Lima Senator DKI Bersaing Ketat, Dailami Firdaus Raih Suara Terbanyak

Dwi AstariniDwi Astarini - Minggu, 18 Februari 2024
Lima Senator DKI Bersaing Ketat, Dailami Firdaus Raih Suara Terbanyak

Suasana depan kantor KPU RI dengan beragam bendera partai politik peserta Pemilu 2024. (Foto: Merahputih.com/Asropih). 

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - PERSAINGAN menduduki kursi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Provinsi DKI Jakarta cukup sengit. Wajah pendatang baru menjadi ancaman para petahana yang kembali maju. Ada empat caleg DPD RI yang mendapat jatah kursi senator di daerah pemilihan (Dapil) Jakarta.

Saat ini, lima caleg DPD DKI bersaing ketat dalam perolehan suara terbanyak dari hasil real count KPU RI. Calon senator Jakarta yang saat ini meraih suara terbanyak yakni Dailami Firdaus dengan perolehan suara 227.303. Fahira Idris ada di posisi kedua dengan raihan suara 217.436.

BACA JUGA:

Berikut Nama 25 Bacalon DPD yang Daftar ke KPU DKI Jakarta

Posisi ketiga diisi pendatang baru Happy Djarot mendapat suara 201.202. Happy Djarot ialah istri eks Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat yang juga elite PDI Perjuangan.

Selanjutnya ada Achmad Azran dengan perolehan suara 151.452. Achmad merupakan wajah baru yang ikut serta dalam perebutan senator DKI Jakarta. Peringkat kelima ada wajah lama Sylviana Murni dengan raihan suara 148.425. Mpok Sylvi ialah mantan calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta pada 2017 mendampingi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Adapun suara yang telah diperoleh tersebut merupakan data real count KPU RI 55,90 persen per Sabtu 17 Februari 2024 pukul 19.31 WIB di laman pemilu2024.kpu.go.id, dengan suara yang sudah masuk 17.198 dari 30.766 suara.

Untuk Pilpres 2024, pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berada di posisi teratas dengan perolehan 57,95 persen. Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin raih 24,48 persen persen dan Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD 17,57 persen.(Asp)

BACA JUGA:

Tellie Gozelie Kembali Mendaftar Menjadi Calon Anggota DPD RI

#Pemilu #Fahira Idris
Bagikan
Ditulis Oleh

Dwi Astarini

Love to read, enjoy writing, and so in to music.

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Indonesia
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Meski tahapan untuk Pemilu 2029 semakin dekat, tahapan-tahapan itu masih bisa berjalan dengan menggunakan Undang-Undang Pemilu yang lama.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 April 2026
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Indonesia
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Hal terpenting dalam proses revisi undang-undang krusial itu adalah memastikan pemilu berjalan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 April 2026
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Indonesia
Wakil Ketua Baleg DPR Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas
DPR tak boleh terus menunda pembahasan karena tahapan pemilu semakin dekat.
Dwi Astarini - Kamis, 16 April 2026
Wakil Ketua Baleg DPR Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas
Bagikan