Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Lima Senator DKI Bersaing Ketat, Dailami Firdaus Raih Suara Terbanyak

Dwi AstariniDwi Astarini - Minggu, 18 Februari 2024
Lima Senator DKI Bersaing Ketat, Dailami Firdaus Raih Suara Terbanyak

Suasana depan kantor KPU RI dengan beragam bendera partai politik peserta Pemilu 2024. (Foto: Merahputih.com/Asropih). 

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - PERSAINGAN menduduki kursi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Provinsi DKI Jakarta cukup sengit. Wajah pendatang baru menjadi ancaman para petahana yang kembali maju. Ada empat caleg DPD RI yang mendapat jatah kursi senator di daerah pemilihan (Dapil) Jakarta.

Saat ini, lima caleg DPD DKI bersaing ketat dalam perolehan suara terbanyak dari hasil real count KPU RI. Calon senator Jakarta yang saat ini meraih suara terbanyak yakni Dailami Firdaus dengan perolehan suara 227.303. Fahira Idris ada di posisi kedua dengan raihan suara 217.436.

BACA JUGA:

Berikut Nama 25 Bacalon DPD yang Daftar ke KPU DKI Jakarta

Posisi ketiga diisi pendatang baru Happy Djarot mendapat suara 201.202. Happy Djarot ialah istri eks Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat yang juga elite PDI Perjuangan.

Selanjutnya ada Achmad Azran dengan perolehan suara 151.452. Achmad merupakan wajah baru yang ikut serta dalam perebutan senator DKI Jakarta. Peringkat kelima ada wajah lama Sylviana Murni dengan raihan suara 148.425. Mpok Sylvi ialah mantan calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta pada 2017 mendampingi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Adapun suara yang telah diperoleh tersebut merupakan data real count KPU RI 55,90 persen per Sabtu 17 Februari 2024 pukul 19.31 WIB di laman pemilu2024.kpu.go.id, dengan suara yang sudah masuk 17.198 dari 30.766 suara.

Untuk Pilpres 2024, pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berada di posisi teratas dengan perolehan 57,95 persen. Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin raih 24,48 persen persen dan Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD 17,57 persen.(Asp)

BACA JUGA:

Tellie Gozelie Kembali Mendaftar Menjadi Calon Anggota DPD RI

#Pemilu #Fahira Idris
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Dwi Astarini

Editor, jurnalis, dan profesional komunikasi bilingual (Indonesia–Inggris) dengan pengalaman lebih dari 15 tahun di industri media, jurnalistik, dan pengembangan konten. Telah bekerja di berbagai media nasional dan proyek editorial, membantu menghasilkan, menyunting, serta mengelola konten yang informatif, akurat, dan relevan bagi publik. Lulusan Sastra Inggris Universitas Udayana yang kini berfokus pada penyuntingan berita dan feature, pengembangan narasi, serta memastikan setiap konten memenuhi standar jurnalistik yang tinggi. Perjalanan karier meliputi hampir satu dekade di Media Indonesia dan terlibat sebagai editor freelance untuk berbagai publikasi, termasuk proyek buku foto jurnalistik bersama Galeri Foto Jurnalistik ANTARA (GFJA).
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Indonesia
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Berdasarkan arahan pimpinan DPR, Komisi II juga akan menggelar pertemuan dengan partai-partai nonparlemen.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Bagikan