10 Petahana Diperkirakan Ikut Pilkada Serentak 2015
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik (kedua kanan) mengikuti rapat koordinasi antara Bawaslu, DPR dan Kemendagri di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (9/7). (Foto: Antara)
MerahPutih Politik - Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otoda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Soni Sumarsono mengatakan, ada sekira 10 kepala daerah petahana yang akan mengikuti pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2015.
"Yang jelas sekitar 10 orang yang ada riak-riak mau mundur (untuk maju Pilkada)," kata Soni, di DPR, Jakarta, Kamis (9/7).
Namun, kata Soni, hingga saat ini baru dua kepala daerah yang berkasnya sudah sampai di Kemendagri dua kepala daerah, yaitu bupati Pekalongan dan Ogan Komering Ilir.
"Yang lain proses di bawah, mungkin di DPRD, atau gubernur di provinsi, tapi belum sampai di Jakarta. Kemungkinan ditarik juga bisa," sambung Soni.
Kemendagri, kata Soni, tidak akan mendorong kepala daerah untuk munduru maupun maju dalam Pilkada. Apabila mereka mengajukan berkas, Kemendagri akan memprosesnya.
"Kita merespon saja kalau ada kebutuhan, kita tidak mendorong untuk mundur dan maju," tandasnya. (mad)
Baca Juga:
PPP dan Golkar Dapat Ikuti Pilkada
Bagikan
Fredy Wansyah
Berita Terkait
Penyandang Disabilitas Wicara Dirundung, DPR Sebut Masih Rendahnya Pemahaman dan Empati
Program dan Kawasan Transmigrasi Harus Jadi Penggerak Ekonomi Daerah
Minta Program MBG Disetop Selama Libur Sekolah, Fokus ke Ibu Hamil Saja
Tragedi Berdarah Tol Krapyak: 16 Nyawa Melayang, DPR Semprot Kemenhub Agar Bus 'Zombie' Tak Gentayangan Saat Nataru
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba