Suara PSI Melejit, PKB Minta KPU Tak Alergi Hitung Ulang Suara di Daerah

Frengky AruanFrengky Aruan - Senin, 04 Maret 2024
Suara PSI Melejit, PKB Minta KPU Tak Alergi Hitung Ulang Suara di Daerah

KPU. (MP/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB), Syaiful Huda menyarankan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan hitung ulang perolehan suara di daerah-daerah yang terindikasi terjadi penggelembungan pada Pemilu 2024.

Ia meminta KPU tidak alergi untuk membuka kotak suara dalam melakukan hitung ulang suara. Hal ini disampaikan Syaiful Huda menyikapi perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang melesat jauh di dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU.

Baca Juga:

PKB Buka Peluang Poros Pilpres Dilanjutkan ke Pilkada DKI

PKB juga meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengambil sikap tegas melakukan mitigasi terkait dengan lonjakan suara ini.

"Karena itu kita minta Bawaslu untuk memgambil sikap tegas. Di saat yang sama KPU memberikan ruang bagi penghitungan ulang atau membuka kotak. Jadi KPU tidak boleh tergesa-gesa dan alergi, soal opsi untuk buka kotak di daerah-daerah yang diindikasikan jelas ada pengelembungan suara," kata Syaiful Huda di kantor PKB, Jakarta Pusat, Senin (4/3).

Menurut dia, lembaga penyelenggara Pemilu harus bersikap profesional. Jika ada indikasi penggelembungan suara, maka perlu ada penghitungan ulang.

"Nah yang kita minta itu, jangan sampai karena ingin cepet nggak mau capek, KPU-nya lalu ketok palu di daerah cepet-cepetan," cetusnya.

KPU juga harus kasih ruang Bawaslu untuk melakukan mitigasi dan merekomendasikan ketika ada temuan penggelembungan suara untuk langsung dieksekusi di daerah masing-masing.

Baca Juga:

PKB Jadikan 'Slepet Imin' dan 'Desak Anies' Strategi Pilkada 2024

“Nggak usah dibawa ke tingkat pleno povinsi sampai ke tingkat pusat. Kalau begitu sudah pleno provinsi pusat sudah rumit untuk mengembalikan dari suara aslinya," tutupnya.

Seperti diketahui, beberapa hari terakhir ini perpolitikan Indonesia dihebohkan dengan penambahan pesat suara PSI dalam hasil hitung real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Sebab, dalam enam hari terakhir lonjakan suara PSI di Sirekap Pemilu 2024 meledak hampir 400 ribu suara.

Adapun real count KPU sementara pada Senin (4/3) pukul 19.00 WIB menunjukkan perolehan suara PSI konsisten di angka 3,13 persen dengan memperoleh 2.404.457 suara. (Asp)

Baca Juga:

Suara PSI Meroket, Kader Klaim Bukti 'Kaesang Effect'

#KPU #PSI #PKB #Pemilu
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Plafon Rusak dan Rawan Ambruk, DPRD DKI Soroti Bangunan Pasar Sunan Giri Jaktim
Anggota DPRD DKI dari PSI menyoroti kondisi Pasar Sunan Giri Pulogadung yang dinilai berbahaya. Pasar Jaya diminta melakukan revitalisasi total.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 15 Januari 2026
Plafon Rusak dan Rawan Ambruk, DPRD DKI Soroti Bangunan Pasar Sunan Giri Jaktim
Indonesia
KIP Tetapkan Ijazah Jokowi Sebagai Informasi Terbuka, KPU Wajib Berikan Salinan
KIP menyatakan salinan ijazah mantan Presiden Jokowi yang digunakan dalam pencalonan presiden pada 2014 dan 2019 merupakan informasi terbuka.
Wisnu Cipto - Rabu, 14 Januari 2026
 KIP Tetapkan Ijazah Jokowi Sebagai Informasi Terbuka, KPU Wajib Berikan Salinan
Indonesia
Tiang Monorel Rasuna Said Mau Dibongkar, Dewan PSI Pertanyakan APBD dan Prosedur
Fraksi PSI DPRD DKI menyoroti rencana pembongkaran tiang monorel Rasuna Said yang menelan anggaran Rp 100 miliar dari APBD.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 11 Januari 2026
Tiang Monorel Rasuna Said Mau Dibongkar, Dewan PSI Pertanyakan APBD dan Prosedur
Indonesia
Jokowi Maafkan 2 Tersangka Kasus Ijazah Palsu, PSI: Proses Hukum Harus Tetap Berjalan
Presiden ke-7 RI, Jokowi, memaafkan dua tersangka kasus ijazah palsu. Namun, PSI menyebutkan bahwa proses hukum harus tetap berjalan.
Soffi Amira - Sabtu, 10 Januari 2026
Jokowi Maafkan 2 Tersangka Kasus Ijazah Palsu, PSI: Proses Hukum Harus Tetap Berjalan
Indonesia
PSI Soroti Kurangnya Pengolaan Sampah di Jakarta
Insiden 3 kali longsor pada Mei sampai Desember 2025 menunjukkan kondisinya sudah pelik.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Januari 2026
PSI Soroti Kurangnya Pengolaan Sampah di Jakarta
Indonesia
Rakorwil PSI Jateng, Kaesang Tekad Jateng Menang Telak di Kandang Gajah
Kaesang mengatakan target nasional masih menunggu hasil rakorwil dari provinsi lain.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Januari 2026
Rakorwil PSI Jateng, Kaesang Tekad Jateng Menang Telak di Kandang Gajah
Indonesia
Tunjangan Hakim Naik Mulai 2026, PKB: Saatnya Bersihkan Mafia Peradilan
Fraksi PKB mengapresiasi kenaikan tunjangan hakim melalui PP Nomor 42 Tahun 2025. Hakim diminta meningkatkan integritas dan memberantas mafia peradilan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Januari 2026
Tunjangan Hakim Naik Mulai 2026, PKB: Saatnya Bersihkan Mafia Peradilan
Indonesia
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Presiden RI, Prabowo Subianto, sempat bercanda soal mengawasi gerak-gerik PKB. Menurut pengamat, hal itu bukanlah guyonan semata.
Soffi Amira - Rabu, 07 Januari 2026
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Indonesia
PSI Jateng Gelar Rakorwil di Solo, Undang Jokowi Hingga Kaesang
Rakorwil ini menjadi momentum penting bagi konsolidasi internal partai, khususnya dalam menyambut tahapan verifikasi partai politik menjelang Pemilu 2029.
Dwi Astarini - Rabu, 07 Januari 2026
PSI Jateng Gelar Rakorwil di Solo, Undang Jokowi Hingga Kaesang
Bagikan