Soal Pembukaan Sekolah, Anak-anak Jangan Dijadikan Kelinci Percobaan Ilustrasi ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/wsj.

Merahputih.com - Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) mengecam kebijakan pemerintah terkait pembukaan sekolah tatap muka di zona hijau dan kuning virus Corona.

Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait meminta agar anak-anak tidak dijadikan kelinci percobaan.

"Apapun alasannya, zona hijau kah, kuning kah, oranye kah atau warna lainnya, jangan berlakukan anak sebagai kelinci percobaan atas serangan virus Corona," ucap Arist dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan pada Selasa (11/8).

Baca Juga:

Kemendikbud Godok Pembelajaran Tatap Muka di Luar Zona Hijau

Arist meminta agar sekolah tatap muka tidak dibuka sebelum vaksin COVID-19 ditemukan. Dia juga tidak ingin sekolah menjadi tempat uji coba di masa pandemi Corona.

"Sepanjang Indonesia belum bisa menemukan vaksin anti pandemi COVID-19 dan belum bisa pula masyarakat memastikan taat menjalankan protokol kesehatan COVID-19, dan menjamin lingkungan sekolah steril dari virus corona. Oleh karenanya, jangan coba-coba membuka sekolah tatap muka dengan cara-cara uji coba," papar Arist.

Arist mengatakan tidak ada yang dapat menjamin virus Corona tidak mewabah lagi di zona yang sudah hijau.

Menurutnya, zona hijau masih memiliki potensi untuk berubah menjadi zona kuning, bahkan merah.

"Siapa yang bisa menjamin di zona hijau sekalipun virus Corona tidak mewabah? Hari ini situasinya hijau, hitungan detik bisa berubah begitu cepat menjadi merah atau kuning," imbuhnya.

Selain itu, Arist mengatakan setiap anak memiliki hak asasi untuk hidup dan hak atas kesehatan. Menurutnya, pemerintah harus hadir dalam memberikan perlindungan kepada anak, khususnya dalam pendidikan.

"Di sinilah pemerintah dituntut hadir untuk memberikan perlindungan kepada anak dalam situasi darurat pendidikan, bukan juga melakukan eksperimen atas serangan virus Corona," ujar Arist.

Menurut Arist, Komnas PA menolak adanya sekolah tatap muka di masa pandemi, karena banyak anak yang terpapar COVID-19. Arist mengutip data Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Menurut data Kemenkes, sebut dia, per tanggal 2 Agustus 2020 sebanyak 8,3% kasus positif COVID-19 terjadi pada anak atau total 9.390 kasus positif anak usia 0 -18 tahun.

Dari jumlah itu, 8,1% dirawat di rumah sakit 8,7% dan 1,9% meninggal dunia.

Siswa Kelas 1B SDN Kutasari 1, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas Muhammad Asyafa Rizky Auladi belajar daring. ANTARA/Sumarwoto
Siswa Kelas 1B SDN Kutasari 1, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas Muhammad Asyafa Rizky Auladi belajar daring. ANTARA/Sumarwoto

"Pertimbangan lain mengapa Komnas Perlindungan bersikap menolak sekolah tatap muka, mengutip sumber data resmi dari pemerintah, Kementerian Kesehatan mengungkapkan bahwa sekitar 100 hingga 200 anak-anak terkonfirmasi positif COVID-19 per harinya, dan datanya terus fluktuasi," ucapnya.

"Anak adalah anugerah Tuhan dan anak mempunyai harkat serta martabat. Tidak ada satu pun manusia yang mempunyai otoritas menghilangkan hak hidup orang termasuk anak, kecuali Tuhan," imbuhnya.

Menurut Arist, apapun alasannya, membuka sekolah untuk tatap muka di tengah pandemi tak bisa ditolerir. Tak ada jaminan zona aman virus korona, meski telah memiliki status warna hijau sekalipun.

"Hari ini situasinya hijau, hitungan detik bisa berubah, begitu cepat menjadi merah atau kuning. Maka menjadi pertanyaan siapa sesungguhnya yang menentukan suatu wilayah mempunyai predikat sebagai zona hijau, merah, kuning dan oranye itu," terang dia.

Juru Bicara Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito menyampaikan, pemerintah daerah wajib menutup kembali sekolah yang telah melakukan aktivitas kegiatan tatap muka, jika terindikasi dalam kondisi tak aman COVID.

Kendati demikian, proses penutupan sekolah tersebut harus dilakukan secara bertahap dengan evaluasi yang baik.

“Jika satuan pendidikan terindikasi dalam kondisi tidak aman, atau tingkat risiko daerah berubah jadi lebih tinggi, maka pemda wajib menutup kembali satuan pendidikan tersebut. Namun proses tersebut harus dilakukan secara bertahap dengan evaluasi yang baik,” ujar Wiku.

