Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Suara Real Count Ida Fauziah Anjlok, Ada di Urutan Dua Terbawah

Dwi AstariniDwi Astarini - Minggu, 18 Februari 2024
Suara Real Count Ida Fauziah Anjlok, Ada di Urutan Dua Terbawah

Suasana depan kantor KPU RI dengan beragam bendera partai politik peserta Pemilu 2024. (Foto: Merahputih.com/Asropih).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - NAMA besar tak selalu menjanjikan mendapatkan dukungan suara terbanyak dari masyarakat dalam Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2024.

Lihat saja perolehan suara Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah yang maju sebagai calon legislatif (caleg) PKB dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jakarta II. Menteri Ida hanya memperoleh 28.408 suara. Raihan Menteri Ida Fauziah itu menempatkannya di urutan dua terbawah dalam persaingan caleg PKB Dapil Jakarta II.

BACA JUGA:

Lima Senator DKI Bersaing Ketat, Dailami Firdaus Raih Suara Terbanyak

Urutan pertama diraih Ardy Susanto dengan 104.949 suara, dibuntuti Abdul Rauf (104.063), posisi ketiga ada Andik Kuswanto dengan raihan suara 95.540.

Rafif Muhammad Rizqullah di urutan keempat dengan perolehan suara 67.747. Posisi kelima ada caleg Nur Alamin mendapatkan suara 52.440. Posisi paling bontot ialah Rizki Feronika dengan raihan suara 12.330.

KPU

real count KPU RI Dapil Jakarta II Caleg PKB. (Foto: tangkapan layar website real count KPU)

Raihan suara itu sesuai dengan data real count KPU RI 49,49 persen per Sabtu 17 Februari 2024 pukul 19.30 WIB di laman pemilu2024.kpu.go.id, dengan suara yang sudah masuk 4.872 dari 9.844 suara.

Dapil Jakarta II meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri.(Asp)

BACA JUGA:

Menyulap Sampah APK Jadi Produk Kreatif

#Pemilu #Ida Fauziah
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Indonesia
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Berdasarkan arahan pimpinan DPR, Komisi II juga akan menggelar pertemuan dengan partai-partai nonparlemen.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Bagikan