Tolak Saran Satgas COVID-19, Wagub DKI: WFH Sudah 75 Persen, Buat Apa Lagi Ganjil-Genap Ganjil genap di Jakarta. (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tegaskan menolak saran dari Satgas COVID-19 terkait upaya pengurangan mobilitas warga dengan tidak memberlakukan sistem ganjil-genap.

"Sekarang WFH sudah 75 persen, buat apa lagi ganjil-genap," ujar Wakil Gubernur (Wagub) DKI, Afmad Riza Patria di Jakarta, Selasa (22/6).

Baca Juga

Anies Terapkan WFH 75 Persen, Penumpang KRL Turun 13 Persen

Ia berpendapat, aturan WFH 75 persen tersebut sudah mengurangi aktivitas masyarakat di Jakarta. Sehingga tak perlu lagi aturan ganjil-genap.

"Orang cuma 25 persen yang keluar. Enggak perlu lagi ganjil genap," ungkapnya.

Ilustrasi WFH (Sumber: Pexels/Mikael blomkvist)

Sebelumnya, Ketua bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas COVID-19 Dewi Nur Aisyah menyarankan kepada para pimpinan daerah untuk mengurangi mobilitas warga saat wabah corona. Salah satu menerapkan kembali kebijakan ganjil-genap untuk kendaraan bermotor.

"Terkait transportasi, mungkin harus segera diterapkan ganjil-genap," kata Dewi melalui akun youtube resmi BNPB, Minggu (20/6).

Baca Juga

PPKM Mikro Diperketat, Ini Aturan Baru Buka Tutup Mal dan Rumah Makan

Dwi juga meminta, agar ketentuan angkutan umum seperti pengurangan kapasitas dan jam operasional ditaati. Lalu perkantoran mengizinkan hanya 25 persen pegawainya yang bekerja dari kantor atau (WFO). PPKM mikro di level terkecil juga harus dibarengi dengam pelaksanaan PPKM Kabupaten-Kota. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PPKM Mikro, Ganjar Instruksikan RT/RW Bikin Tempat Khusus Isolasi Mandiri
Indonesia
PPKM Mikro, Ganjar Instruksikan RT/RW Bikin Tempat Khusus Isolasi Mandiri

"Kami memberikan informasi kepada kepala daerah jelang PPKM berskala mikro agar menginstruksikan pada Desa, RT, atau RW menyiapkan tempat khusus isolasi mandiri pasien COVID-19," ujar Ganjar

KPK Pertajam Bukti Keterlibatan Istri Edhy Prabowo di Kasus Suap Benur
Indonesia
KPK Pertajam Bukti Keterlibatan Istri Edhy Prabowo di Kasus Suap Benur

Iis Rosita diketahui sempat diamankan bersama sang suami dan sejumlah pihak lain

PSI Pecat Anggota DPRD DKI Pernah Viral Lawan Petugas saat Ganjil Genap
Indonesia
PSI Pecat Anggota DPRD DKI Pernah Viral Lawan Petugas saat Ganjil Genap

Pemecatan Viani tersebut telah resmi diputuskan DPP PSI sejak Minggu 26 September 2021 kemarin.

 Jawa-Bali Lakukan PSBB Ketat, Sri Mulyani: Pilihan Tidak Banyak
Indonesia
Jawa-Bali Lakukan PSBB Ketat, Sri Mulyani: Pilihan Tidak Banyak

Disiplin protokol kesehatan harus diterapkan untuk menekan angka positif virus corona dan jika memungkinkan dapat bekerja dari rumah.

Survei IndEX: 81,2 Persen Publik Puas Kinerja Jokowi
Indonesia
Survei IndEX: 81,2 Persen Publik Puas Kinerja Jokowi

Hasil survei yang dilakukan pada tanggal 21-30 Mei 2021 menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap Pemerintahan Jokowi pada periode kedua mencapai 81,2 persen atau naik dari bulan Maret 2021 sebesar 70,9 persen.

Polres Bogor Masih Kejar Tersangka Korupsi Bansos COVID-19
Indonesia
Polres Bogor Masih Kejar Tersangka Korupsi Bansos COVID-19

"Masih dalam tahap pengejaran," kata Kapolres Bogor AKBP Harun, di Cibinong, Bogor, Kamis (25/2).

Biden Diyakini Pilih Jalan Untungkan Banyak Negara Dalam Kebijakan Ekonomi
Indonesia
Biden Diyakini Pilih Jalan Untungkan Banyak Negara Dalam Kebijakan Ekonomi

Biden akan mengedepankan pendekatan multilateral (menguntungkan banyak negara), berbeda dengan Trump yang lebih mengedepankan unilateral (menguntungkan sepihak).

Muhammad Kece Jadi Tersangka Kasus Dugaan Penistaan Agama
Indonesia
Muhammad Kece Jadi Tersangka Kasus Dugaan Penistaan Agama

"Sudah menjadi tersangka," ujar Kadiv Humas Polri, Irjen Argo Yuwono

Survei Y-Publica: Elektabilitas Prabowo-Puan Unggul Tipis Atas Ganjar-Airlangga
Indonesia
Survei Y-Publica: Elektabilitas Prabowo-Puan Unggul Tipis Atas Ganjar-Airlangga

Survei Y-Publica melakukan simulasi Pemilihan Presiden (Pilpres). Hasilnya, pasangan capres Perbowo Subianto dan Puan Maharani unggul tipis elektabilitasnya dibandingkan Ganjar Pranowo-Airlangga Hartarto.

Calon Kapolri Baru Ditantang Benahi Stigma Pelanggaran HAM di Kepolisian
Indonesia
Calon Kapolri Baru Ditantang Benahi Stigma Pelanggaran HAM di Kepolisian

BEM SI merujuk pada UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri