Luhung Sapto
MerahPutih, Megapolitan-Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengungkapkan para pedagang kaki lima (PKL) yang memiliki KTP DKI merupakan permainan politik. Hal tersebut dilakukan agar Gubernur DKI Jakarta bisa segera mencabut Peraturan Daerah (Perda) yang mengatakan Monumen Nasional (Monas) adalah ring 1 sehingga dilarang jualan.
"Itu kan dia baru nambah, itu kan main politik. Jadi anggota DPRD ngomong saja itu Pak Syarif, anggota Dewan yang terhormat kayak begitu gak ngerti Perda ya kan? Ini kan lucu saja dia mau sok-sok an dapat nama, dia pikir gitu lho. Cabut dong, yang ketok palu Perda kan kalian. Bukan zaman saya," tuturnya di Balaikota, Jakarta, Jumat (29/5).
Lebih lanjut, mantan Bupati Belitung Timur ini mengatakan, pihaknya membuat Lokasi Binaan (Lokbin) sehingga dapat diketahui siapa saja nama-nama PKL tersebut. Bahkan tak tanggung-tanggung Ahok membeberkan ketika pihaknya tengah melakukan pengecekan terhadap KTP para PKL yang akan berjualan di Lenggang Jakarta. Ternyata KTP yang mereka miliki bukanlah KTP DKI, artinya yang bersangkutan tidak ikut lokbin. Belakangan diketahui, mereka para pedagang yang berasal dari Madura.
"Kami ada nama binaan PKL, lokbin itu ada nama-namanya lho, coba yang dateng namanya sama nggak, terus ternyata bukan. Saya temuin kalau kamu main politik ya KTP DKI dong, coba kalau dicek, KTP Madura lebih banyak," tandasnya.
Seperti yang diberitakan Merahputih.com. Kamis (28/5) sore anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Syarif, mengunjungi para pedagang PKL di luar arena Lenggang Jakarta yang digelar di Monas. Para PKL itu banyak berkeluh kesah kepada Syarif. (Rfd)
Baca Juga:
Dikunjungi Anggota DPRD, PKL Monas Curhat
