PDIP Meradang Surat Suara Simulasi Pilpres 2024 Hanya Dua Paslon

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 03 Januari 2024
PDIP Meradang Surat Suara Simulasi Pilpres 2024 Hanya Dua Paslon

Liaison Officer (LO) PDIP Solo YF Sukasno menunjukan surat suara simulasi yang hanya dua paslon, Rabu (3/1). (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - KPU Solo, Jawa Tengah menerbitkan surat suara simulasi Pilpres 2024 dengan hanya gambar dua paslon. Hal itu membuat DPC PDIP Solo meradang karena merasa dirugikan.


Liaison Officer (LO) PDIP Solo YF Sukasno, mengatakan pihaknya menyayangkan surat suara Simulasi Pencoblosan Pilpres 2024 hanya dua paslon.

Baca Juga:

Terima Surat Keberatan dari Timnas AMIN dan TKN, KPU Tetap Siarkan Debat Capres di MNC Group

DPC PDIP Solo memprotes Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo terkait desain surat suara untuk simulasi pencoblosan hanya ada dua kotak paslon.

Padahal saat ini KPU mencatat ada tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 14 Februari 2024.


“Surat suara simulasi Pilpres hanya dua paslon kami ketahui saat dirinya meminta KPU surat suara simulasi untuk sosialisasi pada masyarakat,” ujar Sukasno, Rabu (3/1).


Dikatakannya, pihaknya kaget saat mengetahui surat suara simulasi dari KPU desainnya berbeda hanya dua paslon. Untuk surat suara simulasi Pileg DPRD tingkat kota, provinsi, DPR RI hingga DPD tidak ada masalah.


“Kami mencoba melakukan sosialisasi pada lansia usia 68 tahun dengan surat suara simulasi hanya dua paslon saja. Hasilnya mereka kebingungan karena warga mengetahui ada dua paslon yang bertarung di Pilpres 2024,” katanya.

Baca Juga:

Tiba di Bawaslu Jakpus Jalani Pemeriksaan, Gibran Bungkam

Dia menegaskan KPU harusnya tidak merugikan paslon lain. Ia mengaku telah melaporkan masalah ini ke KPU Solo, tetapi alasan KPU RI cetak dua paslon kertas simulasi adalah untuk efisiensi.


“Jangan sampai merugikan paslon lain. Sekarang ini kan eranya sudah terbuka, tidak perlu diganti-ganti seperti ini,” papar dia.


Ketua KPU Kota Solo Bambang Christanto membenarkan jika surat suara simulasi Pilpres hanya ada dua paslon. Surat suara itu yang memberikan KPU RI.


“Surat suara simulasi pencoblosan itu yang mencetak adalah KPU RI. KPU Solo hanya sekedar menerima saja,” pungkasnya. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

Datang ke Bawaslu Jakpus, TKN Anggap Pemeriksaan Gibran Mengada-ngada

#KPU #PDIP
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Saat ini menjabat sebagai Managing Editor di Merah Putih Media, dengan rekam jejak kontribusi di The Straits Times, Indozone, dan Koran Sindo, serta pengalaman strategis di Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan DPRD DKI Jakarta. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pilpres 2029, PDIP 'Colong Start' Usung Hasto Jadi Capres
Beredar kabar yang menyebut PDIP usung sekjen mereka, Hasto Kristiyanto, maju di Pilpres 2029. Cek kebenaran informasnya!
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Februari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Pilpres 2029, PDIP 'Colong Start' Usung Hasto Jadi Capres
Indonesia
PDIP Dorong Anggaran MBG Diefisiensikan untuk Dana Darurat Bencana di Daerah
DPP PDI Perjuangan (PDIP) mendesak pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap postur anggaran negara demi memperkuat kesiapsiagaan bencana di tingkat daerah.
Frengky Aruan - Sabtu, 31 Januari 2026
PDIP Dorong Anggaran MBG Diefisiensikan untuk Dana Darurat Bencana di Daerah
Indonesia
Kaesang Yakin PSI Bisa Rebut Jateng dan Bali dari PDIP, Pengamat Sentil Terlalu Berkhayal dan Bermimpi
Faktanya, kedua wilayah itu sudah kuat menjadi kandang PDIP.
Dwi Astarini - Jumat, 30 Januari 2026
Kaesang Yakin PSI Bisa Rebut Jateng dan Bali dari PDIP, Pengamat Sentil Terlalu Berkhayal dan Bermimpi
Indonesia
KIP Tetapkan Ijazah Jokowi Sebagai Informasi Terbuka, KPU Wajib Berikan Salinan
KIP menyatakan salinan ijazah mantan Presiden Jokowi yang digunakan dalam pencalonan presiden pada 2014 dan 2019 merupakan informasi terbuka.
Wisnu Cipto - Rabu, 14 Januari 2026
 KIP Tetapkan Ijazah Jokowi Sebagai Informasi Terbuka, KPU Wajib Berikan Salinan
Indonesia
PDIP: Penolakan Pilkada oleh DPRD Merupakan Sikap Ideologis, Konstitusional, dan Historis
"Reformasi bukan untuk dibatalkan secara perlahan. Reformasi harus dijaga, diperkuat, dan disempurnakan," tutur Megawati.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Januari 2026
PDIP: Penolakan Pilkada oleh DPRD Merupakan Sikap Ideologis, Konstitusional, dan Historis
Indonesia
Megawati Tegaskan PDIP Tidak Akan Biarkan Stabilitas Dibangun Dengan Korbankan Demokrasi
Legitimasi elektoral dan besarnya kekuasaan negara tidak secara otomatis menjamin terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Januari 2026
Megawati Tegaskan PDIP Tidak Akan Biarkan Stabilitas Dibangun Dengan Korbankan Demokrasi
Indonesia
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
PDIP percaya hak rakyat dalam menentukan pemimpin daerah lewat Pilkada langsung tidak boleh diganggu gugat
Wisnu Cipto - Selasa, 13 Januari 2026
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
Indonesia
Dapat Bintang Jasa Kehormatan PDIP, FX Rudyatmo Ngaku Tidak Dapat Penugasan Partai
Meski kini tidak lagi berada dalam struktur kepengurusan, Rudy menegaskan tidak pernah memiliki ambisi jabatan, baik di legislatif maupun eksekutif.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Januari 2026
Dapat Bintang Jasa Kehormatan PDIP, FX Rudyatmo Ngaku Tidak Dapat Penugasan Partai
Indonesia
Rakernas PDIP Tetapkan 'Merawat Pertiwi' sebagai Sikap Ideologis Hadapi Krisis Lingkungan
PDIP mendesak pemerintah untuk memperbaiki manajemen penanggulangan bencana dengan memperkuat sistem mitigasi bencana.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
Rakernas PDIP Tetapkan 'Merawat Pertiwi' sebagai Sikap Ideologis Hadapi Krisis Lingkungan
Indonesia
PDIP Suarakan Reformasi TNI-Polri, Tolak Dwifungsi dan Pastikan Loyalitas Tunggal pada Negara
Polri harus tegak lurus sebagai alat negara yang menjaga ketertiban, bukan instrumen kekuasaan.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
PDIP Suarakan Reformasi TNI-Polri, Tolak Dwifungsi dan Pastikan Loyalitas Tunggal pada Negara
Bagikan