Wakil Ketua dan Anggota Komisi E DPRD DKI Mengundurkan Diri dari PSI

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 19 Mei 2023
Wakil Ketua dan Anggota Komisi E DPRD DKI Mengundurkan Diri dari PSI

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo (kiri) di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (13/4). ANTARA/HO DPRD DKI Jakarta

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dua kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yakni Anggara Wicitra Sastroamidjojo dan Idris Ahmad mengundurkan diri dari DPRD DKI Jakarta.

Anggara merupakan Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI dan Idris adalah anggota Komisi E.

Baca Juga

PSI Ajukan 580 Caleg DPR Bertarung di 84 Daerah Pemilihan

Kabar tersebut dibenarkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina.

"Ada memang dua nama yang menyatakan tidak lanjut dari PSI," ujar Elva di Jakarta, Jumat (19/5).

Elva menuturkan, bahwa PSI menghargai keputusan mereka. Lalu, sambungnya, dua kader tersebut minggat dari PSI karena alasan pribadi.

"Itu juga keputusan pribadi, alasan pribadi dan partai hari ini menghargai apa keputusan yang mereka ambil," tutur Elva.

Baca Juga

PSI Minta Pemprov Jangan Asal Nonaktifkan NIK Warga yang Tak Tinggal di Jakarta

Wanita berkerudung ini mengungkapkan, sampai saat ini PSI masih menunggu surat resmi pengunduran diri dari Anggara dan Idris.

Setelah resmi menerima surat pengunduran diri dari keduanya, barulah DPW PSI DKI akan membicarakan proses pergantian antar waktu (PAW) terhadap keduanya di DPRD DKI.

"Masih kami tunggu (surat pengunduran diri) dan semua akan diselesaikan secara prosedural oleh partai politik," papar dia.

Pada periode 2019 hingga 2024 ada sebanyak 8 kader PSI yang mengisi kursi Legislatif Kebon Sirih.

Pada Pemilu 2024, PSI DKI menargetkan bisa meraih 800 ribu suara dan mendapatkan 16 kursi DPRD DKI. (Asp)

Baca Juga

PSI Kritik Rencana Pj Heru yang akan Cabut KJP Siswa Perokok

#PSI #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Siap Dukung Bantuan Hukum Percepat Jakarta Menuju Kota Global
DPRD akan berperan aktif dari sisi regulasi.
Dwi Astarini - Sabtu, 11 Oktober 2025
DPRD DKI Siap Dukung Bantuan Hukum Percepat Jakarta Menuju Kota Global
Indonesia
Kekosongan Camat dan Lurah di Jakarta Bikin Pelayanan Publik Terhambat, Pramono Diminta Cari Solusi
Jabatan camat dan lurah di Jakarta kini mengalami kekosongan. Hal itu membuat layanan publik jadi terhambat.
Soffi Amira - Jumat, 10 Oktober 2025
Kekosongan Camat dan Lurah di Jakarta Bikin Pelayanan Publik Terhambat, Pramono Diminta Cari Solusi
Indonesia
Siswa Sekolah di Jaktim Keluhkan Menu MBG Bau, Dewan PSI Minta SPPG Dievaluasi
Siswa sekolah di Jakarta Timur mengeluhkan soal menu MBG yang bau. Dewan PSI pun meminta SPPG dievaluasi.
Soffi Amira - Jumat, 10 Oktober 2025
Siswa Sekolah di Jaktim Keluhkan Menu MBG Bau, Dewan PSI Minta SPPG Dievaluasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Desak Audiensi Gubernur Soal Sistem Parkir dan Kejanggalan Target PAD Rp 100 Miliar
Pansus perlu berdialog langsung dengan Gubernur
Angga Yudha Pratama - Jumat, 10 Oktober 2025
DPRD DKI Jakarta Desak Audiensi Gubernur Soal Sistem Parkir dan Kejanggalan Target PAD Rp 100 Miliar
Indonesia
DPRD DKI Minta Pendampingan Psikologis dan Tunjangan Risiko Bagi Petugas Gulkarmat
Komisi A juga menekankan pentingnya alokasi anggaran khusus untuk Program Healing and Recovery bagi petugas Gulkarmat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Oktober 2025
DPRD DKI Minta Pendampingan Psikologis dan Tunjangan Risiko Bagi Petugas Gulkarmat
Indonesia
Pelayanan Publik Terancam, DPRD DKI Minta Pemprov Segera Isi Jabatan Camat dan Lurah
Mujiyono mengusulkan agar Pemprov DKI Jakarta menggunakan sistem merit
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Oktober 2025
Pelayanan Publik Terancam, DPRD DKI Minta Pemprov Segera Isi Jabatan Camat dan Lurah
Indonesia
DPRD DKI Minta Perda KTR Lindungi Nonperokok Tanpa Abaikan Industri Tembakau
Industri hasil tembakau yang beroperasi secara legal juga harus mendapatkan kepastian hukum
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Oktober 2025
DPRD DKI Minta Perda KTR Lindungi Nonperokok Tanpa Abaikan Industri Tembakau
Indonesia
Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat Disunat, Dewan PSI Usulkan Penyesuaian Tarif Transjakarta
Meski begitu, ia meminta agar Pemprov DKI Jakarta memberikan kajian yang mendasari usul kepada Transjakarta tersebut.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Oktober 2025
Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat Disunat, Dewan PSI Usulkan Penyesuaian Tarif Transjakarta
Indonesia
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
KPU DKI menyebutkan, bahwa kursi DPRD bisa berkurang menjadi 100. Hal itu imbas dari UU DKJ baru.
Soffi Amira - Kamis, 09 Oktober 2025
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
Indonesia
Pramono Bingung Warga Ngadu Lewat Instagram usai Dicuekin JAKI, PSI: Petugas Harus Dievaluasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, bingung banyak warga yang mengadu lewat Instagram. Sebelumnya, aduan warga dicueki oleh JAKI.
Soffi Amira - Rabu, 08 Oktober 2025
Pramono Bingung Warga Ngadu Lewat Instagram usai Dicuekin JAKI, PSI: Petugas Harus Dievaluasi
Bagikan