28 TPS Rawan Konflik dan Banjir di Tangerang Dipindahkan

Soffi AmiraSoffi Amira - Selasa, 13 Februari 2024
28 TPS Rawan Konflik dan Banjir di Tangerang Dipindahkan

Warga saat melakukan pencoblosan dalam simulasi pemilu di Kabupaten Tangerang. Foto: ANTARA/Azmi Samsul Maarif

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Kepolisian Resor Kota (Polresta) Tangerang dan Polda Banten, memindahkan 28 TPS Pemilu 2024 di wilayah Kabupaten Tangerang. Hal itu dikarenakan TPS tersebut masuk kategori rawan.

Kapolresta Tangerang, Kombes Pol Baktiar Joko Mujiono mengatakan, TPS yang tergolong rawan konflik adalah lokasinya berdekatan dengan posko pemenangan pasangan calon tertentu. Kemudian, terdapat kerawanan bencana banjir.

"Untuk TPS rawan banjir di lokasi Gelam Jaya ada ada tiga TPS, yaitu 104, 103, 102 karena lokasinya dekat dengan danau. Maka kita lakukan pemindahan ke tempat yang lebih aman dari banjir. Selanjutnya untuk rawan konflik karena dekat dengan rumah caleg dan posko kemenangan kita lakukan koordinasi bersama pihak Bawaslu untuk di pindahkan lokasinya," kata Baktiar dikutip dari ANTARA, Selasa (13/2).

Baca juga:

Layani 182 DPT, TPS 34 Tempat Gibran Nyoblos Usung Tema Valentine

Ia mengungkapkan, pemindahan lokasi TPS itu sudah dikoordinasikan bersama instansi terkait, termasuk KPU dan Bawaslu setempat dengan hasil persetujuan dari semua pihak.

Hal itu juga dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi kampanye yang mungkin terjadi di TPS-TPS yang akan adanya mobilisasi massa saat pemungutan suara.

"Kita ada beberapa pemetaan yakni TPS kurang rawan, rawan dan sangat rawan. Dan hasil pendataan kita yang masuk ke dalam TPS kurang rawan sebanyak 5.403, serta TPS rawan 28," ujarnya.

Baca juga:

20 Indikator TPS Rawan di Pemilu 2024

Masih ada beberapa TPS yang tergolong rawan konflik dan banjir
Masih ada beberapa TPS yang tergolong rawan konflik dan banjir. Foto: Dok/ANTARA

Dia juga menyebutkan, dari sebanyak 28 TPS yang masuk ke dalam kategori rawan konflik dan bencana itu tersebar di sejumlah wilayah kecamatan, seperti di Pasar Kemis, Desa Gelam Jaya, Kecamatan Keresek dan Mauk. Tiga wilayah tersebut masuk kategori rawan bencana alam seperti banjir.

Sementara sisanya, TPS yang telah terdata itu diketahui masuk kategori rawan konflik karena berdekatan dengan lokasi para calon peserta pemilu dan posko tim pemenangan, baik caleg maupun capres-cawapres.

KPU Kabupaten Tangerang telah menetapkan daftar pemilih tetap berkelanjutan yang diperbarui sebanyak 2.353.825 jiwa, dengan rincian 1.188.969 orang pemilih laki-laki dan 1.164.856 orang pemilih perempuan.

