WNA Bebas Masuk ke Indonesia, DPR Sebut Pemerintah Terkesan Inkosisten Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani. ANTARA/HO-Humas Fraksi PKS

MerahPutih.com - Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia mengonfirmasi sebanyak 85 warga Negara Tiongkok dan tiga Warga Negara Indonesia (WNI) tiba di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, Selasa (4/5).

Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani Aher menyoroti masuknya WN Tiongkok ke Indonesia di tengah kebijakan larangan mudik bagi masyarakat. Hal itu dinilai sebagai tindakan kurang peka yang dapat mengundang pertanyaan publik.

Tentu saja masyarakat akan bertanya-tanya, kenapa warga negara asing dibiarkan masuk ke Indonesia, padahal masyarakat dilarang mudik dan dilakukan banyak penyekatan.

Baca Juga:

Negaranya 'Tsunami COVID', Ratusan WNA India Sewa Pesawat Carter Kabur ke Indonesia

"Jangan sampai publik menilai pemerintah inkonsisten dalam kebijakan pengendalian COVID-19,” katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (8/5).

Netty meminta pemerintah agar menjelaskan tujuan datangnya WN Tiongkok tersebut dengan gamblang dan apa adanya.

Hal ini penting agar isu ini tidak menjadi bola liar. Pemerintah harus gamblang menjelaskan ke publik alasan dan tujuan mereka masuk Indonesia.

Sejumlah aparat keamanan berkoordinasi di Hotel Holiday Inn Jalan Gajah Mada, Jakarta, Minggu (25/4/2021). Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menyiapkan Hotel Holiday Inn sebagai tempat karantina terpusat bagi 141 warga negara asing khususnya warna negara India yang negatif COVID-19 untuk dilakukan pemantauan selama 14 hari ke depan. ANTARA FOTO/Reno Esnir/wsj.
Sejumlah aparat keamanan berkoordinasi di Hotel Holiday Inn Jalan Gajah Mada, Jakarta, Minggu (25/4/2021). Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menyiapkan Hotel Holiday Inn sebagai tempat karantina terpusat bagi 141 warga negara asing khususnya warna negara India yang negatif COVID-19 untuk dilakukan pemantauan selama 14 hari ke depan. ANTARA FOTO/Reno Esnir/wsj.

Masyarakat sedang sensitif dan resah karena pelarangan mudik Lebaran yang merupakan tradisi tahunan, apalagi tahun sebelumnya juga sudah terjadi pelarangan mudik.

"Pemerintah seharusnya peka. Bagaimana masyarakat bisa menerima fakta ketidakadilan ini," ungkapnya.

Netty juga mengingatkan pemerintah tentang bahaya lonjakan kasus yang masih mengintai, apalagi varian baru COVID-19 juga sudah terkonfirmasi ada di Indonesia.

Baca Juga:

Izinkan WNA Berenang saat Karantina, Pemprov DKI Sanksi Hotel Oakwood Jakut

Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah melakukan pengetatan proses masuknya WNA ke Indonesia.

"Orang luar bisa saja berpikir kalau ada uang, semua peraturan di Indonesia bisa dikompromikan," tandas Ketua Tim COVID-19 Fraksi PKS DPR ini. (Knu)

Baca Juga:

Empat WNA dan Sembilan WNI Divonis Hukuman Mati di Sukabumi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kapolri Minta Warga Bergejala COVID-19 Mau Dirawat di Isolasi Terpusat
Indonesia
Kapolri Minta Warga Bergejala COVID-19 Mau Dirawat di Isolasi Terpusat

Kegiatan vaksinasi massal yang dihadiri Panglima dan Kapolri ini merupakan kegiatan vaksinasi massal ketiga

Kader PAN Berpeluang Besar Masuk Kabinet
Indonesia
Kader PAN Berpeluang Besar Masuk Kabinet

Kader Partai Amanat Nasional (PAN) paling berpeluang menjadi menteri jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan perombakan kabinet.

Kisah Mahasiswi Naik ke Mobil Petugas Tenangkan Massa
Indonesia
Kisah Mahasiswi Naik ke Mobil Petugas Tenangkan Massa

Seorang mahasiswi, bernama Qonita Syehsemala sempat menenangkan para peserta aksi massa penolak Undang-Undang Cipta Kerja di Simpang Harmoni.

ini Syarat Keluarga Ahli Waris Ingin Makamkan Jenazah COVID-19 Secara Tumpang
Indonesia
ini Syarat Keluarga Ahli Waris Ingin Makamkan Jenazah COVID-19 Secara Tumpang

Saat ini TPU yang tersebar di lima wilayah kota administratif DKI Jakarta telah mengizinkan pemakaman sesuai prosedur COVID-19

Moeldoko: Pandemi Memaksa Kita Tinggalkan Cara Kerja Lama yang Lamban
Indonesia
Moeldoko: Pandemi Memaksa Kita Tinggalkan Cara Kerja Lama yang Lamban

Dulu kita tidak pernah membayangkan work from home

Pemerintah Bebaskan Pajak Impor Vaksin COVID-19
Indonesia
Pemerintah Bebaskan Pajak Impor Vaksin COVID-19

Penerbitan PMK ini dapat memberikan kepastian hukum dan kesempatan kepada berbagai pihak untuk memenuhi kebutuhan vaksin.

Akun Medsos Ditegur karena Lakukan Ujaran Kebencian Terus Bertambah
Indonesia
Akun Medsos Ditegur karena Lakukan Ujaran Kebencian Terus Bertambah

Virtual police atau polisi dunia maya menegur sebanyak 105 konten sosial media yang berpotensi melanggar UU ITE terkait ujaran kebencian.

WNA Kembali Boleh Masuk Indonesia, Satgas Minta Masyarakat Tak Khawatir
Indonesia
WNA Kembali Boleh Masuk Indonesia, Satgas Minta Masyarakat Tak Khawatir

Pemerintah telah membuat kebijakan untuk memperbolehkan warga negara asing (WNA) masuk ke tanah air.

Partai Demokrat Dorong Pemerintah Berani Lockdown Pulau Jawa
Indonesia
Partai Demokrat Dorong Pemerintah Berani Lockdown Pulau Jawa

Partai Demokrat mendorong Pemerintah untuk berani mengambil keputusan karantina wilayah (lockdown) pulau Jawa guna menghadapi gelombang kedua pandemi COVID-19.

Wagub DKI Minta Giring PSI Tunjukan Tutur Kata dan Sikap yang Baik
Indonesia
Wagub DKI Minta Giring PSI Tunjukan Tutur Kata dan Sikap yang Baik

Apalagi Giring, kata Riza, masih generasi muda yang harus menunjukkan sikap yang baik antara tutur kata dan perbuatan. Perkataan mestinya yang membangun dan tidak menimbulkan polemik di masyarakat.