Tilang terhadap Bikers Bandel, Polisi Bakal Sita KTP hingga Sepeda Uji coba pemberlakuan lintasan road bike di jalan layang non tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang, Jakarta, Minggu (23/5/2021). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.

MerahPutih.com - Ditlantas Polda Metro Jaya masih mengkaji penerapan sanksi bagi pesepeda yang melintas di luar jalur.

Nantinya, penerapan sanksi itu bakal mengacu pada pasal 299 jo pasal 122 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

"Hanya tinggal masalahnya bagaimana SOP-nya itu yang akan kita bahas," kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo kepada wartawan, Rabu (2/6).

Baca Juga:

Karpet Merah untuk Pesepeda Road Bike di Jakarta, Pengamat: Langgar UU

Menurut Sambodo, pihaknya akan menggelar rapat bersama dengan Subdir Gakkum, Kabagops, dan pihak lainnya untuk membahas penerapan sanksi hukum bagi pesepeda itu.

Sambodo menyebut, SOP penerapan sanksi itu mesti dibahas terlebih dulu, sebab ini merupakan kali pertama penindakan terhadap kendaraan tidak bermotor.

"Nah tentu SOP-nya apakah yang disita nanti sepedanya, apakah yang disita nanti KTP-nya atau cukup sidang di tempat atau bagaimana," tuturnya.

Ia menambahkan, opsi-opsi ini harus dibicarakan dengan instansi terkait, kejaksaan dan pengadilan.

"Supaya nanti punya satu persepsi di lapangan seperti apa," imbuh Sambodo.

Beberapa waktu belakangan, pesepeda road bike tengah menjadi polemik lantaran kerap berkendara di luar jalur khusus yang disediakan.

Polda Metro Jaya dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta sepakat mengizinkan rombongan pesepeda road bike untuk melintas di luar jalur pesepeda pada pukul 05.00 hingga 06.30 WIB.

Menurut Sambodo, kesepakatan ini merupakan win win solution untuk bisa mengakomodir kepentingan semua pihak.

"Ini untuk memberikan ruang kepada para pengguna sepeda yang untuk sport yang katanya kecepatannya itu tidak memadai kalau menggunakan jalur sepeda yang sudah disediakan," kata Sambodo.

Tangkap layar video viral rombongan pesepeda yang melintas di luar jalur sepeda di Jalan Sudirman, Jumat (28/5) (Antaranews)
Tangkap layar video viral rombongan pesepeda yang melintas di luar jalur sepeda di Jalan Sudirman, Jumat (28/5) (Antaranews)

Sambodo juga mengatakan, sesuai hasil rapat sebelumnya antara polisi, Pemprov DKI, Dishub DKI dan instansi Criminal Criminal Justice System (CJS) lainnya, disepakati pesepeda diberikan dispensasi ruang.

"Salah satu pointers-nya diberikan dispensasi ruang bagi pengguna sepeda untuk keluar dari jalur sepeda yang telah dibuat dari pukul 05.00-06.30 WIB ya," ujarnya.

Menurutnya, pemberian ruang itu khususnya karena pesepeda balap atau road bike mengeluh kecepatannya itu tak memadai saat menggunakan jalur sepeda sebagaimana yang telah disediakan.

Alhasil, kepolisian dan pihak terkait mencarikan solusi dan mengakomodir hal itu demi terciptanya keamanan dan keselamatan di jalan raya.

"Nah kami juga menerjunkan tim, ada dua tim bergerak untuk melakukan pengawasan dan penertiban pada pesepeda yang keluar jalur itu di atas pukul 06.30 WIB sebagaimana yang dilakukan pagi tadi," tuturnya.

Baca Juga:

Konflik Pesepeda-Pengguna Kendaraan Dibiarkan, Polisi Khawatir Akan Terjadi Keributan

Adapun upaya tersebut, kata dia, bagian dari kerangka tugas kepolisian yang terdiri dari upaya preventif berupa sosialisasi dan edukasi pada masyarakat tentang wajibnya menggunakan jalur sepeda bagi pesepeda.

Lalu, preventif berupa patroli dan penggiringan pada pesepeda untuk memakai jalur sepeda di luar waktu yang ditentukan.

