Mahfud MD Tegaskan Pemerintah tak Proses Hukum Din Syamsuddin Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan HAM, Mahfud MD, saat memberikan keterangan pers pelarangan aktivitas FPI. (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menganggap mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin sebagai tokoh kritis yang pernyataannya selalu didengar.

Untuk itu, pemerintah tidak akan pernah memproses hukum Din atas sikap kritisnya. Ia mempertanyakan bukti pemerintah pernah menyalahkan pernyataan Din Syamsuddin, apalagi sampai memprosesnya secara hukum.

Baca Juga

Din Syamsuddin Nilai Pemeriksaan Anies Bikin Citra Polri Buruk

"Tidak pernah, dan insya Allah tidak akan pernah, karena kita anggap beliau tokoh," kata Mahfud dalam keterangannya kepada wartawan, Minggu (14/2).

Mahfud mengaku mengenal baik Din Syamsuddin dan kerap bertemu untuk berdiskusi berkaitan dengan kemajuan Indonesia dan perdamaian antarumat beragama.

Menkopolhukam Mahfud MD
Menkopolhukam Mahfud MD

Bahkan, Din Syamsuddin pernah menjadi utusan khusus pemerintah ke seluruh dunia untuk berbicara mengenai Islam yang damai.

Tak hanya itu, kata Mahfud, ketika menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin dan Nahdlatul Ulama serta organisasi Islam lainnya sepakat menggagas moderasi Islam.

Untuk itu, pemerintah tidak berniat mempersoalkan kiprah Din Syamsuddin. Pemerintah disebut Mahfud, menyukai tokoh-tokoh yang kritis seperti Din Syamsuddin untuk mengawal kebijakan pemerintahan.

"Saya sering diskusi dengan beliau. Tidak ada masalah," kata Mahfud.

Pernyataan Mahfud tersebut menanggapi laporan yang dilayangkan Gerakan Anti Radikalisme (GAR) Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk Din Syamsuddin. GAR ITB dalam laporannya menuding Din melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku dengan tuduhan radikalisme. (Knu)

Baca Juga

Din Syamsuddin Akan Temui Kapolri Minta Syahganda Cs Dibebaskan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gandeng Universitas NU, Anies Bakal Buat Musala di Halte dan Stasiun
Indonesia
Gandeng Universitas NU, Anies Bakal Buat Musala di Halte dan Stasiun

Anies Baswedan melakukan penandatanganan kesepakatan bersama Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) dan Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Jogjakarta di kantor PBNU.

Pemerintah Diminta Segera Alokasikan Dana COVID-19 ke Pesantren
Indonesia
BNPB Kembali Kirim Bantuan Penanganan Darurat di NTT
Indonesia
BNPB Kembali Kirim Bantuan Penanganan Darurat di NTT

Bantuan tersebut ditujukan untuk korban terdampak di Desa Wayburak

TNI Diduga Ikut Diperankan Dalam Penanganan Tewasnya Pengawal Rizieq
Indonesia
TNI Diduga Ikut Diperankan Dalam Penanganan Tewasnya Pengawal Rizieq

Pembentukan Tim Independen seyogyanya diberikan mandat untuk menguak semua peristiwa di Indonesia

Anggota DPR Prediksi Jokowi Kirim Nama Komjen Listyo Jadi Calon Kapolri
Indonesia
Anggota DPR Prediksi Jokowi Kirim Nama Komjen Listyo Jadi Calon Kapolri

Wakil Ketua MPR RI menilai, jokowi bakal serahkan nama pada Rabu Wage , yang dalam hitungan penanggalan Jawa punya makna yang bagus yaitu neptu 11 sehingga diyakini bermakna welas asih.

Politikus Pendukung Pemerintah Minta Kritik Didukung Data
Indonesia
Politikus Pendukung Pemerintah Minta Kritik Didukung Data

Kalau ada balasan dari pendengung (buzzer), tinggal dibalas juga memanfaatkan teknologi.

Mei-Juni, Pemkot Bandung Siapkan Simulasi Sekolah Tatap Muka
Indonesia
Mei-Juni, Pemkot Bandung Siapkan Simulasi Sekolah Tatap Muka

Edy menargetkan, pada Mei dan Juni 2021 ini sudah bisa melakukan simulasi PTM. Sehingga gambaran pelaksanaannya semakin terpetakan dan bisa mengevaluasi apabila ada kekurangan yang harus segera diatasi.

Satu Petinggi Kampus Positif Corona, UNS Surakarta Berlakukan Lockdown
Indonesia
Satu Petinggi Kampus Positif Corona, UNS Surakarta Berlakukan Lockdown

Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Jawa Tengah memberlakukan lockdown.

Masa Jabatan Berakhir 17 Februari, Rudy: Saya Masih Punya Tugas Awasi Gibran
Indonesia
Masa Jabatan Berakhir 17 Februari, Rudy: Saya Masih Punya Tugas Awasi Gibran

Masa jabatan Wali Kota dan Waki Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo-Achmad Purnomo akan berakhir pada 17 Februari 2021 mendatang.

Aturan Baru Penggunaan Vaksin COVID-19
Indonesia
Aturan Baru Penggunaan Vaksin COVID-19

Kementerian Kesehatan memperbarui aturan mengenai pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Perbaharuan ini untuk meningkatkan cakupan program vaksinasi nasional.