10 Tahun Jadi Presiden SBY Akui Dirinya Dihina Ratusan Kali

MerahPutih Nasional - Presiden keenam Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) angkat bicara terkait polemik dan usulan dihidupkannya kembali pasal penghinaan terhadap Presiden.

Ketua Umum DPP Partai Demokrat menjelaskan dalam alam demokrasi semua warga negara bebas menyuarakan pendapat dan berserikat. Namun demikian kebebasan yang dijamin UUD 1945 tidak sepatutnya digunakan untuk menghina dan mencemarkan nama baik seseorang.

Saat menjadi Presiden selama 10 tahun SBY sendiri mengaku kerap dihina, dicaci hingga ratusan kali.

"Terus terang, selama 10 thn jadi Presiden ada ratusan perkataan & tindakan yg menghina, tak menyenangkan & cemarkan nama naik saya.*SBY"." kicau SBY dalam akun twitternya @SBYudhoyono, Minggu (9/8).

Bekas Mentero Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) di era Presiden Megawati Soekarnoputri menambahkan bentuk penghinaan yang dimaksud adalah foto resmi Presiden dibakar kemudian diinjak-injak. Selain itu ada juga orang yang mengarak kerbau yang di tulisi SBY dan kata-kata kasar penuh hinaan di media dan ruang publik.

"Kalau saya gunakan hak saya utk adukan ke polisi, mungkin ratusan orang sudah diperiksa dan dijadikan tersangka," sambung SBY.

Sebeliknya jika SBY melaporkan ratusan penghina dengan delik aduan ke polisi kemungkinan dirinya tidak bisa bekerja karena kesibukan mengadu ke polisi.

"Konsentrasi saya akan terpecah. Andai itu tjd mungkin rakyat tak berani kritik, bicara keras. Takut dipidanakan, dijadikan tersangka. Sy jd tdk tahu apa pendapat rakyat *SBY*," demikian SBY.

Seperti diberikatan MerahPutih.com sebelumnya keinginan rezim Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk kembali menghidupkan pasal penghinaan presiden dalam revisi KUHP menuai kritik banyak pihak. Salah satu kritik mengemuka dari Indonesia Police Watch. Presidium IPW Neta S Pane menilai pasal penghinaan terhadap Presiden tidak perlu dihidupkan kembali karena dua alasan.

"Alasan pertama pasal tersebut sudah dihapuskan Mahkamah Konstitusi dan kedua posisi warga negara sama di depan hukum. Sehingga Presiden tidak pantas diistimewakan secara hukum," kata Neta IPW kepada Merahputih.com, Minggu (9/8). (Bhd) 

BACA JUGA:  

Pasal Penghinaan Presiden Dihidupkan, Polri Kena 'Getahnya' 

Dua Alasan Kuat Pasal Penghinaan Presiden Tidak Perlu Dihidupkan Kembali 

Ini Tanggapan Jokowi soal Pasal Penghinaan Presiden