Headline

Yusril Tanggalkan Jabatan Ketua Umum, PBB Bakal Dipimpin Generasi Milenial

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 11 Agustus 2019
 Yusril Tanggalkan Jabatan Ketua Umum, PBB Bakal Dipimpin Generasi Milenial

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra (tengah) bersama sejumlah kader meluapkan kegembiraan usai sidang ajudikasi Bawaslu (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra akan menyerahkan kepemimpinan partai pada generasi muda. Dengan penyelenggaraan muktamar PBB pada September 2019, ia berharap bisa melahirkan kepemimpinan baru.

Riuh perdebatan ihwal siapa yang pantas menduduki kursi Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) periode 2020-2025 mendatang memasuki babak yang kian seru dan misterius.

Baca Juga: Kubu Jokowi Sambut Partai Bulan Bintang. Seperti Apa, Ya?

Membaca berbagai gerakan di media sosial yang mendesak Yusril Ihza Mahendra untuk kembali menjadi Ketua Umum, pengurus Pemuda Bulan Bintang DKI Jakarta mengadakan pertemuan untuk mendiskusikan hal tersebut.

"Ya kami diskusi ringan saja seperti biasa. Tidak terlalu suka yang formal-formal, intinya ada dua hal. Pertama evaluasi derap langkah perjuangan PBB selama ini, kedua memetakan siapa yang pantas memimpin partai ke depan," ujar Maulana Ainul Arsy, Ketua Pemuda Bulan Bintang DKI Jakarta, Minggu (11/8).

Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra
Ketum Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra. Foto: MP/Win

PBB lanjut Maulana, butuh sosok muda yang baru dan segar untuk melompat lebih tinggi lagi dalam percaturan politik nasional sekarang ini. Kepiawaian Yusril harus dilanjutkan dengan tokoh muda yang lebih enerjik dan milenial.

"Kalau memakai istilah sekarang, ya bisa disebut milenial. Prinsipnya pemimpin PBB ke depan harus berumur 40an. Bang YIM dan tokoh-tokoh PBB pada awal berdiri, seingat kami juga ada di kisaran usia itu. Bang Kaban, Hamdan Zoelva, Fadli Zon, Ali Mochtar Ngabalin, Tuan Guru Bajang dan yang lainnya," sebutnya.

Saat ditanya siapa nama yang pantas memimpin saat ini, tanpa ragu alumni FISIP UIN Syarif Hidayatullah ini menyodorkan dua nama, yakni Azanil Kelana dan Yurisman Star.

Azanil Kelana, adalah sosok Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Bulan Bintang yang masih sangat enerjik. Sementara Yurisman Star, merupakan sosok muda yang telah malang melintang sebagai aktivis, akademisi tingkat nasional, yang juga masih sangat segar.

"Inilah tawaran kami kepada muktamirin yang memiliki hak suara pada Muktamar V nanti. Diskusi kami tadi berangkat dari keresahan saja selama berproses dan berjuang di PBB. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan seluruh pihak," tutup Maulana.

Baca Juga: Yusril Jadi Pengacara Jokowi, Forum Caleg Bulan Bintang Pilih Dukung Prabowo-Sandi

Jajaran pengurus Pemuda Bulan Bintang DKI Jakarta menggelar diskusi ringan pada sore tadi di bilangan Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Pembicaraan berkisar dari mulai refleksi perjalanan PBB dari sejak sekumpulan anak muda generasi milenial ini aktif di PBB pada 2017 lalu, mengalami masa-masa sulit Pemilu, hingga tantangan yang harus dijawab PBB periode mendatang.

Partai Bulan Bintang akan melaksanakan Muktamar ke V yang rencananya dilaksanakan pada tanggal 25-27 September 2019 di Provinsi Bangka Belitung.(Knu)

Baca Juga: PBB Bergabung, PSI Tegaskan Diri Parpol Anti Perda Syariah

#Partai Bulan Bintang #Yusril Ihza Mahendra #Partai Politik
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Ia menginstruksikan seluruh pengurus ORI yang menduduki jabatan struktural di Partai Buruh, mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan, segera menyampaikan surat pengunduran diri
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 26 Juni 2026
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Indonesia
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru?
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
Indonesia
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Sarmuji mengaku belum memahami apa yang dimaksud dengan posisi penyeimbang tersebut. Dia menyerahkan penilaian kepada publik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Indonesia
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Penunjukan Gus Najmi tersebut adalah bagian dari penguatan konsolidasi organisasi dan persiapan PKB menghadapi agenda-agenda strategis menuju Pemilu 2029.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juni 2026
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Indonesia
Nobar Film Pesta Babi Bisa Lanjut, Tidak Ada Perintah Pembubaran
Papua merupakan bagian sah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan referendum resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan program ketahanan pangan juga dijalankan di daerah lain seperti Kalimantan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 19 Mei 2026
Nobar Film Pesta Babi Bisa Lanjut, Tidak Ada Perintah Pembubaran
Indonesia
9 WNI Ditahan Militer Israel, Menko Yusril Tegaskan Pemerintah Siapkan Langkah Hukum
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra tegaskan Indonesia siap ambil langkah hukum terkait dugaan penculikan sembilan WNI oleh militer Israel di perairan Mediterania.
Wisnu Cipto - Selasa, 19 Mei 2026
9 WNI Ditahan Militer Israel, Menko Yusril Tegaskan Pemerintah Siapkan Langkah Hukum
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
DPR Sebut Usulan Ambang Batas Parpol Berdasarkan Komisi sudah Lama Digodok
Pembahasan itu berkaitan dengan kebutuhan alat kelengkapan dewan (AKD) di DPR.
Dwi Astarini - Minggu, 03 Mei 2026
DPR Sebut Usulan Ambang Batas Parpol Berdasarkan Komisi sudah Lama Digodok
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Bagikan