PDIP Meradang Surat Suara Simulasi Pilpres 2024 Hanya Dua Paslon

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 03 Januari 2024
PDIP Meradang Surat Suara Simulasi Pilpres 2024 Hanya Dua Paslon

Liaison Officer (LO) PDIP Solo YF Sukasno menunjukan surat suara simulasi yang hanya dua paslon, Rabu (3/1). (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - KPU Solo, Jawa Tengah menerbitkan surat suara simulasi Pilpres 2024 dengan hanya gambar dua paslon. Hal itu membuat DPC PDIP Solo meradang karena merasa dirugikan.


Liaison Officer (LO) PDIP Solo YF Sukasno, mengatakan pihaknya menyayangkan surat suara Simulasi Pencoblosan Pilpres 2024 hanya dua paslon.

Baca Juga:

Terima Surat Keberatan dari Timnas AMIN dan TKN, KPU Tetap Siarkan Debat Capres di MNC Group

DPC PDIP Solo memprotes Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo terkait desain surat suara untuk simulasi pencoblosan hanya ada dua kotak paslon.

Padahal saat ini KPU mencatat ada tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 14 Februari 2024.


“Surat suara simulasi Pilpres hanya dua paslon kami ketahui saat dirinya meminta KPU surat suara simulasi untuk sosialisasi pada masyarakat,” ujar Sukasno, Rabu (3/1).


Dikatakannya, pihaknya kaget saat mengetahui surat suara simulasi dari KPU desainnya berbeda hanya dua paslon. Untuk surat suara simulasi Pileg DPRD tingkat kota, provinsi, DPR RI hingga DPD tidak ada masalah.


“Kami mencoba melakukan sosialisasi pada lansia usia 68 tahun dengan surat suara simulasi hanya dua paslon saja. Hasilnya mereka kebingungan karena warga mengetahui ada dua paslon yang bertarung di Pilpres 2024,” katanya.

Baca Juga:

Tiba di Bawaslu Jakpus Jalani Pemeriksaan, Gibran Bungkam

Dia menegaskan KPU harusnya tidak merugikan paslon lain. Ia mengaku telah melaporkan masalah ini ke KPU Solo, tetapi alasan KPU RI cetak dua paslon kertas simulasi adalah untuk efisiensi.


“Jangan sampai merugikan paslon lain. Sekarang ini kan eranya sudah terbuka, tidak perlu diganti-ganti seperti ini,” papar dia.


Ketua KPU Kota Solo Bambang Christanto membenarkan jika surat suara simulasi Pilpres hanya ada dua paslon. Surat suara itu yang memberikan KPU RI.


“Surat suara simulasi pencoblosan itu yang mencetak adalah KPU RI. KPU Solo hanya sekedar menerima saja,” pungkasnya. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

Datang ke Bawaslu Jakpus, TKN Anggap Pemeriksaan Gibran Mengada-ngada

#KPU #PDIP
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Mula Akmal

Jurnalis, editor, dan periset dengan pengalaman lebih dari satu dekade di bidang politik, hukum, pertahanan, keamanan nasional, dan ruang digital. Menempuh magister Peperangan Asimetris di Universitas Pertahanan RI, dengan fokus pada perang kognitif, keamanan siber, perang narasi, dan konflik nonkonvensional.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Berita Foto
Usulan Pemakzulan Gibran Masih di DPR, Bambang Pacul: Belum Sampai ke MPR
Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026),
Didik Setiawan - Rabu, 11 November 2026
Usulan Pemakzulan Gibran Masih di DPR, Bambang Pacul: Belum Sampai ke MPR
Indonesia
Tokoh Senior PDIP Panda Nababan Tutup Usia Akibat Leukemia. Ini Alamat Rumah Duka
Panda Nababan meninggal dunia pada Senin 9 November 2026 akibat leukemia. Simak rekam jejak loyalis Megawati & alamat rumah duka di Tangsel di sini!
Wisnu Cipto - Senin, 09 November 2026
Tokoh Senior PDIP Panda Nababan Tutup Usia Akibat Leukemia. Ini Alamat Rumah Duka
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
KPU Jelaskan Proses Verifikasi Syarat Pendidikan Gibran di Pilpres 2024
KPU akhirnya menjelaskan proses verifikasi syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.
Soffi Amira - Kamis, 08 Oktober 2026
KPU Jelaskan Proses Verifikasi Syarat Pendidikan Gibran di Pilpres 2024
Indonesia
Penjelasan Detail KPU Soal Verifikasi Ijazah Gibran Saat Pencalonan Pilpres
KPU bertanggung jawab melakukan verifikasi dokumen persyaratan calon, sedangkan penilaian dan penyetaraan pendidikan luar negeri merupakan kewenangan kementerian
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Oktober 2026
Penjelasan Detail KPU Soal Verifikasi Ijazah Gibran Saat Pencalonan Pilpres
Indonesia
Gugatan Syarat Pendidikan Gibran Sampai di Meja MK, Putusan Dibacakan Malam Ini
MK akan membacakan putusan gugatan terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada Selasa (6/10) pukul 20.00 WIB.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
Gugatan Syarat Pendidikan Gibran Sampai di Meja MK, Putusan Dibacakan Malam Ini
Indonesia
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan setelah kedua tokoh bertemu pada Senin (28/9) malam.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Indonesia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di usia 73 tahun, Sabtu (26/9). Ia meninggalkan karya dan lagu legendaris.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Bagikan