Wiku menjelaskan, sudah ada kesepakatan bersama dari empat kementerian yakni Menko PMK, Kementerian Kesehatan, Kemendikbud, dan Kemenag untuk membuka aktivitas sekolah dengan tatap muka meskipun pandemi belum berakhir.

Pembukaan kembali kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di daerah dengan zona kuning dan hijau inipun harus mengutamakan aspek keselamatan, kesiapan, persetujuan, dan juga simulasi.

Sekolah hanya bisa melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka dengan persetujuan dari pemerintah daerah atau kantor wilayah, dari kepala sekolah, dari komite sekolah, maupun dari orang tua peserta didik.

Baca Juga:

Bantu Siswa Belajar Daring, Pemkot Surabaya Siapkan Wifi Gratis di Setiap Balai RW

Jika orang tua tidak atau belum setuju maka peserta didik tetap belajar dari rumah dan tidak dapat dipaksakan."Kedua, dari kapasitas, pembelajaran tatap muka akan dilakukan secara bertahap dengan syarat 30-50 persen dari standar peserta didik per kelas,” jelas dia.

Wiku mengatakan, sejumlah daerah di 3T (terluar, terdepan, tertinggal) mengalami kesulitan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh karena minimnya akses digital.

Karena itu, diperlukan pengawalan protokol kesehatan dengan ketat dan monitoring selama aktivitas pembelajaran berlangsung. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gubernur Kaltim Tak Keluarkan Izin Baru Perkebunan Sawit
Indonesia
Gubernur Kaltim Tak Keluarkan Izin Baru Perkebunan Sawit

Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menegaskan pihaknya tidak mengeluarkan lagi izin baru untuk perkebunan kelapa sawit.

Mabes TNI Bantah Terlibat 'Proyek' Vaksin Nusantara
Indonesia
Mabes TNI Bantah Terlibat 'Proyek' Vaksin Nusantara

Dukungan yang akan diberikan TNI, baru akan dilakukan jika penelitiannya telah memenuhi kriteria

Mendagri Tegaskan Kantor di Zona Merah WFH 75 Persen
Indonesia
Mendagri Tegaskan Kantor di Zona Merah WFH 75 Persen

PPKM Mikro kembali diperpanjang dan berlaku mulai 15 Juni hingga 28 Juni 2021.

PB SEMMI Minta Pemerintah tidak Hanya Bubarkan FPI
Indonesia
PB SEMMI Minta Pemerintah tidak Hanya Bubarkan FPI

“Nah, melihat kondisi ini kenapa hanya FPI yang dibubarkan? Negara harus adil dalam menyikapi persoalan ini,” jelas dia.

Paksakan Bekerja Saat PPKM Darurat di Kantor, Pekerja Takut PHK
Indonesia
Paksakan Bekerja Saat PPKM Darurat di Kantor, Pekerja Takut PHK

Aparat melakukan penyekatan di 72 titik di wilayah hukum Polda Metro. Yaitu 5 di gerbang tol, 9 di exit tol, 19 titik di batas kota dan 39 titik di jalur utama.

Pilkada Digelar 2024, Anies Harus Kerja Keras Jika Ingin Jadi Calon Presiden
Indonesia
Pilkada Digelar 2024, Anies Harus Kerja Keras Jika Ingin Jadi Calon Presiden

Belum tentu ketika Pilkada dilakukan tahun 2022 itu bisa menjamin kemenangan dalam Pemilihan Presiden 2024

KPK Pertajam Bukti Keterlibatan Istri Edhy Prabowo di Kasus Suap Benur
Indonesia
KPK Pertajam Bukti Keterlibatan Istri Edhy Prabowo di Kasus Suap Benur

Iis Rosita diketahui sempat diamankan bersama sang suami dan sejumlah pihak lain

Pemerintah Diminta Siapkan Regulasi Terkait Vaksin Corona
Indonesia
Pemerintah Diminta Siapkan Regulasi Terkait Vaksin Corona

Menurut Trubus, Erick Thohir yang juga Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional harus menyiapkan infrastruktur dan regulasi turunan terkait persoalan vaksinasi.

[HOAKS atau FAKTA] : Jengkol & Pete Sebabkan Stroke, Obatnya Tusuk Jari Sampai Berdarah
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Jengkol & Pete Sebabkan Stroke, Obatnya Tusuk Jari Sampai Berdarah

Informasi hoaks kategori misleading content atau konten menyesatkan.

Novel: Penyingkiran Pegawai Tahap Akhir Matikan Pemberantasan Korupsi
Indonesia
Novel: Penyingkiran Pegawai Tahap Akhir Matikan Pemberantasan Korupsi

"Saya yakin kawan-kawan akan tetap semangat, karena memang tidak semua perjuangan akan membuahkan hasil," ujarnya.