Karpet Merah untuk Pesepeda Road Bike di Jakarta, Pengamat: Langgar UU Uji coba pemberlakuan lintasan road bike di jalan layang non tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang, Jakarta, Minggu (23/5/2021). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww

MerahPutih.com - Niatan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menerbitkan Peraturan Gubernur (Kepgub) mengatur jalan raya Sudirman-Thamrin untuk lintasan sepeda road bike mendapat kritikan tajam.

Analis Kebijakan Transportasi, Azas Tigor Nainggolan menilai, aturan itu salah kaprah dan menabrak peraturan jika Anies mengambil jalan umum untuk jalur sepeda balap. Jalan raya protokol difungsikan hanya untuk kendaraan roda dua dan empat atau lebih.

Baca Juga

Polda Metro Minta Pesepeda Road Bike Hormati Sesama Pemakai Jalan

Maka dari itu, kata dia, pesepeda sudah semestinya melintasi jalan raya di sebelah kiri yang sudah disediakan oleh Pemprov DKI di ibu kota.

"Sudah jelas bahwa jalan raya umum adalah sarana transportasi bukan untuk road bike," cetus Tigor di Jakarta, Rabu (3/6).

Hal itu sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan bahwa pesepeda menggunakan jalur khusus pesepeda di sisi kiri jalan.

Sejumlah pesepeda memacu kecepatan saat berlangsungnya uji coba pemberlakuan lintasan road bike di jalan layang non tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang, Jakarta, Minggu (23/5/2021). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.
Sejumlah pesepeda memacu kecepatan saat berlangsungnya uji coba pemberlakuan lintasan road bike di jalan layang non tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang, Jakarta, Minggu (23/5/2021). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.

Jadi, lanjut dia, tidak ada dasar hukumnya pesepeda road bike diistimewakan menggunakan jalan raya. Hal itu mengambil hak kendaraan lain.

Kata dia lagi, bahwasannya jalan raya dikhususkan untuk sarana transportasi bukan untuk sepeda roadbike.

"Di aturan membolehkan pesepeda road bike bisa menggunakan jalan raya secara khusus adalah melanggar hukum. Egois dan sombong sekali sih," papar dia.

Pria berkaca mata ini berpendapat, lebih baik Gubernur Anies saat ini fokus saja kerja urus penanganan Pandemi COVID-9 di Jakarta, tidak lagi mengurusi sepeda balap karena sudah ada peraturannya.

Ia pun mendesak, Kepolisian Polda Metro Jaya untuk menindak tegas pesepeda roadbike yang melintasi jalur sebelah kanan jalan raya bukan di sebelah kiri karena mereka melanggar UU.

"Tindakan tegas adalah untuk keselamatan pesepeda road bike itu sendiri dan pengguna jalan lainnya," pungkasnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta tengah menyusun Keputusan Gubernur (Kepgub) yang mengatur lintasan sepeda road bike di ibu kota. Seperti di Jalan Layang Nontol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang dan Jalan Sudirman-Thamrin.

Draf jalur sepeda roadbike tersebut masih dibahas secara maraton antar Dinas Perhubungan (Dishub) DKI dan Kepolisian Polda Metro Jaya.

"Ini baru hasil rapat tadi antara Dishub dengan Polda. Kesepakatan sementara akan sekali lagi masih menunggu pengaturan melalui keputusan gubernur," ujar Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (1/6). (Asp)

Baca Juga

Pesepeda Bandel Berpotensi Bakal Ditindak dengan Penyitaan KTP

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Posko Penyekatan dan Tes Swab di Suramadu Dibubarkan
Indonesia
Posko Penyekatan dan Tes Swab di Suramadu Dibubarkan

Posko Penyekatan Suramadu menuai penolakan dari warga Madura yang merasa didiskriminasi dengan adanya penyekatan tersebut.

10 Pegawai Terpapar COVID-19, Kantor Kecamatan Jebres Solo Lockdown
Indonesia
10 Pegawai Terpapar COVID-19, Kantor Kecamatan Jebres Solo Lockdown

"Kami tutup kantor kecamatan sementara setelah 10 orang pegawai positif COVID-19," ujar Sulistiarini

Bamsoet Yakinkan Jokowi Amandemen UUD 1945 Tak Melebar ke Urusan Tiga Periode
Indonesia
Bamsoet Yakinkan Jokowi Amandemen UUD 1945 Tak Melebar ke Urusan Tiga Periode

Pasal 37 UUD NRI 1945 telah mengatur secara rigid mekanisme usul perubahan konstitusi

Dampak PPKM, Kasus Aktif Turun jadi 15 Persen
Indonesia
Dampak PPKM, Kasus Aktif Turun jadi 15 Persen

Cara terbaik memastikannya, dengan pembatasan mobilitas dan penegakan kedisiplinan protokol kesehatan yang tegas

Oknum ASN Terlibat Kecurangan Rekrutmen, Menpan RB: Harus Dipecat
Indonesia
Oknum ASN Terlibat Kecurangan Rekrutmen, Menpan RB: Harus Dipecat

Melihat kecurigaan kecurangan, itu dilakukan secara terorganisir, bukan oleh satu atau dua orang

1.500 Lebih Permohonan Informasi Publik Sejak 2020, Sebagian Tentang COVID-19
Indonesia
Kejagung Sebut Korupsi Asabri Rugikan Negara Rp23,7 Triliun
Indonesia
Kejagung Sebut Korupsi Asabri Rugikan Negara Rp23,7 Triliun

Seluruh kegiatan investasi Asabri pada 2012 sampai 2019 tidak dikendalikan oleh Asabri, namun seluruhnya dikendalikan oleh Heru, Benny dan Lukman. Leonard menyebut kasus dugaan korupsi Asabri ini merugikan keuangan negara sebesar Rp23,7 triliun.

Kerumunan Pasar Tanah Abang, PSI: Anies Baru Bertindak saat Viral
Indonesia
Kerumunan Pasar Tanah Abang, PSI: Anies Baru Bertindak saat Viral

Fraksi PSI DPRD DKI menyesalkan langkah Gubernur Anies Baswedan yang gagal mengantisipasi kerumunan massa di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, akhir pekan kemarin.

Jokowi Teken Keppres Amnesti Terpidana ITE Saiful Mahdi
Indonesia
Jokowi Teken Keppres Amnesti Terpidana ITE Saiful Mahdi

Saiful Mahdi dibui karena mengkritik proses penerimaan CPNS Fakultas Teknik dan Teknologi, Unsyiah Kuala, Banda Aceh.