Sudah Tewas, Laskar FPI Pengawal Rizieq Dinilai Tak Pantas Dijadikan Tersangka Kendaraan yang digunakan saat bentrok laskar FPI dan Polisi. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pakar hukum pidana Suparji Ahmad menyoroti penyelidikan dan penyidikan yang menetapkan enam pengawal Rizieq Shihab sebagai tersangka.

“Kesimpulan dan keputusan dalam proses hukum tersebut harus memerhatikan ketentuan yang berlaku,” katanya kepada wartawan, Kamis (4/3).

Ketentuan yang ia maksud yaitu tiga hal, pasal 77 KUHP, Putusan MK No 21 tahun 2014 serta pasal 109 KUHAP.

Baca Juga:

6 Laskar FPI Tersangka, Kabareskrim: Nanti Kita SP3

Pasal 77 KUHP misalnya, penuntutan itu tidak dapat dilanjutkan bila si tertuduh ini meninggal dunia.

"Lalu pasal 109 KUHAP, penyidikan harus dihentikan jika tidak cukup bukti,” paparnya.

Sedangkan Putusan MK No 21 Tahun 2014 mengharuskan untuk penetapan tersangka harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan calon tersangka.

“Kenapa meninggal jadi tersangka? Bagaimana prosesnya? Lalu kasus ini mau bagaimana prosesnya? Pertanyaan itulah yang kemudian muncul di tengah masyarakat,” ujarnya.

Rekonstruksi kasus penembakan enam anggota laskar FPI di Karawang, Jawa Barat, Senin (14/12/2020) dini hari. ANTARA FOTO/M Ibnu Chazar/hp.
Rekonstruksi kasus penembakan enam anggota laskar FPI di Karawang, Jawa Barat, Senin (14/12/2020) dini hari. ANTARA FOTO/M Ibnu Chazar/hp.

Suparji menyarankan agar status tersangka tersebut dicabut. Lebih baik, kata dia, polisi melanjutkan rekomendasi dari Komnas HAM yang beberapa waktu lalu disampaikan ke presiden.

“Rekomendasi Komnas HAM alangkah baiknya ditindaklanjuti, di samping agar ada titik terang, rekomendasi tersebut juga cukup mengerucut,” pungkasnya.

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menetapkan enam anggota laskar Front Pembela Islam (FPI) yang tewas tertembak di tol Jakarta-Cikampek KM 50, Karawang, Jawa Barat, sebagai tersangka.

Dirtipidum Bareskrim, Brigjen Andi Rian Djajadi mengatakan, enam pengawal Rizieq Shihab itu dijadikan tersangka karena melakukan penyerangan kepada anggota Polri. Mereka dijerat Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan.

Baca Juga:

Polri Hentikan Kasus FPI dan Status Tersangka 6 Laskar yang Tewas Gugur

Setelah itu, Badan Reserse Kriminal Polri resmi menghentikan kasus dugaan penyerangan Laskar Front Pembela Islam (FPI) kepada polisi di Tol Jakarta-Cikampek KM 50.

Dengan begitu, seluruh penyidikan perkara tersebut dan status tersangka pada enam Laskar FPI tersebut sudah tidak berlaku di mata hukum.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Inspektur Jenderal Argo Yuwono menjelaskan, penghentian kasus ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 109 KUHP karena tersangka sudah meninggal dunia.

"Kasus penyerangan di Tol Jakarta-Cikampek dihentikan. Dengan begitu, penyidikan serta status tersangka sudah gugur," kata Argo dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Jakarta, Kamis (4/3). (Knu)

Baca Juga:

Ditembak Mati, 6 Laskar FPI Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Penyerangan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ini Perkembangan Terbaru Kasus COVID-19 di Jabar
Indonesia
Ini Perkembangan Terbaru Kasus COVID-19 di Jabar

Orang dalam pemantauan (ODP) kini berjumlah 44.839 orang.

Jakarta PSBB Total, SIKM Diberlakukan Lagi?
Indonesia
Jakarta PSBB Total, SIKM Diberlakukan Lagi?

Hingga kini, Pemprov DKI baru memutuskan beberapa kebijakan yang lebih luas cakupannya

Komnas HAM Selidiki Kematian Ustaz Maaher At-Thuwailibi
Indonesia
Komnas HAM Selidiki Kematian Ustaz Maaher At-Thuwailibi

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan meminta keterangan pihak Kejaksaan ihwal meninggalnya pendakwah, Ustadz Maaher At-Thuwailibi di Rutan Bareskrim Polri.

Anies Terjunkan 2.000 ASN Awasi PSBB Transisi
Indonesia
Anies Terjunkan 2.000 ASN Awasi PSBB Transisi

Jumlah 2.000 petugas yang tersebar di seluruh penjuru ibu kota untuk mengawasi 11 juta lebih penduduk DKI Jakarta.

Usai Diperiksa KPK, Effendi Gazali: Yang Besar-Besar Kapan Dipanggil?
Indonesia
KPK Kecam Unnes atas Sanksi Mahasiswa Pelapor Dugaan Korupsi Rektor
Indonesia
KPK Kecam Unnes atas Sanksi Mahasiswa Pelapor Dugaan Korupsi Rektor

KPK merespons soal adanya informasi seorang mahasiswa Universitas Negeri Semarang (Unnes) yang dijatuhi sanksi oleh pihak kampus karena melaporkan dugaan korupsi rektor.

Menko PMK Berharap Rumah Ibadah Jadi Contoh Terapkan Protokol Kesehatan
Indonesia
Menko PMK Berharap Rumah Ibadah Jadi Contoh Terapkan Protokol Kesehatan

Pemerintah telah mengaturnya dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 tahun 2020 Tentang Panduan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah

Pemerintah Diminta Perhatikan Tiga Catatan DPR Soal COVID-19
Indonesia
Pemerintah Diminta Perhatikan Tiga Catatan DPR Soal COVID-19

Pemerintah perlu meningkatkan sinergi kementerian

Hadi Pranoto Klaim Temukan Obat Corona, DPR Minta Ada Tindakan Hukum
Indonesia
Hadi Pranoto Klaim Temukan Obat Corona, DPR Minta Ada Tindakan Hukum

"Jika nyata-nyata merugikan kepentingan umum, harus ada tindakan hukum yang tegas. Saya kira banyak klausul hukum yang bisa diterapkan terkait hal itu," kata dia.

Natalius Pigai Dilaporkan atas Dugaan Penyebaran SARA
Indonesia
Natalius Pigai Dilaporkan atas Dugaan Penyebaran SARA

Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai dilaporkan ke Bareskrim Polri.