna Said, Kini Memiliki Wajah Baru yang Nyaman
Indonesia
Pramono Ungkap RW Kumuh di Jakarta Turun 52 Persen, Tapi Masih Tersisa 211 Titik
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkap jumlah RW kumuh di Jakarta turun 52,58% sejak 2017. Masih ada 211 RW kumuh yang jadi fokus penanganan Pemprov DKI.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 07 Mei 2026
Pramono Ungkap RW Kumuh di Jakarta Turun 52 Persen, Tapi Masih Tersisa 211 Titik
Indonesia
Gubernur Pramono Serukan Pembersihan Masal Ikan Sapu-sapu, Bukan Hanya di Jakarta Pusat
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo menginstruksikan jajaran untuk melakukan pembersihan ikan sapu-sapu di seluruh wilayah Ibu Kota.
Frengky Aruan - Minggu, 12 April 2026
Gubernur Pramono Serukan Pembersihan Masal Ikan Sapu-sapu, Bukan Hanya di Jakarta Pusat
Indonesia
ASN Jakarta Pakai Mobil Dinas ke Puncak, Pramono Anung: Sudah Ditegur
ASN DKI Jakarta kedapatan menggunakan mobil dinas di Puncak Bogor. Pramono Anung menegaskan tidak ada toleransi, BPAD beri teguran dan lakukan evaluasi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 April 2026
ASN Jakarta Pakai Mobil Dinas ke Puncak, Pramono Anung: Sudah Ditegur
Indonesia
Gubernur Pramono Dukung Rencana Presiden Prabowo Bangun Hunian Layak bagi Warga Bantaran Rel di Senen
Menurut Pramono, keberadaan warga yang tinggal di fasilitas umum, termasuk di pinggir rel maupun tempat pemakaman umum (TPU), menjadi persoalan lama di Jakarta.
Frengky Aruan - Sabtu, 28 Maret 2026
Gubernur Pramono Dukung Rencana Presiden Prabowo Bangun Hunian Layak bagi Warga Bantaran Rel di Senen
Indonesia
Pendatang di Jakarta Pascalebaran Bisa Sampai 12 Ribu Orang, Gubernur Pramono: Tidak Ada Operasi Yustisia
Pramono hanya mengingatkan pendatang harus punya kesiapan diri yang bagus dan kemampuan untuk bekerja.
Frengky Aruan - Jumat, 27 Maret 2026
Pendatang di Jakarta Pascalebaran Bisa Sampai 12 Ribu Orang, Gubernur Pramono: Tidak Ada Operasi Yustisia
Indonesia
Gubernur Pramono Tegaskan Jakarta Terbuka bagi Siapa Pun Pendatang dengan Catatan
“Jadi bagi siapapun warga negara Indonesia yang mau datang ke Jakarta, Jakarta terbuka, tetapi Jakarta tentunya juga mensyaratkan orang untuk bekerja itu harus dengan kapasitas, kapabilitas, atau yang menjadi kebutuhan,” kata Pramono.
Frengky Aruan - Rabu, 25 Maret 2026
Gubernur Pramono Tegaskan Jakarta Terbuka bagi Siapa Pun Pendatang dengan Catatan
Indonesia
Gubernur Pramono Ancam Kasih Hukuman untuk ASN Pemprov DKI yang Telat dan Bolos Kerja Pasca WFA Lebaran
Pramono Anung juga memberikan tanggapan soal penerapan work from home (WFH) selama satu hari dalam sepekan.
Frengky Aruan - Rabu, 25 Maret 2026
Gubernur Pramono Ancam Kasih Hukuman untuk ASN Pemprov DKI yang Telat dan Bolos Kerja Pasca WFA Lebaran
Bagikan