Tilang terhadap Bikers Bandel, Polisi Bakal Sita KTP hingga Sepeda Uji coba pemberlakuan lintasan road bike di jalan layang non tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang, Jakarta, Minggu (23/5/2021). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.

MerahPutih.com - Ditlantas Polda Metro Jaya masih mengkaji penerapan sanksi bagi pesepeda yang melintas di luar jalur.

Nantinya, penerapan sanksi itu bakal mengacu pada pasal 299 jo pasal 122 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

"Hanya tinggal masalahnya bagaimana SOP-nya itu yang akan kita bahas," kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo kepada wartawan, Rabu (2/6).

Baca Juga:

Karpet Merah untuk Pesepeda Road Bike di Jakarta, Pengamat: Langgar UU

Menurut Sambodo, pihaknya akan menggelar rapat bersama dengan Subdir Gakkum, Kabagops, dan pihak lainnya untuk membahas penerapan sanksi hukum bagi pesepeda itu.

Sambodo menyebut, SOP penerapan sanksi itu mesti dibahas terlebih dulu, sebab ini merupakan kali pertama penindakan terhadap kendaraan tidak bermotor.

"Nah tentu SOP-nya apakah yang disita nanti sepedanya, apakah yang disita nanti KTP-nya atau cukup sidang di tempat atau bagaimana," tuturnya.

Ia menambahkan, opsi-opsi ini harus dibicarakan dengan instansi terkait, kejaksaan dan pengadilan.

"Supaya nanti punya satu persepsi di lapangan seperti apa," imbuh Sambodo.

Beberapa waktu belakangan, pesepeda road bike tengah menjadi polemik lantaran kerap berkendara di luar jalur khusus yang disediakan.

Polda Metro Jaya dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta sepakat mengizinkan rombongan pesepeda road bike untuk melintas di luar jalur pesepeda pada pukul 05.00 hingga 06.30 WIB.

Menurut Sambodo, kesepakatan ini merupakan win win solution untuk bisa mengakomodir kepentingan semua pihak.

"Ini untuk memberikan ruang kepada para pengguna sepeda yang untuk sport yang katanya kecepatannya itu tidak memadai kalau menggunakan jalur sepeda yang sudah disediakan," kata Sambodo.

Tangkap layar video viral rombongan pesepeda yang melintas di luar jalur sepeda di Jalan Sudirman, Jumat (28/5) (Antaranews)
Tangkap layar video viral rombongan pesepeda yang melintas di luar jalur sepeda di Jalan Sudirman, Jumat (28/5) (Antaranews)

Sambodo juga mengatakan, sesuai hasil rapat sebelumnya antara polisi, Pemprov DKI, Dishub DKI dan instansi Criminal Criminal Justice System (CJS) lainnya, disepakati pesepeda diberikan dispensasi ruang.

"Salah satu pointers-nya diberikan dispensasi ruang bagi pengguna sepeda untuk keluar dari jalur sepeda yang telah dibuat dari pukul 05.00-06.30 WIB ya," ujarnya.

Menurutnya, pemberian ruang itu khususnya karena pesepeda balap atau road bike mengeluh kecepatannya itu tak memadai saat menggunakan jalur sepeda sebagaimana yang telah disediakan.

Alhasil, kepolisian dan pihak terkait mencarikan solusi dan mengakomodir hal itu demi terciptanya keamanan dan keselamatan di jalan raya.

"Nah kami juga menerjunkan tim, ada dua tim bergerak untuk melakukan pengawasan dan penertiban pada pesepeda yang keluar jalur itu di atas pukul 06.30 WIB sebagaimana yang dilakukan pagi tadi," tuturnya.

Baca Juga:

Konflik Pesepeda-Pengguna Kendaraan Dibiarkan, Polisi Khawatir Akan Terjadi Keributan

Adapun upaya tersebut, kata dia, bagian dari kerangka tugas kepolisian yang terdiri dari upaya preventif berupa sosialisasi dan edukasi pada masyarakat tentang wajibnya menggunakan jalur sepeda bagi pesepeda.