Terakhir, represif berupa upaya hukum atau penindakan manakala dua upaya sebelumnya itu tak bisa mengendalikan pesepeda mengikuti aturan.

"Nanti juga akan ada evaluasi-evaluasi terkait hal ini, tapi dari pemantauan hari pertama sih mereka (pesepeda) rata-rata sudah masuk jalurnya masing-masing (saat sudah lewat dari waktu yang ditentukan)," katanya. (Knu)

Baca Juga:

Polda Metro Minta Pesepeda Road Bike Hormati Sesama Pemakai Jalan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemprov DKI Nurut Rekomendasi Kejaksaan dan KPK, Pam Jaya Ambil Alih Aset Aetra dan Palyja
Indonesia
Pemprov DKI Nurut Rekomendasi Kejaksaan dan KPK, Pam Jaya Ambil Alih Aset Aetra dan Palyja

Kontrak kerja dua mitra perusahaan swasta itu akan berakhir pada 31 Januari 2023

985 Personel Gabungan Bantu Evakuasi hingga Penanganan Korban Erupsi Gunung Semeru
Indonesia
985 Personel Gabungan Bantu Evakuasi hingga Penanganan Korban Erupsi Gunung Semeru

Guna mempercepat proses penanganan korban, 985 personel diterjunkan. Mereka melakukan berbagai upaya penanganan darurat yang saat ini memfokuskan pada pencarian, evakuasi serta pelayanan dasar warga terdampak.

Setahun Setelah Diresmikan, Jokowi Pamerkan Persemaian Modern Rumpin ke Dubes
Indonesia
Setahun Setelah Diresmikan, Jokowi Pamerkan Persemaian Modern Rumpin ke Dubes

Presiden Joko Widodo, kembali meninjau kawasan tersebut, setelah pada 27 November 2020, Jokowi meresmikan kawasan persemaian yang dikelola Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Harta Prabowo Meningkat Rp 75 Miliar Lebih Sejak Jadi Pembantu Jokowi
Indonesia
Harta Prabowo Meningkat Rp 75 Miliar Lebih Sejak Jadi Pembantu Jokowi

Harta Prabowo terdiri dari harta tidak bergerak dan bergerak

Melantai di Bursa, Bukalapak Kembangkan Bisnis di Luar Kota Besar
Indonesia
Melantai di Bursa, Bukalapak Kembangkan Bisnis di Luar Kota Besar

Bukalapak menawarkan 25,76 miliar lembar saham dengan harga penawaran sebesar Rp 850 setiap sahamnya.

MA Korting Hukuman Rizieq Shihab Jadi 2 Tahun Penjara
Indonesia
MA Korting Hukuman Rizieq Shihab Jadi 2 Tahun Penjara

Mahkamah Agung (MA) mengkorting hukuman Rizieq Shihab menjadi 2 tahun penjara terkait kasus penyebaran kabar bohong tes swab COVID-19 RS Ummi

Kasus Omicron Naik Terus, Menteri Sandi Sebut Kegiatan Nasional Tetap Jalan
Indonesia
Kasus Omicron Naik Terus, Menteri Sandi Sebut Kegiatan Nasional Tetap Jalan

Kegiatan-kegiatan yang bersifat menumbuhkan ekonomi nasional akan tetap tancap gas.

Penjelasan Pemerintah Atur Pembelian Pertalite dan Solar
Indonesia
Penjelasan Pemerintah Atur Pembelian Pertalite dan Solar

Tenaga Ahli KSP, Hageng Nugroho berdalih pengaturan pembelian pertalite dan solar subsidi ini merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga ketersediaan suplai dengan mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat.

Kemenkes Pecat Vaksinator Yang Suntikan Vaksin Kosong
Indonesia
Kemenkes Pecat Vaksinator Yang Suntikan Vaksin Kosong

Tayangan video yang memperlihatkan seorang pria mendapat vaksin COVID-19 dari alat suntik kosong viral di sejumlah media sosial.

Sanksi Pidana Warga Langgar Prokes, Anies: Kita Harap Tak Timbulkan Kepanikan
Indonesia
Sanksi Pidana Warga Langgar Prokes, Anies: Kita Harap Tak Timbulkan Kepanikan

Pemprov DKI Jakarta mengajukan revisi draf Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 atau COVID-19.