Tolong Katakan dengan Jujur Apa yang Terjadi Pak JK Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (ANTARA/Fransiska Ninditya)

Merahputih.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid atau Gus Jazil meminta mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) untuk jujur terhadap kondisi bangsa hingga tak tahu cara mengkritisi pemerintah.

"Pak JK tolong katakan dengan jujur apa yang sebenarnya terjadi kok sampai tidak tahu cara mengkritik," ujar Gus Jazil dikutip dari laman resmi PKB, Rabu (17/2).

Baca Juga:

JK: Bagaimana Mengkritik Pemerintah Tanpa Dipanggil Polisi?

Anggota Komisi III DPR ini meminta JK membuktikan jika pemerintah menggunakan hukum untuk menutup mulut para pengkritiknya.

Gus Jazil mengingatkan kepada JK bahwa saat ini Indonesia tengah menghadapi krisis akibat pandemi COVID-19. Ia menegaskan seluruh pihak saat ini perlu kebersamaan dan solusi untuk menghadapi krisis.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Sebelumnya, JK menyinggung pelaksanaan demokrasi di Tanah Air, yakni terkait kritik terhadap pemerintah yang berujung panggilan polisi.

"Beberapa hari lalu Bapak Presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah. Tentu banyak yang ingin melihatnya bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi?," tandas dia.

Baca Juga:

Mahfud MD Tegaskan Pemerintah tak Proses Hukum Din Syamsuddin

Menurut dia,dalam pelaksanaan demokrasi yang baik dibutuhkan kontrol terhadap pelaksanaan pemerintahan. Karena itu, JK pun meminta PKS agar melaksanakan kewajiban untuk mengawasi pemerintahan. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
23 Juta Warga Sudah Divaksin COVID-19
Indonesia
23 Juta Warga Sudah Divaksin COVID-19

Kementerian Kesehatan melaporkan, jumlah orang yang sudah menerima vaksinasi COVID-19 dosis pertama di Indonesia sampai hari Senin (21/6) mencapai 23.530.219.

Polda Metro Jaya Rencanakan Alihkan Lalu Lintas di Sekitar Istana Negara
Indonesia
Polda Metro Jaya Rencanakan Alihkan Lalu Lintas di Sekitar Istana Negara

Hal tersebut dilakukan guna mengantisipasi kembali adanya rencana aksi demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law.

Nekat Buka saat PPKM Level 4, Panti Pijat dan Kafe di Tangsel Disegel Polisi
Indonesia
Nekat Buka saat PPKM Level 4, Panti Pijat dan Kafe di Tangsel Disegel Polisi

"Lokasi pertama yaitu Bfly massage & lounge, di tempat tersebut diselenggarakan perayaan ulang tahun yang kemudian menyebabkan terjadinya kerumunan," tuturnya.

Tak Ada Pelanggar Ganjil Genap di Jalan Rasuna Said Hari Ini
Indonesia
Terima Dana Dari IMF, Cadangan Devisa RI Capai USD 144,8 Miliar
Indonesia
Terima Dana Dari IMF, Cadangan Devisa RI Capai USD 144,8 Miliar

Peningkatan posisi cadangan devisa pada Agustus 2021 terutama terjadi karena adanya tambahan alokasi special drawing rights (SDR) sebesar USD 4,46 miliar atau setara USD 6,31 miliar yang diterima oleh Indonesia dari Dana Moneter Internasional (IMF)

AHY Curhat ke Mahfud MD Jika Kedaulatannya Sedang Direbut
Indonesia
AHY Curhat ke Mahfud MD Jika Kedaulatannya Sedang Direbut

AHY bertemu Mahfud usai menyerahkan berkas AD/ART dan kepengurusan Partai Demokrat ke Kantor Kemenko Polhukam. Ia didampingi Sekjen DPP Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya, dan sejumlah kader.

Ahok Resmi Cabut Laporan Terhadap Fans Veronica Tan
Indonesia
Ahok Resmi Cabut Laporan Terhadap Fans Veronica Tan

Ahok telah resmi mencabut laporan pencemaran nama baik yang dibuatnya di Polda Metro Jaya.

Bongkar Korupsi Asabri, Kejaksaan Agung Periksa 6 Saksi
Indonesia
Bongkar Korupsi Asabri, Kejaksaan Agung Periksa 6 Saksi

Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung memeriksa enam orang saksi terkait perkaran dugaan korupsi di PT Asabri.

BI Targetkan 12 Juta Usaha Pakai QR Code Buat Transaksi
Indonesia
BI Targetkan 12 Juta Usaha Pakai QR Code Buat Transaksi

BI mencatat sebanyak 85 persen pengguna QRIS adalah pelaku UMKM dari total enam juta merchant di 34 provinsi, 480 kabupaten/kota memanfaatkan sistem pembayaran berbasis digital itu.

Proses Evakuasi Korban Banjir Terkendala karena Warga Enggan Mengungsi
Indonesia
Proses Evakuasi Korban Banjir Terkendala karena Warga Enggan Mengungsi

"Kendalanya ada sebagian masyarakat yang tidak mau ngungsi, karena menjaga hartanya," kata Pangdam Jaya, Mayjen TNI Dudung Arurrachman