Simulasi Pilres Cuma Cantumkan 2 Paslon, PDIP Solo Meradang Tuntut Diulang

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Senin, 08 Januari 2024
Simulasi Pilres Cuma Cantumkan 2 Paslon, PDIP Solo Meradang Tuntut Diulang

Surat suara simulasi KPU Solo hanya tercantum gambar dua paslon. (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPC PDIP Solo meradang terhadap pelaksanaan simulasi Pilpres dan Pileg 2024 yang telah digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo, Jawa Tengah. Pendukung pasangan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan cawapres Mahfud MD itu mendesak dilakukan simulasi ulang.

Desakan untuk menggelar simulasi ulang karena saat pelaksanaan untuk surat suara simulasi Pilpres hanya terdapat dua kotak paslon saja, sedangkan pada kenyataannya ada tiga kandidat yang bertarung.

Baca Juga:

Ganjar Minta KPU Bersikap Profesional Imbas Surat Suara Simulasi Pilpres Hanya 2 Paslon

Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo, mengatakan melakukan simulasi Pilpres dengan menggunakan surat suara bergambar kotak dua paslon saja, mestinya tidak boleh, karena pastinya merugikan paslon lain.

“Dua kotak saja simulasi, mestinya itu tidak boleh. Dengan dalih apapun KPU kota/kabupaten harus protes ke KPU RI,” ujar Rudy, sapaan akrabnya, kepada wartawan, di Solo, Senin (8/1).

Mantan Wali Kota Solo ini pun merasa jengkel ketika mengetahui alasan KPU Solo hanya menjalankan perintah KPU RI soal surat suara simulasi hanya dua paslon. Menurut dia, orang-orang komisioner KPU merupakan orang terpilih dari tokoh masyarakat sehingga harus independen.

Baca Juga:

PDIP Meradang Surat Suara Simulasi Pilpres 2024 Hanya Dua Paslon

Seharusnya, lanjut Rudy, ketika mengetahui surat suara simulasi Pilpres hanya dua paslon saja, KPU daerah harusnya memprotes KPU RI.

“Karena ketua KPU dipilih oleh komisioner, mereka tokoh-tokoh masyarakat, menjadi komisioner yang independen, seharusnya tidak harus menunggu protes (dari paslon lain). Harusnya melaporkan ini ke KPU RI,” katanya.

Lebih jauh, Rudy mengingatkan Pilpres 2024 diikuti tiga paslon, yakni 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar; 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka; dan 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

“Simulasi KPU harus diulang dan minta maaf. Karena ini juga terjadi di sejumlah daerah lain di Indonesia, tidak hanya di Solo,” pungkasnya. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

KPU DKI: Makin Banyak Surat Suara yang Disortir yang Rusak Makin Banyak

#PDIP #KPU
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Wisnu Cipto

Jurnalis dan penulis profesional selama dua dekade di industri media, mulai dari koran, televisi, hingga konten digital. Lulusan FISIP UI terlatih merangkai kata-kata terkait isu sosial-budaya-politik-hukum secara akurat dan relevan bagi pembaca, dengan kiblat kode etik jurnalistik dan verifikasi-verifikasi-verifikasi ... Pemegang sertifikasi kompetensi dari Lembaga Pers Dr.Soetomo (LPDS), yang coba terus belajar berkarya dengan 'hati'.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
KPU Jelaskan Proses Verifikasi Syarat Pendidikan Gibran di Pilpres 2024
KPU akhirnya menjelaskan proses verifikasi syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.
Soffi Amira - Kamis, 08 Oktober 2026
KPU Jelaskan Proses Verifikasi Syarat Pendidikan Gibran di Pilpres 2024
Indonesia
Penjelasan Detail KPU Soal Verifikasi Ijazah Gibran Saat Pencalonan Pilpres
KPU bertanggung jawab melakukan verifikasi dokumen persyaratan calon, sedangkan penilaian dan penyetaraan pendidikan luar negeri merupakan kewenangan kementerian
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Oktober 2026
Penjelasan Detail KPU Soal Verifikasi Ijazah Gibran Saat Pencalonan Pilpres
Indonesia
Gugatan Syarat Pendidikan Gibran Sampai di Meja MK, Putusan Dibacakan Malam Ini
MK akan membacakan putusan gugatan terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada Selasa (6/10) pukul 20.00 WIB.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
Gugatan Syarat Pendidikan Gibran Sampai di Meja MK, Putusan Dibacakan Malam Ini
Indonesia
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan setelah kedua tokoh bertemu pada Senin (28/9) malam.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Indonesia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di usia 73 tahun, Sabtu (26/9). Ia meninggalkan karya dan lagu legendaris.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Bagikan