Data tersebut diambil dari hasil Pemilu 2019 yang telah dipadukan dengan data kependudukan secara nasional. Pada Pemilu 2024, KPU Kabupaten Tangerang menetapkan sebanyak 9.016 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar pada 274 desa/kelurahan. (*)

Baca juga:

H-1 Pemilu, Ribuan Aparat TNI-Polri Sudah Mulai Disebar ke TPS

#Pemilu 2024 #Tempat Pemungutan Suara #KPU #Bawaslu
Bagikan
Ditulis Oleh

Soffi Amira

Berita Terkait

Indonesia
KPU RI Pantau Langsung TPS di Pilkada Ulang Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka
Penyelenggaraan pemilihan wali kota dan wakil wali kota serta bupati dan wakil bupati pada pilkada ulang harus diselenggarakan dengan penuh integritas, taati aturan berlaku.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Agustus 2025
KPU RI Pantau Langsung TPS di Pilkada Ulang Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka
Indonesia
KPU Tunggu Aturan Baru dari DPR dan Pemerintah Terkait Putusan MK tentang Jadwal Pemilu dan Pilkada
Jadi kita tunggu saja seperti apa berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut
Angga Yudha Pratama - Senin, 25 Agustus 2025
KPU Tunggu Aturan Baru dari DPR dan Pemerintah Terkait Putusan MK tentang Jadwal Pemilu dan Pilkada
Indonesia
2 Paslon Saling Klaim Menangi Pilkada Papua, KPU: Tunggu Hasil Resmi
Hal ini disampaikan Ketua KPU Papua Diana Simbiak, terlebih setelah dua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur saling klaim kemenangan.
Frengky Aruan - Sabtu, 09 Agustus 2025
2 Paslon Saling Klaim Menangi Pilkada Papua, KPU: Tunggu Hasil Resmi
Indonesia
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
argumentasi gubernur ditunjuk oleh Presiden tidak terlepas dari konsep dekonsentrasi di mana pemerintah provinsi hakikatnya merupakan wakil pemerintah pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 02 Agustus 2025
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
Indonesia
KPU Susun Materi Revisi Undang-Undang Pemilu Untuk Dibahas Dengan DPR RI
Hal lainnya yang juga akan dibahas dengan DPR adalah soal penggunaan sistem informasi dalam berbagai aspek kepemiluan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 Juli 2025
KPU Susun Materi Revisi Undang-Undang Pemilu Untuk Dibahas Dengan DPR RI
Indonesia
Enggan Komentari Putusan MK soal Pemisahan Pemilu, KPU: Kami Cuma Pelaksana UU
KPU enggan mengomentari putusan MK soal pemisahan pemilu. KPU mengungkapkan, hanya memiliki posisi sebagai pelaksana undang-undang.
Soffi Amira - Kamis, 10 Juli 2025
Enggan Komentari Putusan MK soal Pemisahan Pemilu, KPU: Kami Cuma Pelaksana UU
Indonesia
Pemilu Nasional dan Lokal Dipisah, Ketua KPU Usulkan Seleksi Penyelenggara Dilakukan Serentak
Putusan MK harus menjadi titik untuk perbaikan sistem pemilu.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 Juli 2025
Pemilu Nasional dan Lokal Dipisah, Ketua KPU Usulkan Seleksi Penyelenggara Dilakukan Serentak
Indonesia
Proses Sidang Pemisahan Pemilu Terkesan ‘Ditutupi’, Pengamat Curiga Ada Skenario Besar yang Dilakukan Elit Politik
Sistem Pemilu di Indonesia kembali berubah usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang terbaru.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 30 Juni 2025
Proses Sidang Pemisahan Pemilu Terkesan ‘Ditutupi’, Pengamat Curiga Ada Skenario Besar yang Dilakukan Elit Politik
Indonesia
Ketua KPU Nilai Pemilu Terpisah Ideal, Singgung Kematian Petugas di 2019
Afifuddin mengaku telah membatasi jumlah pemilih di setiap TPS untuk meminimalkan korban
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 28 Juni 2025
Ketua KPU Nilai Pemilu Terpisah Ideal, Singgung Kematian Petugas di 2019
Indonesia
KPU: Tahapan Pemilu 2029 Dimulai Tahun 2027
KPU akan melakukan simulasi tahapan Pemilu 2029 paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 28 Juni 2025
KPU: Tahapan Pemilu 2029 Dimulai Tahun 2027
Bagikan