Suara PSI Melejit, PKB Minta KPU Tak Alergi Hitung Ulang Suara di Daerah

Frengky AruanFrengky Aruan - Senin, 04 Maret 2024
Suara PSI Melejit, PKB Minta KPU Tak Alergi Hitung Ulang Suara di Daerah

KPU. (MP/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB), Syaiful Huda menyarankan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan hitung ulang perolehan suara di daerah-daerah yang terindikasi terjadi penggelembungan pada Pemilu 2024.

Ia meminta KPU tidak alergi untuk membuka kotak suara dalam melakukan hitung ulang suara. Hal ini disampaikan Syaiful Huda menyikapi perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang melesat jauh di dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU.

Baca Juga:

PKB Buka Peluang Poros Pilpres Dilanjutkan ke Pilkada DKI

PKB juga meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengambil sikap tegas melakukan mitigasi terkait dengan lonjakan suara ini.

"Karena itu kita minta Bawaslu untuk memgambil sikap tegas. Di saat yang sama KPU memberikan ruang bagi penghitungan ulang atau membuka kotak. Jadi KPU tidak boleh tergesa-gesa dan alergi, soal opsi untuk buka kotak di daerah-daerah yang diindikasikan jelas ada pengelembungan suara," kata Syaiful Huda di kantor PKB, Jakarta Pusat, Senin (4/3).

Menurut dia, lembaga penyelenggara Pemilu harus bersikap profesional. Jika ada indikasi penggelembungan suara, maka perlu ada penghitungan ulang.

"Nah yang kita minta itu, jangan sampai karena ingin cepet nggak mau capek, KPU-nya lalu ketok palu di daerah cepet-cepetan," cetusnya.

KPU juga harus kasih ruang Bawaslu untuk melakukan mitigasi dan merekomendasikan ketika ada temuan penggelembungan suara untuk langsung dieksekusi di daerah masing-masing.

Baca Juga:

PKB Jadikan 'Slepet Imin' dan 'Desak Anies' Strategi Pilkada 2024

“Nggak usah dibawa ke tingkat pleno povinsi sampai ke tingkat pusat. Kalau begitu sudah pleno provinsi pusat sudah rumit untuk mengembalikan dari suara aslinya," tutupnya.

Seperti diketahui, beberapa hari terakhir ini perpolitikan Indonesia dihebohkan dengan penambahan pesat suara PSI dalam hasil hitung real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Sebab, dalam enam hari terakhir lonjakan suara PSI di Sirekap Pemilu 2024 meledak hampir 400 ribu suara.

Adapun real count KPU sementara pada Senin (4/3) pukul 19.00 WIB menunjukkan perolehan suara PSI konsisten di angka 3,13 persen dengan memperoleh 2.404.457 suara. (Asp)

Baca Juga:

Suara PSI Meroket, Kader Klaim Bukti 'Kaesang Effect'

#KPU #PSI #PKB #Pemilu
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
PSI DKI Soroti Kelambanan Penanganan Jalan Ambles di Lenteng Agung
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harusnya memberikan perhatian lebih besar lagi terhadap kondisi infrastruktur jalanan di Ibu Kota.
Dwi Astarini - Sabtu, 30 Mei 2026
PSI DKI Soroti Kelambanan Penanganan Jalan Ambles di Lenteng Agung
Indonesia
Jazilul PKB Sebut Penyelenggaraan Haji 2026 Relatif Lebih Baik dan Tertib dengan Catatan, Kementerian Terkait Jangan Berpuas Diri
Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid, memberikan apresiasi atas kinerja penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.
Frengky Aruan - Jumat, 29 Mei 2026
Jazilul PKB Sebut Penyelenggaraan Haji 2026 Relatif Lebih Baik dan Tertib dengan Catatan, Kementerian Terkait Jangan Berpuas Diri
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Hantavirus masih Menyebar, Legislator Ingatkan Pemprov DKI untuk Waspada
Menurut dia, virus itu berpotensi menjadi pandemi seperti COVID-19 apabila tidak ditangani dengan baik.
Dwi Astarini - Kamis, 21 Mei 2026
 Hantavirus masih Menyebar, Legislator Ingatkan Pemprov DKI untuk Waspada
Indonesia
Pengasuh Ponpes di Pati Ditangkap, DPR Minta Kasus Pemerkosaan Santriwati Diusut Tuntas
Pengasuh ponpes di Pati ditangkap. Anggota DPR RI dari fraksi PKB, Eva Monalisa, memberikan apresiasi atas langkah cepat kepolisian.
Soffi Amira - Jumat, 08 Mei 2026
Pengasuh Ponpes di Pati Ditangkap, DPR Minta Kasus Pemerkosaan Santriwati Diusut Tuntas
Indonesia
Bukan Urusan Partai, PSI Ogah Beri Bantuan Hukum ke Grace Natalie
PSI beralasan kasus yang menyeret Grace bukan urusan partai karena melibatkan pernyataan yang menjadi tanggung jawab pribadi.
Wisnu Cipto - Rabu, 06 Mei 2026
Bukan Urusan Partai, PSI Ogah Beri Bantuan Hukum ke Grace Natalie
Indonesia
Video 'Bro Ron' PSI Kena Bogem Mentah Viral, Polisi Langsung Ciduk Dua Pelaku di Menteng
Polisi segera mengambil tindakan tegas dengan menyeret dua orang terduga pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 05 Mei 2026
Video 'Bro Ron' PSI Kena Bogem Mentah Viral, Polisi Langsung Ciduk Dua Pelaku di Menteng
Indonesia
22 Ribu Anak di Jakarta Utara Putus Sekolah, Pemprov DKI Diminta Bertindak Cepat
Sebanyak 22 ribu anak di Jakarta Utara putus sekolah. DPRD DKI pun meminta Pemprov bisa bertindak cepat mengatasi masalah tersebut.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
22 Ribu Anak di Jakarta Utara Putus Sekolah, Pemprov DKI Diminta Bertindak Cepat
Bagikan