Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Penerimaan pajak tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp 1.718 triliun. Jumlah tersebut diyakni akan tercapai sehingga bakal mencetak hattrick (tiga kali berturut-turut), setelah dua tahun terakhir mencapai target.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan terima kasih atas kerja keras seluruh pegawai pajak karena selama dua tahun terakhir penerimaan pajak sangat optimal di atas target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Baca Juga:
Sri Mulyani Prediksi Penerimaan Target Pajak Tahun 2023 Lebih Tinggi dari Target
"Terima kasih atas kerja keras Anda. Dalam suasana yang luar biasa tiga tahun terakhir ini dan bahkan kita sekarang dihadapkan pada suasana dan kondisi ekonomi dunia yang tidak menentu," ujar Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga mengapresiasi capaian rasio pajak (tax ratio) yang tumbuh signifikan dari 9,21 persen pada tahun 2021 menjadi 10,39 persen pada tahun 2022, tertinggi dalam tujuh tahun terakhir.
Meski demikian dengan kondisi global saat ini, dirinya menekankan bahwa pekerjaan rumah Ditjen Pajak semakin banyak dan tidak mudah. Untuk itu, seluruh jajaran terutama pimpinan diminta untuk semakin serius dan kompeten.
Ia menegaskan, pajak harus mampu menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut bisa tercapai jika institusi dan para jajaran mau untuk terus berubah, memperbaiki diri, dan melakukan reformasi termasuk melalui penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan Core Tax atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP).
Sri menggarisbawahi pentingnya pembentukan karakter pegawai pajak untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan kejujuran dan mendorong penguatan peran para pimpinan sebagai salah satu bagian dari sistem three lines of defence (tiga lapis pertahanan).
"Semoga Allah SWT senantiasa membimbing dan menjaga kita dalam menjalankan tugas negara yang luar biasa penting ini. Selamat mencapai hattrick dan salam satu bahu," ungkapnya. (Asp)
Baca Juga:
KPK Sebut Sistem Pengawasan Internal Ditjen Bea Cukai dan Pajak Lemah
