Seruan Perguruan Tinggi Sinyal Alarm Tanda Bahaya

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Februari 2024
Seruan Perguruan Tinggi  Sinyal Alarm Tanda Bahaya

Wakil Kapten Timnas AMIN, Sudirman Said (kanan), dalam kegiatan di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Rabu (7/2/2024). (ANTARA/HO-Timnas AMIN)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sejumlah akademisi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, dan Universitas Kristen Indonesia (UKI) dan berbagai universitas atau perguruan tinggi lainnya, telah menyampaikan pernyataan dan kritikan kepada penyelenggara pemilu dan Presiden Joko Widodo agar bersikap netral selama Pemilu 2024.

Wakil Kapten Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies-Muhaimin (AMIN), Sudirman Said, menyebut bahwa kritik yang dikeluarkan sejumlah perguruan tinggi terkait kondisi tanah air tidak boleh diabaikan pemerintah.

Baca Juga:

Sivitas Akademika UI Ajak Perguruan Tinggi Lain Kawal Pemilu 2024

Sudirman mengatakan keprihatinan yang disampaikan para akademisi dan guru besar dari berbagai perguruan tinggi itu seharusnya dipandang sebagai peringatan atau alarm tanda bahaya, guna menyelamatkan bangsa Indonesia dari oknum yang ingin menggerus demokrasi.

"Ibarat mobil, peringatan para akademisi dan guru besar itu adalah spion, lampu sign, speedometer, dan juga rem. Kalau mengabaikan suara para cendekiawan, maka itu sama dengan mencopoti satu per satu alat kontrol," kata Sudirman di Jakarta, Rabu (7/2).

Sudirman berharap para penguasa tidak menyumbat aspirasi dari kaum intelektual yang berkembang saat ini, karena hal itu bukanlah ancaman melainkan bentuk kepedulian. Dia mengibaratkan aspirasi seperti air. Jika aspirasi disumbat, maka mereka akan mencari jalan keluar ke mana-mana.

"Air kalau terus dibendung, lama-lama akan merembes atau bocor ke mana-mana. Kalau bendungannya tidak kuat, maka akan jebol," jelasnya.

Ia berharap pemerintah menerima masukan, aspirasi, dan keprihatinan dari para akademisi dan guru besar tersebut. Menurut Sudirman, suara mereka murni untuk menyelamatkan bangsa dan negara Indonesia.

Seruan atau pernyataan kritik terkait kondisi negara dan penyelenggaraan pemilu di Indonesia terus dilakukan oleh akademisi dari sejumlah perguruan tinggi di tanah air dalam beberapa waktu terakhir. (*)

Baca Juga:

Bawaslu Tantang Mahasiswa Ikut Kompetisi Debat Kepemiluan Antar-Perguruan Tinggi

#Pemilu #Pilpres 2024 #KPU #Jokowi
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Berwasiat Agar Gibran dan Kaesang Jadi Pasangan Capres-Cawapres di Pemilu 2029
Beredar informasi yang menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo akan menduetkan Gibran-Kaesang di Pilpres 2029. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Berwasiat Agar Gibran dan Kaesang Jadi Pasangan Capres-Cawapres di Pemilu 2029
Indonesia
Hadir Bawa Badan, Eks Menpora Dito Siap Diperiksa KPK soal Dampingi Jokowi Lobi Haji
Dito Ariotedjo ikut mendampingi Jokowi bertemu PM Arab Saudi Mohammed bin Salman Al-Saud membahas lobi penambahan kuota haji Indonesia tahun 2024.
Wisnu Cipto - Jumat, 23 Januari 2026
Hadir Bawa Badan, Eks Menpora Dito Siap Diperiksa KPK soal Dampingi Jokowi Lobi Haji
Indonesia
Roy Suryo Ajukan Ahli Bedah Saraf hingga Pendeteksi Gambar ke Polda Metro, Tepis Penetapan Status Tersangka Dirinya
Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan sejumlah saksi dan ahli meringankan yang diajukan Roy Suryo Cs dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Januari 2026
Roy Suryo Ajukan Ahli Bedah Saraf hingga Pendeteksi Gambar ke Polda Metro, Tepis Penetapan Status Tersangka Dirinya
Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Ketua Komisi III DPR Sebut Restorative Justice Kasus Ijazah Jokowi, Bukti Implementasi KUHP Baru
Penerapan mekanisme keadilan restoratif (restorative justice/RJ) dalam perkara tersebut mencerminkan arah kebijakan hukum pidana nasional di masa depan.
Dwi Astarini - Senin, 19 Januari 2026
Ketua Komisi III DPR Sebut Restorative Justice Kasus Ijazah Jokowi, Bukti Implementasi KUHP Baru
Indonesia
Eggi Sudjana Ajukan RJ ke Polda, Kasus Hoaks Ijazah Jokowi Berpotensi Damai
Tersangka Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis telah mengajukan surat permohonan restorative justice (RJ) ke Polda Metro Jaya.
Wisnu Cipto - Jumat, 16 Januari 2026
Eggi Sudjana Ajukan RJ ke Polda, Kasus Hoaks Ijazah Jokowi Berpotensi Damai
Indonesia
KIP Tetapkan Ijazah Jokowi Sebagai Informasi Terbuka, KPU Wajib Berikan Salinan
KIP menyatakan salinan ijazah mantan Presiden Jokowi yang digunakan dalam pencalonan presiden pada 2014 dan 2019 merupakan informasi terbuka.
Wisnu Cipto - Rabu, 14 Januari 2026
 KIP Tetapkan Ijazah Jokowi Sebagai Informasi Terbuka, KPU Wajib Berikan Salinan
Indonesia
Kuasa Hukum Jokowi: Terlalu Dini Simpulkan Restorative Justice usai Pertemuan dengan Eggi Sudjana
Kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan mengatakan, terlalu dini membicarkan restorative justice usai kliennya bertemu dengan Eggi Sudjana.
Soffi Amira - Sabtu, 10 Januari 2026
Kuasa Hukum Jokowi: Terlalu Dini Simpulkan Restorative Justice usai Pertemuan dengan Eggi Sudjana
Indonesia
Jokowi Maafkan 2 Tersangka Kasus Ijazah Palsu, PSI: Proses Hukum Harus Tetap Berjalan
Presiden ke-7 RI, Jokowi, memaafkan dua tersangka kasus ijazah palsu. Namun, PSI menyebutkan bahwa proses hukum harus tetap berjalan.
Soffi Amira - Sabtu, 10 Januari 2026
Jokowi Maafkan 2 Tersangka Kasus Ijazah Palsu, PSI: Proses Hukum Harus Tetap Berjalan
Indonesia
2 Tersangka Kasus Ijazah Palsu Kunjungi Rumah Jokowi di Solo, Apa Saja yang Dibahas?
Dua tersangka kasus ijazah palsu menemui Jokowi di Solo, Kamis (8/1) sore. Lokasi kediamannya pun langsung disterilkan.
Soffi Amira - Jumat, 09 Januari 2026
2 Tersangka Kasus Ijazah Palsu Kunjungi Rumah Jokowi di Solo, Apa Saja yang Dibahas?
Bagikan