Lalu, preventif berupa patroli dan penggiringan pada pesepeda untuk memakai jalur sepeda di luar waktu yang ditentukan.

Terakhir, represif berupa upaya hukum atau penindakan manakala dua upaya sebelumnya itu tak bisa mengendalikan pesepeda mengikuti aturan.

"Nanti juga akan ada evaluasi-evaluasi terkait hal ini, tapi dari pemantauan hari pertama sih mereka (pesepeda) rata-rata sudah masuk jalurnya masing-masing (saat sudah lewat dari waktu yang ditentukan)," katanya. (Knu)

Baca Juga:

Polda Metro Minta Pesepeda Road Bike Hormati Sesama Pemakai Jalan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PKS Minta Negara Waspadai Motif Terselubung Dalam Program Vaksinasi
Indonesia
PKS Minta Negara Waspadai Motif Terselubung Dalam Program Vaksinasi

Sekitar 26 juta karyawan badan usaha milik nasional (BUMN) dan swasta akan mendapat prioritas vaksinasi setelah tenaga kesehatan dan tenaga pelayanan publik

Milenial Jadi Pelaku Teror, BIN Lakukan Patroli Siber
Indonesia
Milenial Jadi Pelaku Teror, BIN Lakukan Patroli Siber

paham radikalisme menyusup kepada generasi milenial, terutama yang tidak kritis atau menelan setiap informasi yang diterimanya, termasuk ajaran sesat.

Tiga Terminal Bus di Jakarta Bakal Ditutup saat Pelarangan Mudik
Indonesia
Tiga Terminal Bus di Jakarta Bakal Ditutup saat Pelarangan Mudik

Sebanyak tiga terminal di wilayah DKI Jakarta akan ditutup terkait pelarangan mudik Lebaran 2021 pada 6-17 Mei 2021.

Istana Sudah Terima Draf Final UU Ciptaker
Indonesia
Pelarangan WNA Masuk Indonesia Diperpanjang
Indonesia
Pelarangan WNA Masuk Indonesia Diperpanjang

Selama pembatasan tersebut pemerintah terus akan mendorong operasi yustisi

Tiga Tempat Isolasi OTG Tampung 397 Pasien Termasuk Warga Luar Jakarta
Indonesia
Tiga Tempat Isolasi OTG Tampung 397 Pasien Termasuk Warga Luar Jakarta

Dirinya menegaskan, tempat isolasi kendali yang ditambahkan Pemprov DKI di untuk semua masyarakat. Tidak mengikat hanya warga ber-KTP DKI saja. Tapi, warga di luar Jakarta diperbolehkan karantina di sana

Andi Mallarangeng: Jokowi Biarkan Moeldoko Rebut Demokrat
Indonesia
Andi Mallarangeng: Jokowi Biarkan Moeldoko Rebut Demokrat

Presiden Jokowi diyakini telah mengetahui Moeldoko ingin merebut kekuasaan Partai Demokrat dari tangan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

PSI: Pembahasan Anggaran APBD 2021 Lebih Buruk dari Tahun Lalu
Indonesia
PSI: Pembahasan Anggaran APBD 2021 Lebih Buruk dari Tahun Lalu

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai pembahasan anggaran APBD 2021 lebih buruk dibandingkan tahun sebelumnya secara waktu.

Presiden Jokowi Minta Skema Perlindungan Sosial Tepat Sasaran
Indonesia
Presiden Jokowi Minta Skema Perlindungan Sosial Tepat Sasaran

"Dalam jangka pendek, semua skema program berkaitan dengan jaring perlindungan sosial seperti PKH, bansos tunai, BLT desa, betul-betul harus dipastikan berjalan efektif," ujarnya

Dalam 6 Bulan, Wisatawan Asing ke Bali Hanya 43 Kunjungan
Indonesia
Dalam 6 Bulan, Wisatawan Asing ke Bali Hanya 43 Kunjungan

Dalam program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif disiapkan sejumlah pagu anggaran Rp 2,4 triliun dan disalurkan dalam berbagai program.